KabarJakarta.com -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap netral terkait perhelatan Muktamar NU yang akan digelar akhir Desember 2021.
Pengamat politik AS Hikam berpendapat, permintaan Said Aqil tersebut sebagai bentuk kekhawatirannya akan keberpihakan pemerintah terhadap calon Ketua Umum PBNU lain.
AS Hikam justru mempertanyakan, yang dimaksud pemerintah itu adalah instansi pemerintah yang mana, dan apa ada kaitannya dengan pesaing Said Aqil atau tidak.
“Kalau ditarik seperti itu akan jelas dan ketahuan. Akan jelas alamatnya ke sana,” ucap AS Hikam dalam acara diskusi bertajuk ‘Panas Muktamar NU Dalam Persimpangan Jalan Menuju 2024’ yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (12/12/2021).
“Apa ada aparat pemerintah, lembaga pemerintah, atau kementerian yang bisa dimanfaatkan oleh salah satu kandidat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua PBNU Marsudi Syuhud berpendapat, menurutnya permintaan Said Aqil Siroj itu lantaran pada agenda Muktamar NU aka nada pembahasan yang berisi keritik terhadap pemerintah.
“Muktamar NU punya agenda sendiri, bukan agendanya pemerintah. Karena di muktamar bisa saja mengkritisi pemerintah. Mengkritisi itu artinya membangun,” kata Syuhud Marsudi di kesempatan yang sama.
Berdasarkan, kata Syuhud Marsudi, ada kekhawatiran dari Said Aqil bahwa kritik terhadap pemerintah dalam agenda Muktamar NU akan dibatasi apabila pemerintah mengintervensi.
Menurutnya, sudah menjadi tradisi mengkritik pemerintah saat digelarnya Muktamar NU. Kritik itu juga mencakup pada implementasi peraturan perundang-undangan.
“Dari dulu momentum muktamar dijadikan ajang untuk mengkritisi pemerintah, dalam konteks membangun. Mana yang terbaik untuk bangsa ini, untuk rakyat, misalnya soal UU Pertanahan atau UU Perpajakan,” tuturnya.
Beberapa waktu lalu Said Aqil Siroj menyatakan harapannya agar Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintahannya bersikap netral dalam Muktamar NU nanti.
“Harapan saya, Pak Jokowi sebagai kepala negara, saat Muktamar NU bersikap netral,” kata Said Aqil Siroj, Kamis (11/11/2021).
Ia mewanti-wanti, jika pemerintah ikut campur maka akan merusak Muktamar NU. “Kata orang, kalau pemerintah atau kementerian ikut campur dalam mobilisasi massa akan merusak muktamar. Mobilisasi muktamar itu akan merusak,” tegas Said Aqil.
