KabarJakarta.com — Taman Hutan Kota Kepanduan di Penjaringan, Jakarta Utara, menghadapi persoalan serius akibat aktivitas pembuangan sampah secara ilegal. Kawasan yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau justru dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah, terutama pada malam hari.
Untuk menghentikan praktik tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turun langsung meninjau lokasi pada Kamis (12/11) pagi. Kunjungan itu merupakan tindak lanjut dari rapat tingkat Kecamatan Penjaringan yang membahas persoalan pembuangan sampah ilegal di lahan seluas sekitar 5.000 meter persegi di kawasan taman hutan kota tersebut.
Dalam peninjauan itu, Pramono didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Ia meminta jajarannya segera membersihkan seluruh tumpukan sampah sekaligus menyiapkan langkah pencegahan agar lokasi tersebut tidak kembali digunakan sebagai tempat pembuangan sampah.
Pramono menegaskan, penanganan tidak cukup hanya dengan mengangkut sampah yang sudah menumpuk. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memastikan kawasan tersebut kembali berfungsi sebagaimana mestinya sebagai ruang terbuka hijau.
"Saya dengan Dinas LH, Pak Asisten, Prof. Firli, melihat tempat itu memang harus dilakukan kerja secara detail. Maka saya putuskan, pertama, tempat atau lokasi dumping atau membuang sampah ilegal itu segera dibersihkan," ujar Pramono.
Pembersihan tumpukan sampah ilegal dijadwalkan mulai dilakukan pada Kamis (12/11). Langkah itu menjadi tahap awal untuk memulihkan kondisi lingkungan Taman Hutan Kota Kepanduan yang selama ini terganggu oleh aktivitas pembuangan sampah.
Namun, persoalan utamanya bukan hanya sampah yang sudah terlanjur menumpuk. Aktivitas pembuangan yang berlangsung berulang kali menunjukkan perlunya pengawasan dan pengamanan kawasan secara lebih serius.
Berdasarkan laporan Camat Penjaringan, pembuangan sampah umumnya berlangsung pada malam hari. Sampah yang dibuang mayoritas berasal dari hotel, restoran, dan kafe yang pengangkutannya menggunakan jasa penyedia layanan pembuangan sampah.
Temuan tersebut menjadi perhatian Pemprov DKI karena praktik pembuangan ilegal melibatkan rantai pengelolaan sampah dari kegiatan usaha. Penanganan tidak cukup hanya menyasar lokasi pembuangan, tetapi juga perlu menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab mengangkut dan membuang sampah tersebut.
Pramono menyatakan, Pemprov DKI akan mengambil tindakan tegas dengan mengumumkan nama penyedia jasa pembuangan sampah yang terbukti melakukan praktik ilegal.
Langkah itu diharapkan membuat hotel, restoran, dan kafe mengetahui bahwa sampah dari kegiatan usaha mereka tidak dikelola sebagaimana mestinya. Dengan demikian, para pelaku usaha dapat mengevaluasi perusahaan jasa yang selama ini mereka gunakan.
"Supaya hotel, restoran, kafe yang selama ini menggunakan jasa mereka untuk membuang, mereka akan tahu, bahwa sampahnya dibuang sembarangan, dan itu sangat mengganggu sekali," katanya.
Selain membersihkan sampah, Pemprov DKI menyiapkan sejumlah langkah untuk mengembalikan fungsi kawasan tersebut. Pramono mengusulkan penanaman pohon agar area yang sebelumnya digunakan untuk membuang sampah dapat kembali dimanfaatkan sebagai ruang hijau.
Penanaman pohon bukan sekadar memperbaiki tampilan kawasan. Upaya ini menjadi bagian dari pemulihan fungsi ekologis taman, sekaligus memperkuat pemanfaatan ruang terbuka hijau di tengah padatnya aktivitas perkotaan.
Pemagaran kawasan juga menjadi instruksi penting. Keberadaan pagar diharapkan dapat membatasi akses pihak yang hendak membuang sampah secara sembarangan, terutama pada malam hari ketika aktivitas ilegal tersebut biasanya berlangsung.
"Supaya bisa kita gunakan sebagai fasilitas tambahan untuk ruang terbuka hijau bagi Jakarta. Dan yang ketiga, saya minta untuk dipagarin," ujar Pramono.
Revitalisasi Taman Hutan Kota Kepanduan
Penanganan sampah ilegal menjadi bagian dari rencana lebih besar untuk mengoptimalkan Taman Hutan Kota Kepanduan. Kawasan dengan luas hampir 15 hektare ini dinilai memiliki potensi besar sebagai ruang publik sekaligus kawasan hijau yang memberikan manfaat bagi warga Jakarta.
Karena itu, Pemprov DKI juga menyetujui usulan revitalisasi taman. Pekerjaan yang direncanakan mencakup perbaikan akses jalan, peningkatan fasilitas olahraga, serta pembenahan taman bermain anak.
Pramono menegaskan, fasilitas tersebut perlu diperbaiki agar masyarakat dapat memanfaatkan kawasan taman secara lebih nyaman. Dengan akses dan sarana pendukung yang memadai, taman hutan kota diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai kawasan penghijauan, tetapi juga menjadi ruang aktivitas masyarakat.
Revitalisasi tersebut sekaligus menjadi upaya mengembalikan fungsi ruang publik yang selama ini terganggu oleh persoalan sampah ilegal.
Keberhasilan penataan Taman Hutan Kota Kepanduan pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh tuntasnya pengangkutan sampah. Pengawasan, pemagaran, penanaman pohon, serta penindakan terhadap penyedia jasa pembuangan ilegal menjadi bagian penting agar kawasan seluas hampir 15 hektare itu tidak kembali menjadi tempat pembuangan sampah.
Bagi Jakarta, menjaga taman hutan kota berarti mempertahankan ruang hijau yang semakin dibutuhkan di tengah tekanan pembangunan dan kepadatan perkotaan.
