KabarJakarta.com — Pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi salah satu area yang memiliki risiko tinggi terjadinya kecurangan atau fraud. Karena itu, setiap tahapan pengadaan membutuhkan pengawasan serius, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak. Upaya pencegahan bahkan perlu dilakukan sebelum proses pengadaan berikutnya dimulai.
Inspektur Provinsi DKI Jakarta Dhany Sukma menjelaskan, pengadaan barang dan jasa tidak boleh dipandang hanya sebagai urusan administratif atau sekadar upaya merealisasikan anggaran. Lebih dari itu, proses tersebut merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan pembangunan berjalan berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
'Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan sejak awal. Bahkan, sebelum proses pengadaan berikutnya dilaksanakan," kata Dhany Sukma di Jakarta, Kamis (12/11).
Risiko kecurangan dalam pengadaan dapat muncul ketika proses perencanaan, pemilihan penyedia, penentuan harga, hingga pelaksanaan pekerjaan tidak dikelola secara transparan. Potensi penyimpangan juga dapat terjadi apabila kebutuhan barang dan jasa tidak disusun secara tepat atau pengawasan terhadap penyedia tidak berjalan optimal.
Dalam kondisi tersebut, pengadaan berisiko tidak menghasilkan barang atau pekerjaan sesuai spesifikasi, kualitas, maupun harga yang seharusnya. Akibatnya, anggaran pemerintah bisa terserap tanpa memberikan hasil sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Dampaknya bukan hanya kerugian keuangan negara atau daerah. Masyarakat juga dapat dirugikan karena pembangunan menjadi tidak optimal, fasilitas publik tidak memenuhi standar, dan pelayanan pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Oleh sebab itu, penguatan tata kelola pengadaan perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas belanja pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan dalam setiap tahapan agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan tidak membuka ruang bagi kepentingan pribadi maupun kelompok.
Deteksi dini juga menjadi penting karena pencegahan akan lebih efektif apabila potensi penyimpangan diketahui sebelum menimbulkan kerugian. Pemeriksaan terhadap perencanaan kebutuhan, kewajaran harga, kelengkapan dokumen, serta kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dapat membantu menemukan tanda-tanda ketidakwajaran lebih awal.
Dengan demikian, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan setelah proyek selesai atau ketika ditemukan persoalan. Aparat pengawasan internal pemerintah perlu terlibat sejak tahap perencanaan dan terus memantau pelaksanaan pengadaan.
Langkah tersebut juga harus diikuti dengan peningkatan pemahaman aparatur sipil negara (ASN) mengenai integritas dan tanggung jawab dalam menggunakan anggaran publik.
Dhany mengungkapkan, sosialisasi dan bimbingan teknis dapat menjadi sarana untuk memperkuat komitmen aparatur agar melaksanakan belanja pemerintah secara bijak, sesuai kebutuhan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan dukungan dan penghargaan kepada ASN melalui berbagai tunjangan. Dukungan tersebut semestinya diimbangi dengan tanggung jawab, integritas, dan komitmen dalam menjalankan tugas.
Bimbingan teknis, lanjut Dhany, tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai integritas, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola pengadaan agar semakin efektif, efisien, serta memiliki tingkat akuntabilitas tinggi.
Upaya penguatan tersebut sebelumnya dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Utara melalui kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Tata Kelola dan Deteksi Dini Pencegahan Fraud dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Kegiatan yang diselenggarakan Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara itu berlangsung selama dua hari, 11–12 November 2026, di Kantor Wali Kota Jakarta Utara.
Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengapresiasi inisiatif Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, khususnya Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Menurut Hendra, penguatan tata kelola pengadaan memiliki arti strategis karena berhubungan langsung dengan keberhasilan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
Ia menegaskan, keberhasilan pengadaan tidak cukup diukur dari selesainya administrasi atau tingginya tingkat penyerapan anggaran. Setiap tahapan harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan integritas.
Pandangan tersebut penting karena tingginya penyerapan anggaran tidak selalu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Anggaran yang habis dibelanjakan belum tentu menghasilkan pekerjaan berkualitas atau menjawab kebutuhan masyarakat apabila perencanaannya tidak tepat dan pengawasannya lemah.
Sebaliknya, pengadaan yang direncanakan berdasarkan kebutuhan riil, dilakukan melalui proses yang terbuka, serta diawasi secara konsisten akan meningkatkan peluang terciptanya pembangunan yang tepat sasaran.
Setiap rupiah anggaran pemerintah pada dasarnya berasal dari sumber daya publik yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, belanja pemerintah semestinya menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, maupun peningkatan kualitas pelayanan.
"Setiap rupiah anggaran pemerintah haruslah dikelola secara bertanggung jawab, dan diarahkan agar menghasilkan manfaat nyata yang bisa dirasakan masyarakat," kata Hendra.
Ia berharap penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kewaspadaan, dan pengawasan berkelanjutan dapat membangun ekosistem pengadaan barang dan jasa yang lebih profesional dan berintegritas.
Pada akhirnya, pencegahan kecurangan dalam pengadaan tidak cukup mengandalkan kegiatan sosialisasi atau bimbingan teknis. Komitmen tersebut harus diterjemahkan menjadi praktik pengawasan yang konsisten, keterbukaan informasi, evaluasi berkala, serta tindakan tegas apabila ditemukan penyimpangan.
Dengan tata kelola yang kuat sejak tahap perencanaan, pemerintah seharusnya tidak hanya mampu mencegah kerugian anggaran, tetapi memastikan setiap proses pengadaan benar-benar mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat.
