KabarJakarta.com -- Pandemi Covid-19 di wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) kian mengkhawatirkan. Penambahan kasus baru Covid-19 di Jakarta pada 2 Februari 2022 bahkan mencapai 9.132 kasus.
Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR) di Jakarta pun meningkat drastis dalam dua pekan terakhir.
Pada 15 Januari 2022 tercatat BOR di rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta masih berada di angka 12 persen. kini jumlahnya naik lima kali lipat menjadi 60 persen.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, kenaikan drastis Covid-19 di Ibu Kota beriringan dengan kenaikan kasus Covid-19 varian Omicron akibat transmisi lokal.
“Seperti yang sering saya sampaikan, sekarang kasus Omicron dari transmisi lokal meningal drastis,” kata Riza Patria.
Adapun angka BOR yang telah menyentuh 60 persen sudah mendekati batas atas yakni 80 persen.
Jika BOR rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta sudah mencapai 80 persen, saat itulah akan mulai terjadi krisis karena masyarakat akan sulit mendapatkan ruang rawat saat terinfkesi Covid-19.
Sementara itu BOR di 32 rumah sakit rujukan Covid-19 di Kota Tangerang sudah mencapai 32,18 persen per 30 Januari 2022.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang Dini Anggraeini mengatakan, berdasarkan persentase itu, tercatat ada 297 pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit rujukan.
Rinciannya, sebanyak 12 pasien dirawat di ruang unit perawatan intensif (Intensive Care Uni/ICU) bdan 284 pasien dirawat di ruang biasa dengan gejala sedang dan berat.
Dini pun mengajak seluruh masyarakat untuk mewaspadai penambahan kasus Covid-19 di wilayahnya.
“Penambahan kasus dengan varian Covid-19 apa pun harus kita tekan Bersama-sama,” ujar Dini, Rabu (2/2/2022).
Pelaksanaan PTM Dihentikan Sementara
Akibat lonjakan kasus Covid-19 di Jabodetabek, sejumlah daerah menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM). Pemkot Tangerang merupakan salah satu yang menghentikan PTM 100 persen meskinpun bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.
Pemkot Tangerang beralasan penghentian PTM sudah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta pelaksanaan PTM di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat dievaluasi.
“Presiden Jokowi kan memerintahkan agar evaluasi lagi pelaksanaan PTM,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangertang Jamaluddin, Rabu (2/2/2022).
Begitu juga dengan Pemkot Bogor dan Bekasi juga memutuskan untuk menghentikan sementara PTM seiring naiknya kasus penularan Covid-19 di kota mereka masing-masing.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, pihaknya dengan terpaksa menghentikan PTM terbatas yang telah berjalan selama kurang lebih tiga bulan.
Keputusan ini diambil setelah angka penularan kasus Covid-19 di Kota Bogor mengalami peningkatan setidaknya dalam dua pekan terakhir.
Bima mengatakan, penghentian sementara PTM untuk terjadi penularan Covid-19 lebih masif di lingkungan sekolah. Dia menegaskan, penghentian sementara diberlakukan untuk seluruh jenjang pendidikan sampai batas waktu yang belum ditentukan.
“Kami melindungi keluarga di rumah, karena mengatur anak-anak di dalam kelas jauh lebih sulit disbanding mengatur masyarakat di restoran dan mal. Ini situasi yang tidak biasa,” ucap Bimas Arya, Senin (31/1/2022).
Sementara itu, PTM di Bekasi diberlakukan untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 14 hari. Siswa kembali melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mulai Rabu (2/2/2022).
Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, pihaknya telah meminta izin kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menerapkan kembali PJJ.
“Pada prinsipnya beliau (Ridwan Kamil) mendukung karena eskalasinya berdasarkan data yang ada, kami terbesar kedua dalam penambahan kasus Covid-19 baru setelah Kota Depok,” ucap Tri, Selasa (1/2/2022).
Diperlukan Langkah Taktis
Menyikapi semakin bertambahnya kasus positif Covid-19, epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman meminta pemerintah segera melakukan langkah taktis untuk mengurangi penambahan kasus baru yang nanti akan berakibat pada tingginya BOR di rumah sakit.
Ia mewanti-wanti, jika BOR tak terkendali,maka berpotensi menggoyahkan sistem kesehatan nasional sebagaimana terjadi pada pertengahan 2021 lalu di saat Indonesia mengalami gelombang kedua Covid-19.
Karena terlalu tingginya BOR yang mencapai 90 persen lebih saat itu, pasien penyakit berat lainnya, seperti jantung yang membutuhkan perawatan intensif kesulitan mendapatkan kamar sehingga harus kehilangan nyawa.
“Saya melihat mitigasi dari kita masih kurang. Padahal kita pernah punya pengalaman sebelumnya yang kalau tidak dimanfaatkan dengan tepat akhirnya banyak korban yang berjatuhan,” ujarnya.
“Jadi yang harus pemerintah lakukan saat ini adalah meminimalisir kasus secepatnya, bagaimanapun caranya, harus dilakukan,” pungkas Dicky. (Edward)
