KabarJakarta.com - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta ketika pemerintah memutuskan akan mencabut subsidi BBM dan menaikkan menjadi harga normal, maka juga harus menghentikan subsidi bunga obligasi rekap eks Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI), karena berpotensi membuat anggaran untuk rakyat menjadi terbatas.
Menurut Hari, pembayaran obligasi rekap eks BLBI sudah dibayarkan selama 23 tahun sejak 1999 sekitar Rp50-60 triliun pr tahun, yang diambil dari APBN.
“Bahkan para konglomerat yang selama ini mengangkangi negara dengan menikmati bunga rekap hingga Rp50-an triliun per tahun yang diambil dari APBN mendapat fasilitas khusus yang tidak sesuai prinsip Pancasila sila ke-5, ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Jika Pemerintah cinta rakyat lebih baik pertahankan subsidi BBM untuk rakyat dari pada mensubsidi oligarki obligor BLBI,” kata Hari Purwanto di acara diskusi yang digelar Fakultas Ekonomi, Universitas Prof DR Moestopo (Beragama) Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Sementara itu, pengamat politik Andrianto mempertanyakan latar belakang pemerintah menaikkan harga BBM.
“Apakah pemerintah sedang berbisnis dengan rakyatnya, sehingga merasa perlu untuk menaikkan harga BBM agar memperoleh laba sebesar-besarnya,” tanya Andrianto.
Dia mengaku memiliki perkiraan lain di balik kenaikan BBM, yaitu bisa jadi pemerintah Jokowi tengah berusaha keras menghimpun uang untuk membayar cicilan utangnya.
“Sebab, jika Jokowi tidak sanggup membayar cicilan utang luar negeri, maka statusnya akan default. Ini tentunya akan mengganggu kredibilitas dari pemberi utang kepada Indonesia. Bisa jadi tahun depan Indonesia tidak mendapatkan tambahan utang baru,” ujarnya.
Di acara yang sama, Koordinator Forum Diskusi Kebangkitan Indonesia (DKI) Bandot DM berpendapat semestinya pemerintah lebih kreatif untuk menekan harga BBM.
“Sejak Orde Baru, metode untuk menekan harga BBM hanya subsidi saja. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah. Hal terpenting adalah melakukan audit kinerja dan audit forensik terhadap Pertamina,” kata Bandot.
Dia juga menyoroti subsidi terhadap obligor BLBI yang masih terus membebani APBN.
“Kenapa pemerintah masih terus menyusukan obligor BLBI, sementara mereka masih mendapat sejumlah privilege untuk mejalankan bisnis?” pungkasnya.
