Langsung ke konten
News

Relokasi Badak Jawa: Wacana Lama yang Masih Menunggu Kajian Ilmiah

Redaksi
Badak Jawa bercula satu di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Foto: Kemenhut
Badak Jawa bercula satu di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Foto: Kemenhut

KabarJakarta.com — Rencana memindahkan sebagian populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, kembali menjadi perhatian. Gagasan ini bukan perkara baru. Pemerintah telah membahas pengembangan habitat alternatif bagi satwa langka tersebut sejak lebih dari tiga dekade lalu.

Meskipun wacana translokasi telah melalui berbagai kajian konservasi, rencana pemindahan badak Jawa belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Sejumlah aspek masih harus dipastikan, mulai dari kesesuaian ekosistem, ketersediaan pakan dan air, hingga keamanan serta kemampuan habitat baru mendukung terbentuknya populasi liar kedua.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, gagasan pengembangan habitat alternatif badak Jawa bukan berasal dari Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Menurut dia, rencana tersebut merupakan bagian dari pembahasan konservasi yang sudah berlangsung sejak awal 1990-an.

"Seolah-olah ide memindahkan (translokasi) badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, itu idenya Pak Hashim. Bukan, ini adalah studi yang sudah lama dilakukan," kata Raja Juli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11)

Dia menjelaskan, pada 1991 pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah lokasi untuk pengembangan populasi badak Jawa. Pulau Panaitan dan Gunung Honje menjadi kawasan yang masuk dalam pembahasan sebagai habitat alternatif di sekitar Ujung Kulon.

Pemberitaan Kompas pada 20 Maret 1991 juga mencatat adanya rencana pengembangan pembiakan badak Jawa. Saat itu, pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan kawasan alternatif hingga kemungkinan pengembangbiakan dalam kandang di sejumlah kebun binatang.

Kajian konservasi berkembang sejak 1996

Pembahasan mengenai habitat alternatif kemudian berkembang pada 1996 hingga 1997 melalui penyusunan strategi dan rencana konservasi badak Jawa. Dokumen tersebut memuat dua arah pengembangan, yakni penguatan kawasan Gunung Honje dan pembentukan populasi kedua di luar Semenanjung Ujung Kulon.

Dalam rencana pengembangan kawasan suaka, sejumlah wilayah yang diusulkan berada di sekitar Karang Ranjang, Kalejetan, dan Legon Pakis. Kawasan tersebut dipertimbangkan untuk mendukung kegiatan penelitian dan konservasi.

Namun, pengembangan kawasan suaka di sekitar Ujung Kulon perlu dibedakan dari pembentukan populasi kedua di luar semenanjung. Keduanya memiliki tujuan berbeda. Pengembangan kawasan suaka diarahkan untuk memperkuat perlindungan habitat, sedangkan populasi kedua bertujuan menyediakan tempat hidup lain bagi badak Jawa di luar habitat utamanya.

Rencana tersebut juga tidak lepas dari perdebatan. Pada periode yang sama, Yayasan Lembaga Alam Tropika Indonesia (Latin) menyampaikan keberatan terhadap translokasi. Organisasi tersebut menyoroti risiko kematian badak selama proses pemindahan serta pentingnya memperbaiki kualitas habitat utama.

Latin juga mendorong perlindungan kawasan Gunung Honje dari tekanan aktivitas manusia. Keterlibatan masyarakat sekitar dinilai penting agar upaya konservasi dapat berjalan dalam jangka panjang.

Ujung Kulon tetap jadi rumah utama

Di tengah pembahasan mengenai kemungkinan habitat baru, Raja Juli memastikan pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai rumah utama badak Jawa.

Dia bahkan menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di dalam kawasan taman nasional tersebut.

"Kalau toh, tetap ada (tambang), nanti izin PPKH-nya tetap di saya. Saya berjanji tidak akan menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon," tegasnya.

Menurut Raja Juli, kawasan taman nasional harus dipertahankan sebagai ruang konservasi. Dia juga berpandangan sebaiknya tidak ada aktivitas pertambangan di sekitar Ujung Kulon, termasuk wilayah yang berpotensi mengganggu kelestarian habitat badak.

Terkait informasi mengenai keberadaan wilayah usaha pertambangan (WUP) di kawasan tersebut, dia menyebut kepastian statusnya dapat dikonfirmasi melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Selain menolak pertambangan, Kementerian Kehutanan akan memperkuat kondisi lingkungan dan pengamanan kawasan Ujung Kulon. Upaya tersebut mencakup rehabilitasi hutan, pemulihan ekosistem, penambahan kamera jebak (camera trap), serta penguatan jumlah polisi kehutanan.

Raja Juli menegaskan, pencarian habitat kedua bukan berarti pemerintah akan meninggalkan Ujung Kulon. Penguatan habitat utama tetap menjadi prioritas, sementara kemungkinan pembentukan populasi kedua merupakan strategi jangka panjang.

BRIN minta translokasi tidak tergesa-gesa

Pandangan mengenai pentingnya kehati-hatian juga disampaikan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Wanda Kuswanda.

Menurut Wanda, translokasi badak Jawa membutuhkan penelitian panjang dan tidak bisa disamakan dengan memindahkan satwa domestik dari satu kandang ke kandang lain.

Aspek ekologi menjadi salah satu pertimbangan utama. Habitat baru harus mampu memenuhi kebutuhan badak untuk bertahan hidup, berkembang biak, tumbuh, dan menjaga kesehatannya.

Ketersediaan pakan dan air menjadi faktor mendasar. Badak Jawa juga membutuhkan lingkungan yang memungkinkan mereka berendam, memiliki ruang jelajah memadai, serta terlindungi dari gangguan manusia.

Selain itu, peneliti harus mengantisipasi risiko penyakit, kondisi keamanan, dan kemungkinan keberhasilan reproduksi di lokasi baru.

“Yang penting, bagaimana penguatan riset di sana, terutama untuk menentukan habitat baru. Jangan tergesa-gesa, perlu kehati-hatian," jelas Wanda dalam taklimat media di Kementerian Kehutanan, Kamis (19/11).

Wacana pemindahan ini sebelumnya kembali mencuat setelah Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan gagasan memindahkan sejumlah individu badak Jawa ke Alas Purwo. Langkah tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana alam, seperti erupsi gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami yang berpotensi mengancam Ujung Kulon.

Kini, Alas Purwo, Baluran, dan sejumlah taman nasional lainnya masuk dalam pembahasan calon habitat kedua. Namun, belum ada lokasi yang ditetapkan.

Pada akhirnya, keberhasilan translokasi tidak cukup ditentukan oleh tersedianya kawasan yang terlihat cocok. Habitat baru harus benar-benar mampu menopang kehidupan dan membentuk populasi liar yang berkelanjutan. Bagi badak Jawa yang populasinya sangat terbatas, kesalahan dalam proses pemindahan justru dapat menambah risiko kepunahan.

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua