KabarJakarta.com — Pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Pluit di Penjaringan, Jakarta Utara, menyimpan persoalan panjang. Infrastruktur yang mulai dibangun pada 2015 itu belum juga rampung setelah lebih dari satu dekade. Perubahan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuat proyek tersebut terhenti, sementara sejumlah pekerjaan fisik masih belum terselesaikan.
Kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya menghidupkan kembali proyek tersebut. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pembangunan jalan layang sepanjang 1,5 kilometer itu selesai pada Maret 2027 dan dapat diresmikan sebulan kemudian.
Bagi masyarakat di kawasan Pluit dan Muara Karang, penyelesaian proyek itu diharapkan bukan sekadar menuntaskan pembangunan infrastruktur yang tertunda. Jalan layang tersebut juga diproyeksikan menjadi akses alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Jakarta Utara.
Dari kewajiban pengembang hingga proyek terhenti
Sejarah pembangunan JLNT Pluit bermula pada 2015, ketika Jakarta masih dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Saat itu, pembangunan jalan layang tersebut melibatkan pihak swasta, yakni PT Agung Podomoro Group, sebagai bagian dari kewajiban pengembang.
Rencana awalnya, akses jalan dibangun sejajar dengan permukaan Jalan Pluit Barat Raya. Namun, Pemprov DKI kemudian menyetujui perubahan konsep menjadi jalan layang. Pertimbangannya, pembangunan di atas jalan dinilai dapat mengurangi gangguan terhadap arus lalu lintas selama pengerjaan berlangsung.
Pada Agustus 2015, Ahok sempat meninjau pembangunan dan meminta pengembang menyelesaikan proyek tersebut pada 2016. Jalan layang itu direncanakan menjadi penghubung kawasan Pluit dengan akses menuju jalan tol dan Bandara Soekarno-Hatta. Kehadirannya juga diharapkan membantu mengurai kemacetan di kawasan Pluit.
Namun, target penyelesaian tersebut tidak tercapai. Pembangunan yang semula direncanakan menggunakan kontribusi pengembang akhirnya terhenti pada 2016.
Perubahan kebijakan Pemprov DKI menjadi salah satu faktor yang membuat proyek tersebut tidak berlanjut. Persoalan itu juga berkaitan dengan dinamika kebijakan pembangunan kawasan reklamasi, termasuk Pulau G, yang memiliki keterkaitan dengan kewajiban pengembang.
Akibatnya, struktur jalan layang yang sudah dibangun tidak kunjung diselesaikan. Proyek tersebut melewati beberapa periode kepemimpinan gubernur tanpa perkembangan berarti.
Selama bertahun-tahun, infrastruktur yang seharusnya bisa dimanfaatkan masyarakat itu justru terbengkalai. Padahal, sebagian besar struktur fisiknya telah berdiri. Kondisi tersebut membuat penyelesaian JLNT Pluit menjadi pekerjaan rumah pembangunan infrastruktur Jakarta Utara.
Pramono turun memastikan penyelesaian
Setelah hampir satu dekade tanpa perkembangan berarti, proyek JLNT Pluit kembali dilanjutkan pada 2026. Pemprov DKI melalui Dinas Bina Marga mulai mengerjakan kembali sejumlah bagian infrastruktur yang belum selesai.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung progres pembangunan JLNT Pluit di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (20/11). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian proyek yang telah tertunda selama sekitar 11 tahun.
Pramono mengakui pembangunan jalan layang tersebut pada awalnya merupakan tanggung jawab pengembang. Namun, dalam perjalanannya terdapat sejumlah pekerjaan yang tidak terselesaikan sehingga pemerintah daerah perlu mendorong penyelesaiannya.
"Yang sebenarnya membangun ini kan, seperti kita ketahui bersama, adalah pengembang. Tetapi dalam perjalanan ada yang belum selesai dan dalam kesempatan ini, saya terus terang ingin menyelesaikan," papar Pramono.
Menurut Pramono, proyek tersebut sudah terlalu lama tertunda dan perlu segera dituntaskan agar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Nilai pembangunan JLNT Pluit diperkirakan mencapai Rp600 miliar. Pramono menegaskan, penyelesaian proyek tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
"Dengan hampir 10-11 tahun tidak terselesaikan, saya betul-betul minta agar ini diselesaikan. Saya berharap ini akan betul-betul memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," tegasnya.
Mengurai kepadatan di Pluit dan Muara Karang
JLNT Pluit memiliki panjang sekitar 1,5 kilometer dan lebar 11 meter. Keberadaannya diharapkan memperkuat konektivitas sejumlah wilayah menuju kawasan Pluit, termasuk dari dan menuju Muara Karang.
Selama ini, mobilitas kendaraan di kawasan tersebut bertumpu pada sejumlah ruas jalan arteri yang digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas. Kepadatan kendaraan pada jam sibuk kerap menjadi tantangan, terutama bagi warga yang melakukan perjalanan menuju pusat aktivitas ekonomi dan permukiman di Jakarta Utara.
Dengan beroperasinya JLNT Pluit, kendaraan diharapkan memiliki alternatif jalur sehingga pergerakan lalu lintas menjadi lebih lancar. Selain mempermudah akses masyarakat, jalan layang ini juga diharapkan dapat mengurangi beban kendaraan di sejumlah ruas jalan sekitar Pluit dan Muara Karang.
Meski demikian, manfaat tersebut baru bisa dirasakan setelah seluruh pekerjaan selesai dan jalan dinyatakan laik untuk digunakan. Karena itu, penyelesaian konstruksi hingga kelengkapan keselamatan menjadi bagian penting sebelum infrastruktur tersebut dibuka untuk umum.
Ada pekerjaan sebelum dibuka untuk umum
Saat meninjau lokasi, Pramono juga melihat sejumlah pekerjaan yang masih harus diselesaikan. Struktur utama jalan layang memang sudah tersedia, tetapi belum seluruhnya siap digunakan kendaraan.
Pekerjaan yang tersisa meliputi pengaspalan permukaan jalan, pembangunan oprit atau jalur pendekat yang menghubungkan jalan layang dengan jalan di bawahnya, pemasangan penerangan jalan, serta penyelesaian sistem drainase.
Selain itu, pemasangan marka jalan dan rambu lalu lintas juga harus dituntaskan untuk memastikan keselamatan dan keteraturan kendaraan ketika melintas. Seluruh pekerjaan tersebut ditargetkan rampung pada Maret 2027. Setelah itu, JLNT Pluit direncanakan diresmikan pada April 2027.
Target tersebut menjadi tahapan penting untuk mengakhiri penantian panjang masyarakat terhadap infrastruktur yang sudah dibangun sejak 2015.
Namun, keberhasilan proyek ini nantinya tidak hanya diukur dari rampungnya konstruksi dan peresmian. Hal yang lebih penting adalah memastikan jalan layang benar-benar berfungsi, memberikan kemudahan mobilitas, dan membantu mengurangi persoalan kemacetan di kawasan Jakarta Utara.