KabarJakarta.com — Kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2027 menjadi Rp82,89 triliun dinilai sebagai sinyal positif bagi perekonomian ibu kota. Peningkatan anggaran tersebut diharapkan tidak hanya mencerminkan penguatan kapasitas fiskal daerah, tetapi juga mampu mendorong perbaikan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyambut positif kenaikan rancangan APBD tersebut. Peningkatan anggaran menjadi indikasi membaiknya kondisi ekonomi masyarakat Jakarta, sekaligus momentum bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pembangunan.
"APBD DKI 2026 menuju 2027 kita naik jadi Rp82,8 triliun. Itu artinya, ada tanda-tanda baik terhadap ekonomi rakyat Jakarta," ujar Baco di Jakarta, Rabu (14/10).
Meski demikian, kenaikan anggaran tidak serta-merta menjamin peningkatan kesejahteraan warga. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap harus memastikan bahwa tambahan kapasitas fiskal tersebut diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran, pelayanan yang lebih baik, serta infrastruktur yang menjawab persoalan perkotaan.
Baco berharap peningkatan anggaran menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menginginkan pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat, seiring dengan kebutuhan Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional.
"Kita bersyukur, mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang mengagetkan kita di ujung-ujung," katanya, merujuk pada proses pembahasan anggaran hingga penetapan.
Pendapatan daerah ditargetkan Rp72,62 triliun
Rancangan APBD DKI Jakarta 2027 diajukan eksekutif sebesar Rp82,89 triliun. Nilai tersebut meningkat 4,18 persen dibandingkan APBD tahun sebelumnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memaparkan rancangan tersebut dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/10), saat membacakan penjelasan Gubernur Pramono Anung mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam rancangan itu, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp72,62 triliun, naik 4,70 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026 sebesar Rp69,36 triliun.
Pendapatan tersebut direncanakan berasal dari tiga sumber utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp58,58 triliun, pendapatan transfer Rp11,16 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp2,88 triliun.
Pajak daerah menjadi penopang terbesar penerimaan Jakarta dengan target Rp51,20 triliun. Sementara itu, retribusi daerah ditargetkan menyumbang Rp2,20 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp876,28 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp4,30 triliun.
Baco menyebut penerimaan pajak dan tambahan dividen sebagai dua komponen yang berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan. Namun, ia menyarankan agar rincian sumber peningkatan penerimaan merujuk pada penjelasan resmi pemerintah daerah.
"Kenaikannya sementara, silakan baca di laporan Pak Gubernur, saya tidak terlalu hafal. Tapi yang saya tahu, ada satu, di pajak, dan ada tambahan dividen," terangnya.
Besarnya target pajak menunjukkan bahwa kemampuan Pemprov DKI menggali penerimaan daerah akan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan. Karena itu, peningkatan pendapatan perlu diikuti pengelolaan pajak yang transparan, kepastian hukum, serta kemudahan layanan bagi wajib pajak.
Dalam penjelasannya, Rano menyampaikan bahwa optimalisasi pendapatan akan dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan tata kelola pemungutan, serta digitalisasi pemantauan penerimaan.
Pemerintah juga akan mendorong kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan. Penguatan tersebut diarahkan melalui transformasi digital, peningkatan daya saing, transisi menuju ekonomi hijau, dan pengembangan sektor strategis yang mendukung pertumbuhan Jakarta.
Di sisi lain, Pemprov DKI akan mengoptimalkan penerimaan transfer dari pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Koordinasi juga diperkuat untuk memastikan pencairan hibah berjalan sesuai ketentuan.
Infrastruktur mendapat alokasi Rp31 triliun
Kapasitas anggaran yang meningkat diharapkan memberi ruang lebih besar bagi Pemprov DKI untuk menjawab persoalan perkotaan. Dalam rancangan APBD 2027, belanja daerah direncanakan sebesar Rp75,04 triliun.
Rano menjelaskan, kebijakan belanja diarahkan pada lima prioritas, yakni memperkuat posisi Jakarta sebagai kota bisnis berskala global, memenuhi pelayanan dasar masyarakat, menyediakan bantuan dan subsidi, membatasi belanja nonprioritas, serta memenuhi kebutuhan pembiayaan kegiatan tahun jamak.
Dari keseluruhan rencana belanja, sektor infrastruktur mendapat alokasi Rp31 triliun atau 41,43 persen. Sementara itu, anggaran pendidikan mencapai Rp20,04 triliun atau 26,71 persen.
Kedua sektor tersebut menjadi bagian penting dari belanja wajib pemerintah daerah. Rano menyebut alokasi pendidikan telah melampaui batas minimal 20 persen, sedangkan anggaran infrastruktur juga berada di atas ketentuan minimal 40 persen dari total belanja daerah dalam rancangan APBD 2027.
Besarnya alokasi infrastruktur menunjukkan bahwa pembangunan fisik masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Namun, efektivitasnya tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang disediakan.
Pelaksanaan proyek, ketepatan sasaran, kualitas pekerjaan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat juga menentukan keberhasilan belanja tersebut.
Di Jakarta, pembangunan infrastruktur perlu berkaitan langsung dengan kebutuhan warga dan aktivitas ekonomi. Infrastruktur yang memadai dapat mendukung mobilitas, meningkatkan konektivitas kawasan, serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih layak bagi masyarakat dan dunia usaha.
Karena itu, penggunaan anggaran perlu disertai perencanaan yang matang dan pengawasan yang konsisten. Dengan demikian, peningkatan belanja tidak berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi menghasilkan manfaat yang terukur.
Pelayanan dasar tetap jadi prioritas
Selain infrastruktur, rancangan APBD 2027 menempatkan pelayanan dasar sebagai salah satu sasaran utama belanja daerah. Bidang pendidikan dan kesehatan mendapat perhatian melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
Pada sektor kesehatan, program yang direncanakan antara lain penanganan stunting melalui pemberian makanan tambahan, pelayanan kesehatan dan gizi, serta pengadaan alat penunjang medis di fasilitas pelayanan kesehatan.
Pemprov DKI juga merencanakan subsidi pelayanan publik, hibah, bantuan sosial bagi kelompok masyarakat tertentu, dan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai ketentuan. Program-program tersebut menjadi jalur langsung bagi anggaran daerah untuk menjangkau masyarakat.
Keberhasilannya bergantung pada ketepatan penerima, kualitas layanan, serta kemampuan pemerintah memastikan bantuan benar-benar menjawab kebutuhan warga. Dengan demikian, kenaikan APBD akan memiliki arti lebih besar apabila diikuti perbaikan yang dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Pelayanan yang lebih mudah diakses, fasilitas kesehatan yang memadai, pendidikan yang berkualitas, dan infrastruktur yang berfungsi baik menjadi ukuran penting keberhasilan belanja pemerintah.
Obligasi daerah dan tantangan pembiayaan
Di luar pendapatan dan belanja, Pemprov DKI juga merencanakan pembiayaan melalui sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pinjaman daerah, dan penerbitan obligasi daerah.
Dalam rancangan APBD 2027, penerimaan pembiayaan ditargetkan Rp10,27 triliun. Nilai tersebut terdiri atas proyeksi SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp4,28 triliun dan penerimaan pembiayaan utang daerah Rp5,99 triliun.
Penerimaan utang daerah mencakup penerusan pinjaman untuk pembangunan MRT Jakarta sebesar Rp1,75 triliun serta penerbitan obligasi daerah sekitar Rp4,24 triliun. Selain itu, penerbitan obligasi direncanakan sebesar Rp1,3 triliun pada 2028 sehingga total rencana penerbitan selama dua tahun mencapai sekitar Rp5,6 triliun.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp7,85 triliun. Sebagian besar dialokasikan untuk penyertaan modal daerah kepada BUMD sebesar Rp5,97 triliun, termasuk Rp4,61 triliun untuk PT MRT Jakarta dan Rp1,35 triliun untuk PT Jakarta Propertindo. Sisanya antara lain digunakan untuk membayar cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp1,88 triliun.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco berharap pembahasan APBD 2027 berjalan lancar hingga penetapan. Ia menilai kenaikan anggaran tersebut harus menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan infrastruktur.
Di sisi lain, rancangan APBD tersebut masih harus dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan. Proses ini menjadi kesempatan bagi eksekutif dan legislatif untuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan warga Jakarta.
