KabarJakarta.com -- Pemprov DKI Jakarta menargetkan 60 persen warga Ibu Kota berpergian menggunakan kendaraan umum pada tahun 2039. Target tersebut tertuang dalam dokumen pemaparan strategi keberlanjutan Kota Jakarta yang dipaparkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Nasruddin Djoko Surjono.
Dalam pemaparannya, Nasruddin juga menjelaskan terjadinya jumlah penduduk di Jakarta dan akan membutuhkan sarana mobilitas lebih banyak orang. Untuk mengatasi timbulnya masalah, saat ini Pemprov DKI sedang melakukan perluasan dan integrasi layanan angkutan umum.
“Transportasi ini juga merupakan tujuan dari SDGs yang kesebelas. Strategi sekarang ini dilakukan menggunakan Jak Lingko,” kata Nasruddin dalam acara Webinar, Kamis (2/12/2021).
Selain menggunakan layanan terintegrasi, lanjutnya, Pemprov DKI juga memulai menerapkan pembatasan lalu lintas melalui sistem Ganjil Genap.
“Kemudian pemberlakuan sistem parkir bersubsidi, pengembangan park and ride, dan penambahan jalur pejalan kaki,” tuturnya.
Nasruddin mengklaim, slaah satu wujud pengembangan yang sudah terlihat yaitu revitalisasi stasiun kereta api di beberapa wilayah di Jakarta yang bisa langsung terhubung untuk para pengguna transportasi umum lainnya.
“Alhamdulillah, saat ini di Jakarta ada beberapa hal sudah kita integrasikan. Kita juga mervitalisasi stasiun dan diharapkan begitu keluar dari stasiun bisa lanjut menggunakan transportasi umum lainya,” papar Nasruddin.
Selain target di atas, Nasruddin juga menuliskan pengembangan jalur pejalan kaki dan sepeda yang menjadi prioritas.
Pada tahun 2017, jalur sepeda yang tersedia hanya 27 persen dari total ruas jalan. Pemprov DKI menargetkan pada tahun 2030 mendatang ruas jalur sepeda mencapai 70 persen.
