KabarJakarta.com — Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2027 menghadapi ketidakpastian. DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menunda rapat Badan Anggaran (Banggar) karena belum memperoleh kepastian mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dan persetujuan penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan.
Dua persoalan tersebut menentukan ruang fiskal Jakarta untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik pada tahun depan. Tanpa kejelasan sumber pendapatan dan pembiayaan, pemerintah daerah belum dapat menetapkan besaran anggaran secara lebih pasti.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menjelaskan bahwa pembahasan anggaran ditangguhkan karena persoalan defisit masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat. Menurut dia, kepastian DBH dan skema pembiayaan melalui obligasi menjadi dasar untuk melanjutkan pembahasan anggaran.
"Dari 2 hal itu, kita menskors rapat. Mudah-mudahan pertemuan antara pemerintah provinsi, Pak Gubernur dengan Menkeu bisa memperoleh hasil yang baik, sehingga kita mendapatkan DBH yang sesuai dengan kebutuhan anggaran DKI," ujar Suhud seusai rapat Banggar, Senin (26/10).
DBH berkurang, nilai APBD ikut terkoreksi
Persoalan DBH menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan keuangan Jakarta. Dana tersebut merupakan bagian penerimaan pemerintah pusat yang dibagikan kepada daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku. DBH turut menjadi penopang keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai beragam kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan penjelasan TAPD dalam pembahasan anggaran, pengurangan DBH berdampak pada defisit anggaran sebesar Rp641,66 miliar. Akibat penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat, nilai APBD 2027 yang sebelumnya disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebesar Rp82,88 triliun terkoreksi menjadi Rp82,24 triliun.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp640 miliar antara nilai anggaran dalam KUA-PPAS dan proyeksi APBD setelah penyesuaian. Perubahan dana transfer dari pemerintah pusat dapat berdampak signifikan terhadap kemampuan daerah dalam menyusun dan merealisasikan rencana belanjanya.
Kejelasan besaran DBH diperlukan bukan hanya untuk mengatasi kekurangan penerimaan daerah. Besaran transfer yang diterima juga menentukan kemampuan pemerintah daerah mempertahankan program yang telah direncanakan. Ketidakpastian besaran DBH membuat Pemprov DKI sulit menetapkan batas belanja secara tepat, sekaligus memilah program prioritas yang realistis dijalankan berdasarkan kondisi keuangan daerah.
Karena itu, DPRD dan TAPD belum dapat memastikan penyesuaian anggaran sebelum pemerintah pusat memberikan kejelasan mengenai besaran DBH yang akan diterima Jakarta.
Obligasi daerah penentu ruang fiskal
Di luar persoalan DBH, rencana penerbitan obligasi daerah dengan nilai di atas Rp5 triliun turut menentukan arah pembahasan APBD DKI Jakarta 2027. Skema ini diproyeksikan menjadi alternatif pendanaan untuk menopang kebutuhan anggaran, meski realisasinya masih menunggu persetujuan pemerintah pusat.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengatakan akan menemui Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk membicarakan kelanjutan rencana penerbitan obligasi tersebut.
"Untuk obligasi, memang ada rencana saya akan bertemu dengan Menteri Keuangan," kata Pramono saat ditemui di Puskesmas Taman Sari, Jakarta Barat, Senin (26/10).
Pramono sebelumnya menyampaikan bahwa keputusan penerbitan obligasi daerah masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Pemprov DKI berencana menjalin komunikasi lebih lanjut dengan Kemendagri dan Kementerian PPN/Bappenas untuk membahas rencana pendanaan melalui obligasi daerah tersebut.
Menurut Pramono, kemampuan keuangan setiap daerah berbeda sehingga penerbitan obligasi tidak dapat diberlakukan tanpa mempertimbangkan kapasitas anggaran masing-masing pemerintah daerah.
Pramono berpandangan bahwa pengelolaan keuangan Jakarta dapat menjadi modal untuk memanfaatkan obligasi sebagai sumber pendanaan pembangunan. Kendati demikian, ia memastikan Pemprov DKI tetap menghormati dan menjalankan keputusan yang ditetapkan pemerintah pusat terkait rencana tersebut.
Bagi Jakarta, persetujuan obligasi menjadi penting karena dapat memberikan alternatif pembiayaan di luar pendapatan daerah dan transfer pemerintah pusat. Meski dapat menjadi sumber pembiayaan, penerbitan obligasi tetap membawa konsekuensi keuangan yang harus diperhitungkan. Pemerintah daerah perlu mengkaji biaya yang timbul, kapasitas pelunasan kewajiban, serta dampak proyek yang didanai terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
Jika pemerintah pusat menolak penerbitan obligasi senilai lebih dari Rp5 triliun, Pemprov DKI perlu menyesuaikan rencana pengeluaran berdasarkan kemampuan keuangan yang dimiliki. Langkah tersebut bisa berdampak pada evaluasi ulang terhadap program-program yang telah disusun dalam rancangan APBD 2027.
Suhud mengakui penyesuaian tersebut tidak akan mudah, terutama jika pemerintah daerah harus mengurangi anggaran dalam jumlah besar.
"Artinya, program atau anggaran yang sudah ada, perlu disisir ulang, dipotong. Ini enggak mudah, untuk mengurangi anggaran sebesar itu. Apalagi nanti kalau ternyata, obligasi tidak disetujui," paparnya.
Pinjaman SMI jadi alternatif
Sebagai opsi lain jika rencana penerbitan obligasi ditolak pemerintah pusat, Suhud mengusulkan agar Pemprov DKI mempertimbangkan skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
PT SMI merupakan perusahaan pembiayaan infrastruktur milik negara yang mendukung pengembangan proyek infrastruktur, termasuk melalui berbagai skema pembiayaan bagi pemerintah daerah sesuai persyaratan yang berlaku.
Suhud berharap opsi pinjaman tersebut mendapat dukungan pemerintah pusat, termasuk kemungkinan pembiayaan tanpa bunga. Opsi pembiayaan tersebut diharapkan dapat meringankan beban keuangan Jakarta, sehingga anggaran daerah tetap memiliki ruang untuk membiayai program prioritas.
"Jika obligasi tidak disetujui, alternatifnya bisa pinjaman melalui SMI. Saya harapkan seperti itu, sehingga APBD dan fiskal kita jadi agak lebih longgar," ucapnya.
Meski demikian, kemungkinan pembiayaan tanpa bunga masih berupa harapan yang disampaikan Suhud, bukan keputusan pendanaan yang telah disepakati. Ketersediaan pinjaman, persyaratan, biaya, serta kemampuan pembayaran tetap perlu dipastikan sebelum skema tersebut dapat dimasukkan sebagai solusi anggaran.
Karena itu, pinjaman melalui SMI berpeluang menjadi alternatif jika penerbitan obligasi ditolak. Namun, realisasinya tetap bergantung pada persetujuan, persyaratan pembiayaan, dan kesiapan skema pinjaman tersebut.
Kepastian sebelum pembahasan dilanjutkan
Suhud mengharapkan pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Keuangan dapat memperjelas besaran DBH yang akan diterima Jakarta serta menentukan opsi pendanaan untuk menopang kebutuhan APBD 2027. Hasil pertemuan tersebut akan menentukan langkah selanjutnya dalam pembahasan APBD 2027.
Apabila pertemuan pada Selasa (27/10) menghasilkan kesepakatan, DPRD DKI akan melanjutkan pembahasan melalui rapat Banggar pada Rabu (28/10), sebelum agenda anggaran dibahas lebih lanjut oleh komisi-komisi pada Kamis (29/10).
Meski agenda pembahasan kembali berjalan, persoalan keuangan yang membayangi APBD Jakarta belum tentu langsung terselesaikan. Pemerintah daerah masih perlu memastikan berapa besar pendapatan yang dapat diandalkan, sumber pembiayaan apa yang disetujui, serta program mana yang harus diprioritaskan jika anggaran tidak mencukupi.
Ujian APBD Jakarta 2027 pada akhirnya terletak pada kemampuan pemerintah daerah menjaga keseimbangan, antara ketersediaan uang dan kebutuhan pembangunan. Besaran DBH yang telah dipastikan akan membantu Pemprov DKI menyusun proyeksi penerimaan secara lebih akurat. Sementara itu, keputusan terkait obligasi daerah atau pinjaman melalui SMI akan menentukan skema pendanaan yang bisa dipilih untuk memenuhi kebutuhan anggaran.
Selama kepastian DBH dan skema pembiayaan belum diperoleh, Pemprov DKI belum leluasa menentukan alokasi anggaran secara final. Sikap pemerintah pusat dalam waktu dekat akan turut menentukan kelanjutan pembahasan sekaligus besaran APBD Jakarta untuk 2027.
