KabarJakarta.com — Tawaran bekerja dengan gaji menjanjikan di kapal penangkap ikan bisa menjadi pintu masuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Di kawasan pesisir Jakarta Utara, praktik perekrutan tenaga kerja yang tidak transparan menjadi salah satu persoalan yang perlu diwaspadai, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan.
Calon anak buah kapal (ABK) kerap dihadapkan pada tawaran pekerjaan dengan persyaratan yang tidak jelas. Ada yang diminta membayar sejumlah uang untuk proses perekrutan, tetapi tidak memperoleh kepastian mengenai perusahaan, jenis pekerjaan, besaran upah, maupun kontrak kerja.
Situasi tersebut menjadi perhatian Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Utara. Untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, instansi tersebut menggelar Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO di Aula RPTRA Angke Interaktif, Jalan Kerapu, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Senin (9/11).
Kegiatan ini diikuti 55 peserta yang terdiri dari perwakilan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), pengurus RT/RW, komunitas nelayan, dan tokoh masyarakat. Sosialisasi dilaksanakan bekerja sama dengan International Organization for Migration (IOM), dengan menghadirkan dua narasumber yang memiliki keahlian dalam pencegahan TPPO dan perlindungan pekerja migran.
Kepala Sudin PPAPP Jakarta Utara, Agung Meidya Gutama, menjelaskan edukasi langsung diperlukan karena modus perdagangan orang terus berkembang, termasuk melalui media sosial dan tawaran pekerjaan fiktif.
"Kewaspadaan perlu ditingkatkan, karena modus TPPO terus berkembang. Termasuk melalui ruang digital dengan tawaran pekerjaan fiktif," ujarnya.
Muara Baru jadi salah satu titik perhatian
Kerentanan masyarakat pesisir tidak terlepas dari aktivitas industri perikanan di Jakarta Utara, khususnya kawasan Muara Baru, Penjaringan. Banyak warga maupun pencari kerja dari daerah lain datang untuk mendapatkan pekerjaan sebagai ABK.
Pada 2024, seorang remaja asal Kabupaten Bogor menjadi korban TPPO setelah tertarik dengan lowongan pekerjaan ABK di Facebook. Korban dibawa melalui Dermaga Muara Baru sebelum akhirnya diberangkatkan bekerja di kapal dari Pelabuhan Cilacap. Ia baru kembali setelah empat bulan berlayar.
Persoalan perekrutan ABK juga muncul pada Agustus 2025. Polsek Metro Penjaringan mendalami perizinan sejumlah agensi pelayaran dan penampungan calon ABK di Muara Baru setelah tiga calon pekerja meninggalkan mess karena tidak puas dengan kontrak kerja yang ditawarkan. Polisi ketika itu menyatakan kejadian tersebut bukan penyekapan.
Pada September 2026, Pemerintah Kelurahan Penjaringan juga mengungkap adanya pengaduan melalui sistem CRM terkait dugaan penyekapan dan TPPO terhadap warga. Temuan tersebut menjadi perhatian dalam sosialisasi pencegahan perdagangan orang di sektor perikanan.
Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap proses perekrutan tenaga kerja. Namun, persoalan administrasi atau kontrak yang bermasalah tidak otomatis merupakan TPPO. Unsur penipuan, perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau pemindahan orang yang mengarah pada eksploitasi perlu diperiksa lebih lanjut.
Keterbatasan data 5 tahun terakhir
Meski sejumlah kasus telah terungkap, data publik yang dapat diverifikasi belum menyajikan rekapitulasi khusus jumlah kasus TPPO di Jakarta Utara dan Kecamatan Penjaringan selama lima tahun terakhir, yakni 2021–2025.
Karena itu, jumlah kasus tahunan di kedua wilayah tersebut belum dapat dipastikan. Angka TPPO tingkat DKI Jakarta maupun nasional tidak bisa digunakan sebagai pengganti statistik Jakarta Utara.
Keterbatasan data terpilah ini sekaligus menjadi tantangan dalam mengukur efektivitas pencegahan dan penanganan TPPO di tingkat wilayah.
Agung menilai karakteristik Pluit sebagai kawasan pesisir membuat edukasi mengenai perdagangan orang perlu dilakukan secara langsung. Calon ABK harus memahami bahwa tawaran pekerjaan yang mengharuskan pembayaran tanpa kejelasan kontrak dapat menjadi pintu masuk eksploitasi.
Dalam perekrutan yang tidak sehat, pungutan dapat membuat pekerja terjerat utang dan bergantung kepada perekrut. Ketika informasi pekerjaan, upah, serta hak pekerja tidak transparan, posisi calon ABK semakin rentan terhadap penyalahgunaan.
Karena itu, sosialisasi tidak hanya membahas pengenalan modus TPPO, tetapi juga prosedur resmi melamar pekerjaan, pemeriksaan legalitas perusahaan penyalur, serta langkah melaporkan pungutan liar berkedok lowongan kerja. Calon pekerja juga didorong memastikan isi kontrak sebelum menyetujui pekerjaan.
Lurah Pluit, Achmad Faizal, mengapresiasi edukasi yang disampaikan melalui dialog interaktif tersebut. Menurutnya, masyarakat perlu memahami hak-haknya agar tidak mudah dimanfaatkan calo tenaga kerja.
Ia berharap peserta dapat meneruskan informasi kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, pencegahan TPPO tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi menjadi bagian dari pengawasan bersama.
Agung mengimbau warga segera melapor apabila menemukan indikasi perdagangan orang atau mengalami eksploitasi. Sudin PPAPP Jakarta Utara menyediakan kanal pengaduan dan pendampingan terpadu yang terhubung dengan aparat penegak hukum serta lembaga perlindungan terkait.
