KabarJakarta.com — Waduk, situ, dan embung di Jakarta ke depan tidak hanya difungsikan sebagai tempat penampungan air dan pengendali banjir. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mulai mengembangkan kawasan tersebut dengan konsep Nature-Based Solutions (NBS) atau solusi berbasis alam yang memadukan fungsi ekologis, ruang terbuka hijau, dan ruang publik.
Melalui pendekatan ini, waduk dirancang agar memiliki manfaat lebih luas bagi masyarakat. Selain menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir, kawasan di sekitarnya diharapkan dapat menjadi ruang terbuka yang nyaman untuk beraktivitas, berinteraksi, dan menikmati lingkungan hijau.
Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin, menjelaskan pengembangan waduk ke depan tidak lagi hanya berorientasi pada kapasitas tampungan air. Aspek kenyamanan kawasan dan pemanfaatannya oleh masyarakat juga menjadi perhatian dalam perencanaan.
Menurut Ika, konsep yang ingin dibangun adalah kawasan waduk yang mengintegrasikan unsur hijau, biru, dan ruang publik. Unsur biru berkaitan dengan keberadaan badan air sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya air, sedangkan unsur hijau diwujudkan melalui ruang terbuka hijau dan vegetasi di sekitarnya. Keduanya dipadukan dengan fasilitas yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan kawasan tersebut.
"Ke depannya, kita ingin bangun waduk yang terintegrasi antara hijau, biru, dan ruang publik. Saat musim hujan berfungsi sebagai pengendali banjir, dan ketika tidak musim hujan, kawasan bisa dimanfaatkan warga sebagai ruang publik," ujar Ika dalam rapat kerja bersama Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/11).
Belajar dari Waduk Brigif hingga Lebak Bulus
Konsep pengembangan waduk berbasis alam tersebut bukan sepenuhnya gagasan baru. Dinas SDA telah menerapkannya di sejumlah lokasi, antara lain Waduk Brigif, Waduk Pondok Ranggon, dan Waduk Lebak Bulus.
Ketiga kawasan tersebut menjadi contoh pengembangan waduk yang tidak hanya memperhatikan fungsi penampungan air, tetapi juga potensi lingkungan dan pemanfaatan ruang oleh masyarakat.
Melalui model tersebut, keberadaan waduk diharapkan memberikan manfaat sepanjang tahun. Ketika curah hujan tinggi, kawasan tetap menjalankan perannya dalam menampung dan mengendalikan aliran air. Sebaliknya, ketika musim kemarau atau kondisi tampungan memungkinkan, area di sekitarnya dapat dimanfaatkan warga untuk berbagai kegiatan.
Pendekatan itu sekaligus mengubah cara pandang terhadap infrastruktur pengendalian banjir. Waduk tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai fasilitas teknis yang hanya bekerja ketika hujan, melainkan sebagai bagian dari lingkungan perkotaan yang memiliki fungsi sosial dan ekologis.
Dinas SDA berencana mengembangkan model serupa di waduk, situ, dan embung lainnya di Jakarta. Namun, penerapannya perlu disertai perencanaan pemeliharaan dan pengelolaan kawasan agar fasilitas yang dibangun dapat digunakan secara berkelanjutan.
Pemeliharaan melibatkan pihak ketiga
Salah satu perhatian dalam pengembangan tersebut adalah memastikan kawasan waduk tetap terawat setelah pembangunan selesai. Sebab, penyediaan fasilitas publik tanpa sistem pemeliharaan yang memadai berisiko membuat kawasan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
Untuk mengatasi persoalan itu, Dinas SDA berencana melibatkan pihak ketiga dalam pemeliharaan fasilitas dan penjagaan keamanan kawasan. Dengan demikian, pengelolaan waduk tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup perawatan fasilitas dan kenyamanan pengunjung.
Meski sebagian pekerjaan pemeliharaan dan pengamanan dapat melibatkan pihak ketiga, tanggung jawab teknis pengendalian banjir tetap berada di tangan Dinas SDA.
Pengaturan pintu air ketika terjadi banjir, termasuk penambahan kapasitas tampungan, tetap menjadi kewenangan dinas tersebut. Pembagian tanggung jawab ini penting agar pemanfaatan waduk sebagai ruang publik tidak mengganggu operasional infrastruktur pengendalian banjir.
Ika menegaskan, pengembangan waduk menjadi kawasan publik tidak akan mengurangi fungsi utamanya. Saat musim hujan, waduk tetap dioptimalkan untuk menampung air sesuai perencanaan teknis. Pemanfaatan ruang publik harus menyesuaikan kondisi dan kebutuhan pengendalian air.
Sebaliknya, ketika tidak memasuki musim hujan dan kondisi kawasan memungkinkan, masyarakat dapat memanfaatkan ruang di sekitar waduk untuk berbagai aktivitas.
"Selama ini, kita hanya membangun waduk, tapi perawatannya belum optimal. Ke depan, kita akan mengelola waduk dengan pola seperti yang kita kerjakan di Brigif, Pondok Ranggon, dan Lebak Bulus," tandasnya.
Pengembangan berbasis NBS tersebut diharapkan membuat infrastruktur pengendalian banjir Jakarta memiliki manfaat yang lebih luas. Tantangannya bukan hanya membangun kawasan yang menarik, tetapi memastikan fungsi ekologis, kapasitas tampungan, pemeliharaan, dan akses masyarakat dapat berjalan beriringan.
