KabarJakarta.com — Jakarta terus berbenah untuk memperkuat posisinya sebagai kota global. Pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, modernisasi transportasi, hingga peningkatan kualitas ruang publik menjadi bagian dari agenda besar tersebut. Namun, kemajuan sebuah kota tidak cukup diukur dari gedung-gedung tinggi, konektivitas transportasi, atau aktivitas ekonominya. Keamanan, kesetaraan, dan perlindungan hak setiap warga juga menjadi ukuran penting.
Salah satu persoalan yang masih membutuhkan perhatian serius adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di tengah perkembangan Jakarta, ancaman kekerasan masih membayangi kehidupan masyarakat, baik di lingkungan keluarga, ruang publik, maupun ruang digital.
Persoalan ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP). Bersama Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, dinas tersebut menggelar Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (HAKTP) Tahun 2026.
Mengusung tema Jakarta Kota Global yang Aman dan Berkeadilan bagi Perempuan dan Anak, kampanye ini berlangsung pada 19 November hingga 10 Desember 2026. Kegiatan dilaksanakan melalui rangkaian roadshow di 50 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tersebar di Jakarta.
Kampanye tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan sosialisasi, tetapi juga upaya membangun kesadaran bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, legislatif, perguruan tinggi, dan masyarakat diharapkan memiliki peran aktif dalam mencegah kekerasan sekaligus memastikan korban mendapatkan perlindungan.
Angka kekerasan menjadi peringatan
Pentingnya kampanye ini terlihat dari data penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jakarta.
Berdasarkan catatan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (Pusat PPPA) Provinsi DKI Jakarta, jumlah kasus yang ditangani mencapai 1.682 kasus pada 2023. Angka tersebut meningkat menjadi 2.041 kasus pada 2024 dan kembali bertambah menjadi 2.269 kasus pada 2025.
Sementara itu, sepanjang 1 Januari hingga 12 November 2026, Pusat PPPA telah menangani 2.210 korban.
Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Bahkan, jumlah korban yang ditangani sepanjang hampir 11 bulan pada 2026 sudah mendekati total kasus yang tercatat selama 2025.
Meski demikian, peningkatan angka penanganan tidak serta-merta menunjukkan bahwa kejadian kekerasan meningkat dalam proporsi yang sama. Menurut Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, bertambahnya jumlah kasus yang tercatat juga dapat mencerminkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap layanan perlindungan dan meningkatnya keberanian korban untuk melapor.
Ini menunjukkan, semakin banyaknya laporan tidak selalu menjadi gambaran memburuknya situasi. Hal tersebut juga dapat menunjukkan bahwa korban mulai memiliki keberanian untuk mencari pertolongan dan masyarakat semakin mengenali keberadaan layanan pengaduan.
Namun, persoalan kekerasan masih memiliki sisi yang sulit terlihat. Tidak semua korban berani melaporkan kejadian yang dialaminya. Rasa takut, malu, ancaman dari pelaku, hingga stigma sosial dan sikap menyalahkan korban kerap menjadi penghalang.
Kondisi tersebut membuat upaya pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan penanganan setelah kekerasan terjadi. Edukasi, kepedulian lingkungan, dan keberanian masyarakat mengenali tanda-tanda kekerasan sejak dini menjadi bagian penting untuk memutus rantainya.
Dwi mengungkapkan, perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Masyarakat perlu memiliki pemahaman mengenai bentuk kekerasan, dampaknya, serta langkah yang harus dilakukan ketika menemukan indikasi kekerasan.
Cegah kekerasan, lindungi penyintas, tegakkan keadilan
Melalui kampanye HAKTP 2026, Dinas PPAPP dan Komisi E DPRD DKI Jakarta membawa pesan utama, yakni Cegah Kekerasan, Lindungi Penyintas, Tegakkan Keadilan. Pesan tersebut menempatkan tiga hal sebagai fondasi perlindungan perempuan dan anak.
Pertama, pencegahan harus dilakukan sejak dini. Masyarakat perlu memahami bahwa kekerasan tidak hanya berbentuk serangan fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan psikis, seksual, penelantaran, maupun tindakan lain yang merugikan korban. Pemahaman ini penting agar tanda-tanda kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan biasa atau urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri.
Kedua, korban harus mendapatkan dukungan yang aman dan bebas stigma. Korban kekerasan tidak boleh disalahkan atas kejadian yang menimpanya. Sebaliknya, lingkungan sekitar perlu memberikan ruang aman, menjaga kerahasiaan, menghormati martabat korban, serta membantu mereka memperoleh pendampingan yang dibutuhkan.
Ketiga, perlindungan harus disertai akses terhadap keadilan. Korban perlu mendapatkan informasi dan pendampingan agar dapat mengakses bantuan hukum, layanan psikologis, serta mekanisme penanganan dan pemulihan.
Dwi menegaskan, keberpihakan kepada penyintas harus menjadi bagian dari upaya membangun Jakarta sebagai kota yang aman dan berkeadilan.
Ia berharap kampanye tersebut membuat masyarakat semakin memahami bentuk dan dampak kekerasan, tidak menyalahkan korban, serta mengetahui jalur pengaduan dan mekanisme rujukan ketika perempuan atau anak membutuhkan perlindungan.
Dengan demikian, kampanye tidak berhenti pada penyampaian pesan, tetapi mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menghadapi persoalan kekerasan.
Perluas akses perlindungan di ruang publik
Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, Pemprov DKI Jakarta memperkuat infrastruktur layanan perlindungan agar korban lebih mudah mendapatkan pertolongan. Melalui Pusat PPPA, Dinas PPAPP menyediakan berbagai layanan, mulai dari penerimaan pengaduan, penjangkauan korban, pendampingan psikologis, bantuan hukum, penampungan sementara, hingga rujukan dan pemulihan.
Jangkauan layanan juga diperluas melalui sejumlah pos pengaduan dan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA). Saat ini, terdapat 44 Pos Pengaduan yang tersebar di seluruh kecamatan di Jakarta.
Selain itu, 69 Pos SAPA tersedia di berbagai moda transportasi, yakni LRT, MRT, dan Transjakarta. Sebanyak 12 Pos SAPA juga ditempatkan di perguruan tinggi, serta satu pos di Terminal Pulo Gebang.
Kehadiran pos-pos tersebut menjadi upaya mendekatkan layanan perlindungan dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. Ruang transportasi, lingkungan pendidikan, dan kawasan permukiman diharapkan tidak hanya menjadi tempat beraktivitas, tetapi juga ruang yang memberikan akses pertolongan ketika terjadi kekerasan.
Masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi layanan pengaduan melalui telepon di 0813-176-176-22 atau WhatsApp di 0852-1786-6445. Kedua layanan tersebut tersedia selama 24 jam. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui Jakarta Siaga di nomor 112.
Meski layanan formal terus diperkuat, pemerintah menyadari bahwa pencegahan membutuhkan keterlibatan masyarakat hingga tingkat paling dekat dengan kehidupan warga.
Karena itu, Dinas PPAPP mendorong perlindungan perempuan dan anak terpadu berbasis masyarakat. Pendekatan ini melibatkan RT/RW, kader PKK, tokoh masyarakat dan agama, pengelola RPTRA, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.
Mereka diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan memberikan edukasi, mengenali indikasi kekerasan, melakukan pencegahan, memberikan dukungan awal yang aman, dan menghubungkan korban dengan layanan yang tepat.
Peran lingkungan menjadi penting karena kekerasan sering kali terjadi di sekitar kehidupan sehari-hari. Kepekaan keluarga, tetangga, dan komunitas dapat membantu mengidentifikasi persoalan lebih awal sebelum dampaknya semakin luas.
Kolaborasi mengubah cara pandang
Rangkaian kampanye di 50 RPTRA juga dirancang sebagai ruang pertemuan berbagai pihak untuk membangun pemahaman bersama.
Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan materi bertajuk Jakarta Aman bagi Perempuan dan Anak: Suara Warga, Komitmen Bersama. Materi itu menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman.
Sementara itu, UPTD PPA akan membahas Akses Layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Jakarta. Pembahasan tersebut diarahkan untuk memperkenalkan layanan perlindungan sekaligus memberikan pemahaman mengenai mekanisme mendapatkan bantuan.
Perguruan tinggi yang terlibat dalam kegiatan ini juga akan mengangkat tema Mengubah Cara Pandang dan Perilaku untuk Memutus Rantai Kekerasan di Ruang Nyata dan Digital. Tema tersebut relevan dengan perkembangan teknologi yang menghadirkan bentuk-bentuk kekerasan baru sekaligus memperluas ruang terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Setiap lokasi kegiatan menargetkan sekitar 50 peserta. Mereka berasal dari unsur RT/RW, tokoh masyarakat dan agama, kader PKK, Dasawisma, Posyandu, pengelola RPTRA, Karang Taruna, organisasi perempuan, kelompok masyarakat, hingga Majelis Taklim. Pelaksanaan kampanye turut melibatkan 13 perguruan tinggi.
Kolaborasi tersebut diharapkan membangun kesadaran bahwa kekerasan bukan sekadar persoalan individu atau keluarga, melainkan masalah sosial yang membutuhkan tanggung jawab bersama.
Ambisi Jakarta menjadi kota global tidak cukup diwujudkan melalui pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Kota yang maju juga harus mampu menjamin setiap warganya hidup aman, memperoleh perlakuan setara, dan mendapatkan perlindungan ketika hak-haknya dilanggar.
Keberhasilan kampanye HAKTP 2026 semata-mata tidak diukur dari jumlah kegiatan atau peserta yang hadir. Perubahan cara pandang, keberanian melaporkan kekerasan, kepedulian terhadap penyintas, serta semakin mudahnya korban mengakses perlindungan menjadi ukuran yang tidak kalah penting.
Jakarta baru dapat disebut sebagai kota global yang berkeadilan ketika perempuan dan anak tidak hanya menjadi bagian dari pembangunan, tetapi juga benar-benar merasa aman dan terlindungi di dalamnya.