KabarJakarta.com - Partai Demokrat mewacanakan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhyono (AHY) sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyodorkan Wakil Ketua Majelis Syuro Ahmad Heryawan (Aher).
Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menilai munculnya dua nama itu wajar dan mekanismenya diserahkan ke masing-masing partai politik.
“Apa yang mengemukan ke publik tentang dua figur bakal cawapres tersebut adalah sah-sah saja, normal, dan wajar, karena itu menjadi mekanisme internal partai masing-masing,” kata Ahmad Ali, Selasa (25/10).
Ali menekankan, dalam membangun sebuah koalisi tidak hanya untuk menggabungkan beberapa parpol agar memenuhi syarat pencapresan (presidential threshold) sebesar 20%. Akan tetapi, koalisi dibentuk untuk menyamankan persepsi dan pandangan.
“Selalu saya bilang, untuk dapat membangun koalisi harus didiskusikan. Dalam koalisi itu tidak hanya menggabungkan partai untuk memenuhi syarat keterpenuhan pencapresan, tapi juga mempersamaan persepsi dan pandangan,” tuturnya.
Kata Ali lagi, saat ini tiga parpol yakni NasDem, Partai Demokrat, dan PKS, sedang mematangkan format bakal poros koalisi. Menurutnya, hingga kini belum ada kesepakatan koalisi antara ketiga parpol tersebut.
“Sampai hari ini belum ada kesepakatan koalisi. Jadi, kita belum bisa bicarakan tentang hal-hal yang menyangkut di luar kesepakatan berkoalisi,” ujar Ali.
Ia kemudian menyinggung terkait kriteria cawapres yang akan mendampingi Anies Bawasedan. Ali menyebut cawapres yang akan dipilih nanti harus memberikan efek elektoral.
“Kalau kata Pak Anies, kriteria calon yang akan menjadi wakilnya adalah orang yang memberikan efek elektoral buat capres. Jadi kalau demikian, maka pemilih NasDem, Partai Demokrat dan PKS harus menjadi satu kesatuan untuk memenangkan Pak Anies,” tegasnya.
Ali menyatakan, koalisi NasDem, Demokrat, dan PKS tidak akan terbentuk jika ada persyaratan kader partai harus menjadi cawapres Anies. Meski demikian, Ali menilai mencuatnya kedua nama itu merupakan hal yang sah dan wajar.
“Koalisi saja belum terbentuk. Kalau kemudian ada yang menjadikan persyaratan satu partai untuk berkoalisi harus kadernya menjadi wakil, maka kita pastikan koalisi itu tidak akan terjadi,” ucapnya.
“Kalau tiga partai berkoalisi, tiga-tiganya mengajukan calon wapres, terus bagaimana solusinya? Apa tiga-tiganya mau diambil? Kan enggak mungkin, harus satu. Terus kalau hanya satu wapres, duanya dapat apa? maka bisa jadi terjadi transaksionalis, tapi untuk sebagai wacana saya pikir sah-sah saja,” sambungnya.
Ali memastikan tidak akan terjadi kesepakatan berkoalisi jika kedua partai itu mengajukan syarat kadernya harus menjadi cawapres mendampingi Anies.
“Artinya begini, kalau dua-duanya bertahan harus jadi cawapres kan pada akhirnya nggak mungkin terjadi kesepakatan kan,” pungkas Ali.
Sebelumnya, Partai NasDem memberikan kebebasan kepada Anies untuk memilih cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Sedangkan Partai Demokrat mewacanakan ketua umumnya, Agus Yudhoyono Harimurti (AHY). Sedangkan PKS mendorong Wakil Ketua Majelis Syuro Ahmad Heryawan (Aher).
Juru Bicara PKS M Kholid membeberkan ada lima nama yang muncul sebagai bakal cawapresnya Aniesd Baswedan yakni Ahmad Heryawan, Hidayat Nur Wahid, Iwan Prayitno, Ahmad Syaikhu, dan M Sohibul Iman.
“Amanah musyawarah Majelis Syura itu ada lima nama. Ada Ahmad Heryawan, Hidayat Nur Wahid, Iwan Prayitno, Ahmad Syaikhu, dan M. Sohibul Iman,” kata Kholid, Minggu (23/10).
Dari lima nama itu, lanjutnya, kemudian mengerucut menjadi satu nama yaitu Aher untuk diusulkan ke bakal poros koalisi.
“Lima kan kebanyakan tuh, lalu dikomunikasikan dan mengerucut kepada Ahmad Heryawan sebagai salah satu kandidat yang kita usulkan,” katanya.
