KabarJakarta.com — Pengendalian banjir, pengelolaan sampah, keterjangkauan transportasi publik, hingga bantuan pendidikan menjadi sejumlah isu yang mendapat perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memaparkan tanggapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap sejumlah catatan fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027. Jawaban Gubernur Pramono Anung tersebut disampaikan saat rapat paripurna berlangsung di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10).
Pembahasan mencakup berbagai agenda pembangunan, mulai dari peningkatan layanan publik dan penguatan pendapatan daerah hingga ketepatan penyaluran bantuan sosial serta keberlanjutan pembiayaan pendidikan.
Rano menjelaskan, penyusunan Raperda APBD 2027 telah mengacu pada kesepakatan eksekutif dan legislatif mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran yang sama.
"Penyusunan Raperda APBD 2027 merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama antara Eksekutif dan Legislatif terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027," terang Rano di Jakarta, Senin (20/10).
Pelayanan publik: sampah hingga pengendalian banjir
Pada sektor pelayanan publik, Pemprov DKI berencana meningkatkan kapasitas pengolahan sampah melalui optimalisasi fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Bantargebang dan Rorotan. Pemerintah juga memperkuat pemilahan sampah dari sumbernya serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah.
Di bidang transportasi, pemerintah daerah berupaya menjaga keterjangkauan tarif angkutan umum yang sekaligus meningkatkan mutu layanan. Ada sejumlah kebijakan yang disiapkan meliputi, pengembangan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP), penerapan tarif parkir progresif, hingga pengembangan kawasan rendah emisi.
Pemprov DKI juga merencanakan perluasan bagi para penerima layanan angkutan umum massal gratis dari 15 menjadi 21 golongan mulai 1 Januari 2027.
Sementara itu, pengendalian banjir akan tetap dilanjutkan melalui kegiatan normalisasi sungai dan saluran air, serta pembangunan waduk, situ, dan embung dalam Jaktirta Project.
"Kami juga memprioritaskan penanganan banjir secara komprehensif dan terintegrasi. Termauk mengutamakan perbaikan serta optimalisasi infrastruktur yang telah tersedia," kata Rano.
Khusus terkait menjaga stabilitas harga pangan, pemerintah memperkuat koordinasi dengan badan usaha milik daerah (BUMD) pangan. Upaya ini mencakup pengelolaan cadangan, kelancaran distribusi, dan peningkatan penyediaan bahan pangan menjelang hari besar keagamaan.
Pembangunan hunian juga menjadi perhatian. Pemerintah tetap melanjutkan pembangunan rumah susun secara multiyears, termasuk Rusun Padat Karya, Rusun Marunda Cluster C, dan Rusun Rorotan IX Tahap I. Penataan permukiman kumuh dilakukan secara bertahap dengan tetap melibatkan masyarakat.
Pendapatan daerah: pajak dan aset dioptimalkan
Dari sisi pendapatan, Pemprov DKI meningkatkan penerimaan pajak melalui penguatan pengawasan, penagihan tunggakan, dan pemutakhiran data wajib pajak. Pemerintah DKI turut mengkaji penyelesaian regulasi pertelaan rumah susun dalam mendukung optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Selain mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memantau penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), termasuk pembayaran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KBDBH).
"Kami harapkan sebagian KBDBH bisa diterima Pemprov DKI Jakarta di Tahun Anggaran 2027," jelas Rano.
Optimalisasi aset daerah turut menjadi perhatian. Pemerintah akan mengamankan aset tanah milik daerah dan mengoptimalkan pemanfaatan aset yang belum digunakan untuk meningkatkan PAD sekaligus mencegah penguasaan oleh pihak yang tidak berhak.
Belanja daerah: bansos dan pendidikan tepat sasaran
Pada aspek belanja, pemerintah menekankan pentingnya penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran. Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ) dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) akan diprioritaskan bagi warga dengan tingkat kesejahteraan terendah.
"Bantuan sosial diharapkan bisa menjangkau lebih banyak masyarakat miskin secara tepat sasaran, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah," terang Rano.
Dalam memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak, pemerintah memperhatikan keakuratan data penerima, melakukan verifikasi lapangan, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses.
Pemprov DKI juga memastikan program pendanaan pendidikan bagi sekolah swasta akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan khusus penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) turut didukung pendanaannya, termasuk melakukan verifikasi data penerima dalam proses peralihan basis data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Rano menegaskan, penerima lama yang tetap memenuhi persyaratan berhak melanjutkan bantuan pendidikan hingga menyelesaikan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.
Pembiayaan daerah: menjaga keberlanjutan fiskal
Pada aspek pembiayaan, Pemprov DKI Jakarta siap mengarahkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada BUMD untuk mendukung penugasan strategis dan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah juga telah merencanakan penerbitan obligasi daerah, serta mengkaji alternatif pembiayaan melalui sukuk dan pinjaman daerah. Langkah tersebut akan tetap mempertimbangkan kondisi fiskal dan kesesuaian proyek yang dibiayai.
Berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian dari pembahasan APBD DKI Jakarta 2027 yang selanjutnya memerlukan pengawasan terhadap pelaksanaan program, ketepatan penggunaan anggaran, dan pencapaian hasil bagi masyarakat.
Rano berharap Raperda APBD 2027 akan disetujui oleh DPRD untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai jadwal Badan Musyawarah. Dengan demikian, berbagai rencana tersebut akan memasuki tahap penentuan anggaran dan pelaksanaan yang manfaatnya diharapkan dirasakan masyarakat Jakarta.
