KabarJakarta.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka peluang untuk membangun halte Transjabodetabek di Kota Bekasi, Jawa Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan kesiapannya membantu pembangunan fasilitas tersebut demi memperkuat konektivitas transportasi publik antara Jakarta dan daerah penyangganya.
Usai menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi di Balai Kota Jakarta, Senin (26/10), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan kesiapannya untuk mendukung pembangunan halte Transjabodetabek di wilayah Bekasi.
Di hadapan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Pramono menyinggung keluhan masyarakat yang menantikan pembangunan halte Transjabodetabek di wilayah mereka.
"Ada pertanyaan dari para pengguna tije, terutama dari warga Bekasi. Kenapa haltenya, enggak dibangun-bangun?" kata Pramono.
Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta siap membuka peluang untuk membantu pembangunan halte tersebut demi meningkatkan akses masyarakat terhadap transportasi publik. Namun, keputusan itu perlu memperhatikan proses kerja sama antardaerah agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan.
"Kalau haltenya enggak dibangun, nanti kami yang akan bangunkan. Tetapi kalau tak kunjung dibangun, nanti kami yang bangun. Tidak apa-apa juga sih," ujarnya.
Hal ini menegaskan bahwa pengembangan transportasi umum perlu menjangkau kawasan penyangga Jakarta, bukan hanya terpusat di dalam wilayah ibu kota. Bagi Pramono, kepentingan pengguna menjadi pertimbangan utama, termasuk masyarakat yang tinggal di luar wilayah pemerintahannya.
Konektivitas Jakarta-Bekasi jadi kebutuhan
Pembangunan halte Transjabodetabek di Bekasi menjadi bagian penting dari upaya memperluas jangkauan transportasi umum di kawasan metropolitan. Setiap hari, banyak warga Jabodetabek bepergian antarkota untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari bekerja dan menempuh pendidikan hingga menjalankan kegiatan usaha.
Dalam kondisi tersebut, ketersediaan layanan bus saja belum cukup. Pengguna membutuhkan halte yang mudah dijangkau, aman, dan terhubung dengan moda transportasi lainnya.
Tanpa fasilitas pendukung yang memadai, perjalanan menggunakan transportasi umum berpotensi menjadi kurang praktis dibandingkan kendaraan pribadi. Karena itu, pembangunan halte di Bekasi bukan semata-mata persoalan penambahan infrastruktur.
Keberadaan halte yang memadai turut memudahkan warga menjangkau layanan Transjabodetabek dari lingkungan tempat tinggal mereka.
Pramono menegaskan, dirinya tidak membedakan warga Jakarta dan Bekasi dalam melihat kebutuhan transportasi. Hal terpenting adalah memastikan sarana transportasi semakin baik dan lengkap sehingga dapat digunakan oleh lebih banyak orang.
Keterhubungan Jakarta dengan daerah penyangganya membuat pengembangan transportasi perlu dilakukan secara terpadu. Pembenahan layanan di satu daerah juga dapat mempermudah perjalanan warga di daerah lain, mengingat aktivitas masyarakat Jabodetabek saling berkaitan.
Kemudahan akses transportasi umum dari Bekasi diharapkan memberi warga alternatif perjalanan yang lebih praktis sehingga ketergantungan pada kendaraan pribadi dapat dikurangi. Pada saat yang sama, integrasi layanan antardaerah dapat membantu mengurangi hambatan perjalanan, meskipun dampaknya terhadap kemacetan tetap bergantung pada kualitas layanan dan tingkat perpindahan pengguna dari kendaraan pribadi.
Jakarta di posisi ke-15 Dunia
Pramono juga menyinggung perkembangan transportasi publik Jakarta yang disebutnya telah mencapai posisi ke-15 sebagai kota dengan transportasi terbaik di dunia.
“Di ASEAN, kita nomor 2 setelah Singapura. Jadi, kita jauh sekarang jauh lebih baik ketimbang Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, dan sebagainya," terang Pramono.
Pramono turut menilai kualitas transportasi publik Jakarta mampu bersaing dengan sistem transportasi di sejumlah ibu kota Asia, termasuk Beijing, Tokyo, dan New Delhi. Pernyataan tersebut menggambarkan optimisme Pemprov DKI terhadap perkembangan transportasi publik Jakarta.
Namun, posisi dalam pemeringkatan internasional perlu dibaca berdasarkan lembaga penerbit, tahun penilaian, indikator, dan cakupan kota yang dibandingkan. Tanpa informasi tersebut, klaim peringkat belum dapat menjadi ukuran tunggal untuk menilai kualitas transportasi secara menyeluruh.
Penilaian terhadap layanan transportasi publik tidak cukup hanya mengacu pada posisi dalam pemeringkatan. Masyarakat juga membutuhkan tarif yang terjangkau, jadwal yang dapat diandalkan, perjalanan yang nyaman dan aman, serta kemudahan berpindah antarmoda dan menjangkau halte untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Perluasan jaringan hingga Bekasi, merupakan salah satu aspek penting dalam menguji sejauh mana kemajuan transportasi Jakarta bisa dirasakan masyarakat di luar wilayah administrasinya.
Penumpang Bekasi 5.000 orang sehari
Pramono menyebut jumlah pengguna Transjabodetabek dari Bekasi saat ini berkisar 4.000–5.000 penumpang per hari. Angka tersebut menunjukkan adanya kebutuhan perjalanan lintas wilayah yang sudah dilayani oleh transportasi umum.
Sebagai perbandingan, ia menyampaikan jumlah penumpang Transjabodetabek dari Bogor mencapai sekitar 8.000–10.000 orang per hari. Konektivitas yang semakin baik diharapkan dapat menarik lebih banyak warga beralih ke transportasi publik dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
“Dengan konektivitas yang kian baik, semakin banyak orang yang naik transportasi umum. Jumlahnya akan lebih tinggi dibandingkan kendaraan pribadi," ujarnya.
Meski demikian, peningkatan jumlah penumpang tidak hanya bergantung pada pembangunan halte. Minat masyarakat untuk menggunakan bus juga dipengaruhi oleh ketersediaan armada, durasi perjalanan, konsistensi jadwal, besaran ongkos, serta kemudahan menjangkau halte dari kawasan tempat tinggal.
Halte yang dibangun tanpa dukungan layanan memadai berisiko tidak memberikan hasil optimal. Sebaliknya, fasilitas yang terintegrasi dengan layanan bus yang andal dapat memperkuat daya tarik transportasi umum untuk perjalanan rutin menuju Jakarta maupun sebaliknya.
Dengan jumlah penumpang yang sudah mencapai ribuan orang per hari, pengembangan layanan di Bekasi berpeluang memperluas manfaat transportasi publik bagi masyarakat kedua wilayah.
Pembangunan ditargetkan rampung November
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyebut pembangunan halte Transjabodetabek di kotanya masih berlangsung dan diharapkan rampung pada November 2026. Ia juga menyatakan Pemkot Bekasi terbuka terhadap dukungan Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat penyediaan fasilitas tersebut melalui kolaborasi antardaerah.
Menurut dia, kolaborasi tersebut sejalan dengan semangat gotong royong antardaerah.
“Tidak tertutup kemungkinan dalam proses kerja sama dua daerah ini, bisa saja Pemprov DKI memberikan bantuan kepada Pemkot Bekasi. Yang besar membantu yang kecil, saya kira itulah fungsinya hidup gotong royong,” kata Tri.
Pernyataan Tri menunjukkan bahwa pembangunan halte tetap berjalan di bawah proses yang sedang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi. Sementara itu, kesiapan Pramono memberikan bantuan membuka ruang bagi kedua daerah untuk memperkuat kerja sama, termasuk dalam penyediaan infrastruktur transportasi.
Untuk memastikan halte dapat digunakan sesuai jadwal, sejumlah aspek masih perlu diperjelas, mulai dari penetapan lokasi, skema pendanaan, pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan, hingga kesiapan layanan ketika fasilitas tersebut selesai dikerjakan.
Keberhasilan pembangunan halte Transjabodetabek di Bekasi, tidak cukup hanya melihat dari selesainya pembangunan konstruksi. Ukuran yang lebih penting adalah kemudahan masyarakat menjangkau layanan, kelancaran perjalanan menuju Jakarta, dan meningkatnya pilihan transportasi yang layak bagi warga kedua wilayah.
Kesiapan Pemprov DKI membantu pembangunan halte telah menjadi peluang untuk memperkuat konektivitas Jabodetabek. Langkah selanjutnya adalah memastikan kolaborasi kedua pemerintah daerah mampu menghadirkan halte yang berfungsi maksimal dan sesuai dengan kebutuhan mobilitas warga.
