KabarJakarta.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Heru Budi Hartono sebagai Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (17/10/2022). Setelah dilantik, Heru langsung tancap gas menjalankan roda pemerintahan di Jakarta sampai 2024 atau setelah terpilihnya Gubernur DKI Jakarta baru hasil Pilkada 2024.
Pelantikan Heru dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta demisioner, Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria.
Usai mengucapkan sumpah jabatan, Heru Budi menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap pencegahan dan penindakan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kemudian Tito menyematkan tanda jabatan dan menyerahkan Keputusan Presiden (Keppres), serta Keputusan Mendagri terkait pengangkatan mereka.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sejumlah alasan yang melatarbelakangi dirinya memilih Kepala Sekretariat Presiden (Kasatpres) Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
Kata Jokowi, salah satu alasannya karena Heru memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
“Saya sudah kenal Pak Heru lama sekali. Sejak beliau jadi Wali Kota di DKI Jakarta, kemudian saat memegang badan keuangan. Saya tahu betul rekam jejak cara bekerja, kapasitas, kemampuannya, saya tahu semuanya,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/10).
“Dan, caranya berkomunikasi sangat baik, dengan siapa pun sehingga kita harapkan nanti ada percepatan-percepatan,” tambah Jokowi.
Dia pun menitipkan tiga pesan penanganan prioritas kepada Heru, yakni banjir, tata ruang, dan kemacetan lalu lintas.
“Pak Presiden menitipkan, menyampaikan kepada saya secara garis besar ada tiga hal. Pertama adalah penanganan banjir, tata ruang, kemacetan lalu lintas,” kata Heru Budi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/10).
Dia mengungkapkan, sebenarnya Jakarta memiliki cetak biru yang mumpuni untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang telah diterapkan sejak era kepemimpinan Gubernur DKI Wiyogo Atmodarminto.
Lalu, cetak biru itu juga diterjemahkan dengan program transportasi TransJakarta di era kepemimpinan Sutiyoso. Dia memastikan akan melanjutkan pembangunan moda transportasi massa TransJakarta dan MRT.
“Tentunya transportasi terpadi seperti MRT harus dilanjutkan, bukan hanya dari Lebak Bulus sampai Kota. Nanti ada dari Pulogadung sampak ke Dukuh Atas,” tuturnya.
Menurut Heru, Presiden Jokowi juga menginginkan adanya kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat dalam mengembangkan transportasi massal.
“Beliau juga menyampaikan ada beberapa transportasi lainnya yang sekarang sudah jadi seperti LRT, bisa kolaborasi dengan Pemda,” ucap Heru Budi.
Sedangkan untuk masalah banjir, Heru menyebut, seluruh Gubernur DKI Jakarta sudah berupaya melakukan penanggulangan. Dia katakana, akan berkoordinasi dengan kementerian dan Lembaga non kementerian untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan banjir di Jakarta.
“Misalnya normalisasi dan ada beberapa titik misalnya nanti tempat-tempat tertentu yang memang tidak bisa salurannya atau sungai akan dinormalisasi. Nanti bisa kita bikin sistem polder rumah pompa atau kendaraan pompa bergerak,” terangnya.
Disinggung mengenai program penanggulangan banjir di era Gubernur Anies Baswedan, yakni sumur resapan, Heru mengatakan program tersebut tidak jelek.
“Program itu mungkin cukup baik, cuma volume dan penempatan yang kita lihat, dan yang memprogramkannya dinas-dinas yang sudah berpengalaman,” kata Heru Budi.
