KabarJakarta.com -- Ketua Dewan Daerah (DPD) Republik Indonesia LaNyalla Mattalitti meminta pemerintah untuk menetapkan batas tertinggi tarif karantina di hotel bagi warga negara Indonesia (WNI) yang baru pulang dari luar negeri.
Ditegaskannya, merupakan kewajiban pemerintah untuk menetapkan patokan tertinggi harga menginap di hotel untuk kepentingan karantina.
“Notabenenya ini merupan kewajiban pemerintah untuk rakyatnya,” kata LaNyalla Mattalitti dalam siaran persnya, Selasa (21/12/2021).
Ia berpendapat, seharusnya tarif menginap hotel untuk karantina diberlakukan seperti tes PCR atau antigen, yakni ada batasan tarif termurah dan termahal. Sebab, tidak semua WNI yang pulang dari luar negeri merupakan orang kaya yang habis berlibur, tetapi ada juga yang berobat atau keperluan lainnya.
“Ibarat sembako, kalau tidak ada campur tangan pemerintah, pedagang akan seenaknya memberikan harga,” ujarnya.
LaNyalla mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait tingginya biaya karantina di hotel.
Senator asal Jawa Timur ini pun menceritakan penderitaan satu keluarga yang mesti membayar hingga ratusan juta untuk menjalani karantina.
“Ada laporan yang menyebut satu keluarga yang terdiri dari lima orang harus membayar Rp150 juta untuk menjalani karantina. Ini sangat memberatkan, sudah keterlaluan,” ungkap LaNayalla.
Hal senada dikatakan Wakil Ketua Komis VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat rapat dengan Kepala BNPB Suharyanto, Senin (13/12/2021).
Saat itu, Ace memperingatkan agar kewajiban karantina bagi WNI yang baru pulang dari luar negeri tidak dijadikan lahan bisnis BNPB dan pemilik hotel.
Ia menegaskan, pemerintah memang telah menyediakan tempat karantina bagi pekerja migran Indonesia (PMI), tetapi masih banyak masyarakat yang harus karantina di hotel dengan biaya yang tidak sedikit dandiambil dari kantong pribadinya.
“Jangan sampai ada tuduhan masyarakat ini (karantina) menjadi lahan bisnisnya BNPB yang bekerja sama dengan pemilik hotel. Jangan sampai seperti itu ya pak. Ini harus ditepis,” ucap Ace Hasan Syadzili.
