KabarJakarta.com -- Solidaritas Korban Peduli Lingkungan (SoKoPeL) mengkritisi program kerja Pemprov DKI Jakarta yang begitu gencar membangun sumur resapan. Selain tidak efektif mengatasi permasalahan banjir di Ibu Kota, proyek sumur resapan itu menghabiskan anggaran yang tidak kecil, yaitu Rp120 miliar.
Sebagai informasi, pengadaan sumur resapan yang diusulkan oleh Dinas Sumber Daya Air di KUA-PPAS 2022 anggarannya terbilang besar, yaitu sekitar Rp361 miliar. Anggaran ini hampir sama besarnya dengan anggaran di 2021, yaitu Rp411,43 miliar.
Ketua Dewan Pembina SoKoPeL August Hamonangan mengatakan, telah terbukti bahwa sumur resapan yang dibangun Pemprov DKI tidak mampu secara efektif mengatasi persoalan banjir di Jakarta.
“Kami tidak melihat bahwa dengan anggaran ratusan miliar tersebut, pembangunan sumur resapan ini efektif dalam mengatasi banjir di Jakarta daripada upaya pengendalian banjir lainnya seperti normalisasi sungai,” ucap anggota DPRD DKI Fraksi PSI ini.
Ia menegaskan, terjadinya banjir di beberapa lokasi di Ibu Kota disebabkan ketidakmampuan sungai dan saluran air dalam menampung debit air yang tinggi. Sedangkan sumur resapan hanya efektif untuk mengatasi genangan air saja.
Ketidakefektifan sumur resapan ini diperparah dengan rendahnya pencapaian target pembangunan sumur resapan. Hingga September 2021 baru 22.000 sumur resapan yang sudah masuk dalam kontrak realisasi dari target 40.000 titik.
Dari jumlah tersebut, per Oktober 2021 lalu, baru terbangun 6.230 titik sumur resapan, sehinga Dinas Sumber Air harus mengejar sisa kekurangan, yaitu sekitar 16.000 sumur resapan di sisa akhir tahun ini.
“Kami minta Pemprov DKI mengevaluasi pelaksanaan sumur resapan untuk mengetahui seberapa efektinya program ini dalam mengatasi banjir. Pmprov DKI harus membuka fakta dan data,” ucap Fraksi PSI.
Selain melakukan normalisasi sungai, lanjut August, Pemprov DKI juga harus berani menolak keinginan pengembang atau orang yang ingin mendirikan bangunan di atas lahan resapan air. Katanya, DKI Jakarta kekurangan lahan resapan air karena banyak didirikan bangunan-bangunan yang sebenarnya tidak diperbolehkan.
“Contohnya ya itu di kawasan Kemang Utara III yang lagi ramai diperbincangkan sekarang ini. Banyak kafe berdiri di atas saluran air penghubung Kali Mampang yang menutup saluran air sehingga menyebabkan banjir,” ucap August.
Selain kafe atau perkantoran, ungkap August Hamonangan, banyak lahan resapan air di Jakarta dijadikan perumahan. Hal ini semakin memicu terjadi banjir di suatu wilayah di Jakarta.
“Padahal kita sudah tahu lahan itu diperuntukkan untuk resapan air, tapi kok didiamkan saja, bahkan terkesan aparat mendukung pengembang untuk mendirikan perumahan. Ini kan enggak benar,” jelasnya.
Kata August lagi, Jakarta dapat terhindar dari banjir, jika aparat Pemprov DKI bersungguh-sungguh menjalankan aturan dan ketentuan sebagaimana mestinya, bukannya bermain mata dengan pengembang atau perusak lingkungan.
“Jakarta itu bukan butuh sumur resapan, tapi penataan kota yang benar. Jangan berkompromi dengan orang-orang yang ingin merusak lingkungan,” pungkas August Hamonangan.
