KabarJakarta.com — Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Prabowo menyatakan telah menerima surat pernyataan berhenti yang disampaikan langsung oleh Gibran dan menghormati keputusan tersebut.
Pengumuman itu disampaikan Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11) sore. Pernyataan tersebut turut disaksikan Gibran, jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, petinggi Komisi III DPR RI, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan, dirinya menerima kedatangan Gibran pada pukul 10.15 WIB. Pertemuan tersebut menjadi momen penyerahan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan orang nomor dua di Indonesia itu.
"Pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang menyampaikan surat kepada saya. Yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti secara langsung," kata Prabowo.
Prabowo mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Namun, dia menegaskan menghormati sekaligus mendukung keputusan yang telah diambil Gibran.
"Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah Beliau ambil," ujarnya.
Pengumuman itu sekaligus menandai dimulainya proses pengisian jabatan wakil presiden yang ditinggalkan Gibran. Pemerintah bersama MPR selanjutnya harus menjalankan mekanisme konstitusional untuk menentukan penggantinya.
Gibran sampaikan terima kasih
Setelah pengumuman pengunduran dirinya, Gibran menyampaikan pernyataan resmi mengenai keputusan yang diambilnya. Dia mengawali pernyataan dengan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan selama dua tahun terakhir menjadi bagian dari pemerintahan.
"Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, terima kasih Bapak, atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan untuk menjadi bagian dari perjalanan pemerintahan ini," ungkap Gibran.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jajaran Kabinet Merah Putih, aparatur negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta seluruh pihak yang pernah bekerja sama dengannya.
Menurut Gibran, berbagai pekerjaan yang telah dilakukan bersama merupakan bagian dari upaya mengawal program prioritas pemerintah sekaligus menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dia menilai apa yang telah dikerjakan selama ini hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang bangsa Indonesia.
Gibran kemudian mengingat kembali pelantikannya sebagai Wakil Presiden pada Oktober 2024. Saat menerima amanah tersebut, dia mengaku memiliki keyakinan bahwa jabatan merupakan titipan sementara, sedangkan keutuhan dan masa depan bangsa merupakan hal yang jauh lebih penting.
Atas dasar pemikiran itu, Gibran menyebut seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan dengan menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan pribadi.
"Oleh sebab itu, hari ini, 12 November 2026, setelah melalui pertimbangan panjang dan matang, dengan penuh kesadaran serta kecintaan yang mendalam pada seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan menyerahkan kembali mandat ini seutuhnya kepada rakyat," ujarnya.
Gibran mengakui keputusan tersebut bukan sesuatu yang mudah. Namun, dia meyakini langkah itu merupakan keputusan terbaik setelah melalui pertimbangan pribadi.
Dia juga menegaskan pengunduran dirinya tidak berkaitan dengan isu ijazah yang selama ini berkembang.
Dalam pernyataannya, Gibran berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang. Dia juga menekankan pentingnya penataan demokrasi agar berjalan lebih baik.
Prabowo punya 14 hari ajukan 2 nama
Setelah pengunduran diri Gibran, perhatian berikutnya tertuju pada mekanisme pemilihan wakil presiden pengganti. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, Presiden Prabowo memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Namun, tenggat waktu tersebut baru mulai dihitung setelah Presiden menerima surat pemberitahuan resmi dari MPR mengenai terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden.
Yusril menjelaskan, MPR terlebih dahulu akan menggelar rapat untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan tersebut. Lembaga itu membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk melakukan pembahasan dan mempersiapkan surat pemberitahuan kepada Presiden.
Setelah surat diterima, Prabowo memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden beserta persyaratannya kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan melakukan verifikasi terhadap calon yang diajukan.
"Setelah surat diterima, diperlukan waktu 14 hari bagi Presiden menyerahkan nama calon wakil presiden kepada MPR," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dia menegaskan, 14 hari merupakan batas maksimal. Artinya, Presiden dapat mengajukan dua nama tersebut sebelum tenggat waktu berakhir.
Sementara itu, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden setelah menerima dua nama dari Presiden. Yusril berharap seluruh tahapan pengisian jabatan tersebut dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.
Keputusan calon wapres di tangan Prabowo
Mengenai siapa yang akan menggantikan Gibran, Yusril menegaskan, penentuan dua nama calon wakil presiden sepenuhnya menjadi kewenangan Prabowo. Presiden memiliki hak untuk menentukan kandidat yang dinilai mampu mendampinginya menjalankan pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
Meski demikian, Prabowo dapat berkonsultasi dengan partai-partai politik yang sebelumnya tergabung dalam koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
Menurut Yusril, terdapat sekitar 10 partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun nonparlemen, dalam koalisi tersebut.
"Walaupun ada rapat dengan partai-partai koalisi, tapi keputusan akhir ada di tangan beliau," ujarnya.
Yusril juga menjelaskan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden kali ini berbeda dengan pemilihan presiden dan wakil presiden melalui pemilu. Dalam proses tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak terlibat karena pemilihan dilakukan oleh MPR.
Ketentuan mengenai pengajuan calon juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Calon wakil presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan presiden dan wakil presiden.
Prabowo kumpulkan partai koalisi
Di tengah proses tersebut, Prabowo disebut berencana mengumpulkan partai-partai koalisi pengusung untuk membahas calon pengganti Gibran.
Yusril mengungkapkan rencana itu sempat disampaikan Prabowo dalam pertemuan di Istana Merdeka, Kamis sore. Meski demikian, belum ada kepastian mengenai waktu pelaksanaan pertemuan dengan partai-partai koalisi tersebut.
"Beliau akan berbicara dengan partai koalisi, tapi kami belum tahu. Tadi beliau berkata, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya'," papar Yusril.
Dia menegaskan, konsultasi dengan partai politik merupakan bagian dari proses komunikasi politik. Namun, keputusan akhir mengenai dua nama yang akan diserahkan kepada MPR tetap berada di tangan Presiden.
Dengan demikian, setelah Prabowo menerima pengunduran diri Gibran, tahapan berikutnya akan ditentukan melalui komunikasi politik antara Presiden dan partai-partai pengusung, sebelum memasuki proses pemilihan di MPR.
Pengisian jabatan wakil presiden ini menjadi agenda penting bagi pemerintahan Prabowo, mengingat posisi tersebut harus kembali terisi untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
