KabarJakarta.com - Pembangunan fasilitas untuk masyarakat DKI Jakarta masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pejabat (Pj) Gubernur DKI yang akan menggantikan Anies Baswedan.
Warga di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, meminta agar Pemprov DKI Jakarta membangun water break dan memperdalam alur. Hal itu guna mempermudah warga dalam melaksanakan aktivitas melaut untuk mencari ikan.
Keluhan masyarakat Pulau Tidung disampaikan pada anggota DPRD DKI Fraksi Demokrat Neneng Hasanah dalam acara reses di bulan Oktober 2022.
“Pemprov DKI harus merealisasikan aspirasi masyarakat Pulau Tidung, khususnya di RW 02 dan RW 03. Karena pembangunan itu sangat mendesak. Guna kelangsungan hidup masyarakat Pulau Tidung beberapa tahun kedepan,” ujar Neneng Hasanah, Sabtu (8/10/2022).
Bunda, panggilan akrabnya, melanjutkan, pembangunan break water dibutukan untuk mencegah abrasi di lingkungan masyarakat pulau setempat. Sementara, pendalaman alur berguna dalam mempermudah masyarakat menyandarkan kapal nelayan.
“Karena selama ini nelayan tidak bisa bersandar di dermaga. Tentu ini menjadi kesulitan bagi masyarakat yang memiliki aktifitas sebagai nelayan setiap harinya,” ucapnya.
Dia pun menyesalkan sikap Pemprov DKI yang terkesan acuh terhadap aspirasi masyarakat Pulau Tidung.
Ketua DPC Partai Demokrat Kepulauan Seribu ini pun menilai Pemprov DKI menganaktirikan masyarakat Kepulauan Seribu dalam hal penyediaan fasilitas yang digunakan bagi masyarakat.
“Menurut pengakuan warga, usulan ini sudah pernah disampaikan di Musrembang berkali-kali. Tapi hingga kini belum direalisasikan. Pertanyaannya kemana anggaran itu? Padahal APBD DKI diperuntukan agar masyarakat bisa sejahtera dan bisa menggunakan fasilitas yang memadai,” ungkapnya.
“Justru yang terjadi saat ini, Pemprov DKI terkesan copy paste dalam memasukan usulan di Musrembang. Keinginan masyarakat Kepulauan Seribu apa? Ternyata yang diberikan pada masyarakat itu lagi, itu lagi. Ini kan tidak benar. Karena itu saya sebagai anggota dewan Dapil 2 Jakarta Utara, akan mengawal kinerja Pemprov DKI hingga masyarakat Kepulauan Seribu bisa menikmati fasilitas yang menjadi hak mereka,” pungkasnya.
