KabarJakarta.com — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying terhadap kebutuhan pangan dan bahan bakar minyak (BBM). Dia memastikan ketersediaan kedua komoditas tersebut di Ibu Kota masih dalam kondisi terkendali.
Imbauan ini disampaikan untuk mencegah kepanikan masyarakat yang justru berpotensi mengganggu distribusi barang dan memicu kelangkaan di tingkat konsumen.
“Di Jakarta sekarang ini, terbukti dengan inflasi yang terjaga rendah dan juga stok, terutama berkaitan dengan pangan, semuanya dalam kondisi baik. Jadi di Jakarta, tidak ada isu tentang BBM, isu tentang beras, isu tentang yang lain-lain,” kata Pramono di Jakarta Utara, Jumat (6/11).
Menurut Pramono, masyarakat tidak perlu membeli kebutuhan pokok maupun BBM dalam jumlah berlebihan karena khawatir terjadi kelangkaan. Pembelian yang tidak sesuai kebutuhan justru dapat meningkatkan tekanan terhadap pasokan di pasar dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Pasokan pangan dijaga lewat kerja sama antardaerah
Pramono menjelaskan, salah satu upaya menjaga ketersediaan pangan di Jakarta adalah membangun komunikasi dan hubungan kerja sama dengan pemerintah daerah lain. Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi dan memiliki kebutuhan konsumsi yang besar membutuhkan dukungan pasokan dari berbagai daerah penghasil pangan.
Karena itu, Pemprov DKI berupaya memperkuat hubungan dengan daerah yang memiliki potensi komoditas pertanian dan perkebunan. Kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kesinambungan pasokan sekaligus membuka akses pasar bagi daerah pemasok.
Pramono mencontohkan pertemuannya dengan Bupati Bangka Barat. Daerah tersebut memiliki komoditas unggulan berupa lada dan kelapa sawit. Dalam pertemuan itu, dia juga membuka peluang agar komoditas lain, termasuk cabai, dapat dipasok ke Jakarta.
"Seperti tadi misalnya, saya menerima Bupati Bangka Barat. Di Bangka Barat, yang utama adalah lada, kemudian sawit. Saya bilang, sudah lada atau cabenya kirim saja ke Jakarta. Kita akan membeli untuk itu," ujarnya.
Kerja sama antardaerah menjadi penting mengingat sebagian besar kebutuhan pangan Jakarta bergantung pada pasokan dari luar wilayah. Dengan memperluas jaringan pemasok, pemerintah daerah berupaya mengurangi risiko gangguan distribusi apabila terjadi kendala pasokan dari satu daerah.
Pemprov pantau harga dan ketersediaan pangan
Selain menjalin kerja sama dengan daerah pemasok, Pemprov DKI juga memperkuat pengawasan terhadap harga dan ketersediaan pangan. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP), pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam pemantauan pasar.
Salah satunya melalui kegiatan bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Harga dan Mutu Beras berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 369 Tahun 2026 tentang Satgas Pengawasan Harga dan Mutu Beras Tahun 2026.
Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menjelaskan, pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan tersedia, harga tetap terjangkau sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), serta mutu dan keamanan pangan terlindungi.
Pengawasan diperlukan agar masyarakat tidak hanya mendapatkan bahan pangan dalam jumlah cukup, tetapi juga memperoleh produk yang memenuhi standar keamanan dan kualitas.
Berdasarkan informasi harga pangan DKI Jakarta yang diperbarui pada 6 November 2026, dari 15 komoditas yang dipantau, 4 (empat) mengalami kenaikan harga, dua turun, sedangkan 9 (sembilan) lainnya relatif tetap. Data tersebut menunjukkan harga sejumlah komoditas masih mengalami pergerakan sehingga pengawasan tetap diperlukan.
Kondisi BBM dan ancaman panic buying
Untuk BBM, Pramono memastikan Jakarta tidak menghadapi persoalan pasokan. Salah satu infrastruktur penting yang menopang distribusi energi di kawasan Ibu Kota adalah Integrated Terminal Jakarta atau Terminal Plumpang di Jakarta Utara.
Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden sebelumnya melakukan pemeriksaan langsung ke terminal tersebut pada 22 Juni 2026. Terminal Plumpang memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 324.000 kiloliter dan didukung jaringan pipa sepanjang 212 kilometer dari Integrated Terminal Balongan. Fasilitas ini melayani lebih dari 1.000 lembaga penyalur dan kanal distribusi.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga pada akhir Oktober 2026 menyatakan terus memantau stok dan penyaluran BBM serta memperkuat koordinasi antara terminal, mobil tangki, dan SPBU untuk menjaga kelancaran distribusi.
Meski demikian, ketersediaan stok di tingkat terminal tidak serta-merta menggambarkan kondisi setiap SPBU. Kelancaran pengiriman dan distribusi hingga konsumen tetap menjadi faktor penting.
Di sisi lain, potensi panic buying perlu diwaspadai karena perilaku tersebut dapat muncul akibat informasi kelangkaan, kekhawatiran kenaikan harga, maupun kabar yang belum terverifikasi.
Ombudsman RI menjelaskan, perilaku ikut-ikutan atau herd behavior turut mendorong kepanikan. Ketika masyarakat melihat orang lain berbondong-bondong membeli barang, muncul anggapan bahwa persediaan akan segera habis. Informasi yang viral di media sosial dapat mempercepat penyebaran kekhawatiran tersebut.
Jika berlangsung secara massal, pembelian berlebihan dapat menciptakan lonjakan permintaan yang tidak sebanding dengan kemampuan distribusi dalam waktu singkat. Akibatnya, antrean memanjang dan barang yang sebenarnya tersedia dapat terlihat langka di pasaran.
Karena itu, masyarakat diminta tetap berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya. Pemerintah juga perlu memastikan informasi stok, harga, dan distribusi disampaikan secara terbuka agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
