KabarJakarta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 3.708 aduan soal adanya dugaan tindak pidana korupsi selama Januari hingga November 2021. Aduan terbanyak berasal dari DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dari seluruh aduan tersebut pihaknya sudah selesai memverifikasi sebanyak 3.673 aduan.
“Aduan tersebut diterima di bagian persuratan KPK. Selanjutnya kami verifikasi agar diketahui apakah pengaduan tersebut sesuai dalam ketentuan UU, termasuk dalam ranah tindak pidana korupsi dan tentunya menjadi kewenangan KPK atau tidak,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (17/12/2021).
Lanjut Ali Fikri, selanjutnya laporan yang sudah terverifikasi itu akan ditindaklanjuti apabila ditemukan unsur pidana.
Kata Ali Fikri, KPK sangat menyadari bahwa peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi sangat penting dan dibutuhkan. Terlebih, sebagian besar kasus yang ditangani KPK berawal dari laporan masyarakat.
Ia pun merinci, aduan terbanyak berasal dari DKI Jakarta, yaitu 471 adua. Disusul Jawa Barat dengan 332 aduan.
“Aceh dan Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan jumlah aduan paling sedikit. Sepanjang 2021, hanya ada dua adua dari Aceh dan tiga aduan dari Kalimantan Utara,” tuturnya.
