Langsung ke konten
Pemerintahan

Obligasi Daerah Tak Disetujui, DKI Alihkan Pembiayaan ke PT SMI dan DBH

Redaksi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11). Foto: Pemprov DKI
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11). Foto: Pemprov DKI

KabarJakarta.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp7,5 triliun untuk membiayai sejumlah program pembangunan pada 2027. Kebutuhan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11).

Tambahan anggaran itu rencananya dipenuhi melalui dua skema, yakni Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp3 triliun dan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp4,5 triliun.

Skema tersebut menjadi alternatif setelah pemerintah pusat belum memberikan persetujuan terhadap rencana Pemprov DKI menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan. Meski demikian, Pramono memastikan kondisi keuangan Jakarta masih cukup kuat untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.

Menurut Pramono, perubahan skema pembiayaan diperlukan agar kebutuhan pembangunan tetap terpenuhi tanpa mengabaikan pertimbangan pemerintah pusat mengenai kemampuan fiskal daerah.

"Kami harus mengubah persetujuan, dari yang dulu obligasi menjadi SMI, ataupun DBH," ujar Pramono.

Ia mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membantu mencarikan alternatif pembiayaan bagi Jakarta. Dukungan tersebut dinilai penting agar sejumlah program pembangunan yang direncanakan untuk tahun depan dapat berjalan.

Kekhawatiran pusat terhadap obligasi daerah

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, pemerintah belum menyetujui penerbitan obligasi daerah karena mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul apabila kebijakan tersebut diikuti pemerintah daerah lain.

Menurut Tito, Jakarta memiliki kapasitas fiskal yang relatif memadai untuk membayar kewajiban dari penerbitan obligasi. Namun, kondisi tersebut tidak bisa disamakan dengan seluruh daerah di Indonesia.

Pemerintah memiliki data mengenai daerah-daerah yang pendapatan asli daerahnya (PAD) masih rendah dan sangat bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU).

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran apabila daerah dengan kemampuan fiskal terbatas ikut menerbitkan obligasi tanpa perhitungan matang mengenai sumber pembayaran dan kemampuan melunasi kewajibannya.

"Kalau untuk Jakarta, mungkin punya kemampuan membayar. Tapi daerah-daerah lain kalau nanti ikut, tidak punya kemampuan bayar. Kami punya data lengkap, daerah-daerah yang PAD-nya rendah, dan hanya tergantung pada pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU)," papar Tito.

Pertimbangan tersebut membuat pemerintah memilih pendekatan pembiayaan yang dinilai lebih terkendali. Dengan demikian, kebutuhan pendanaan Jakarta tetap bisa diakomodasi tanpa harus membuka peluang penerbitan obligasi daerah secara luas.

Pinjaman PT SMI dan pembayaran lewat DBH

Sebagai alternatif, pemerintah menyiapkan pembiayaan melalui PT SMI serta penyelesaian kewajiban Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB DBH) kepada Pemprov DKI. Dalam skema yang dibahas, kebutuhan Rp7,5 triliun akan ditopang oleh alokasi DBH Rp3 triliun dan pinjaman PT SMI Rp4,5 triliun.

Tito bahkan mengusulkan agar pembayaran pinjaman Pemprov DKI kepada PT SMI dapat dilakukan melalui pemotongan DBH yang masih menjadi kewajiban pemerintah pusat kepada Jakarta. Skema tersebut diharapkan dapat membantu mengatur pembayaran pinjaman dengan memanfaatkan hak DBH yang belum diterima pemerintah daerah.

Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan pengaturan dan persetujuan sesuai ketentuan pembiayaan yang berlaku. Karena itu, rekomendasi dari Kemendagri menjadi salah satu tahapan penting sebelum pinjaman PT SMI dapat dicairkan.

Pembiayaan infrastruktur dan layanan publik

Tito juga menyampaikan apresiasi terhadap rencana pembangunan yang dipaparkan Pramono. Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain pembangunan rumah sakit, perluasan jaringan Light Rail Transit (LRT), penanggulangan banjir, serta penanganan kemacetan.

Menurut Tito, program-program tersebut merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan pelayanan publik sekaligus memperbaiki infrastruktur Jakarta. Kemendagri segera menerbitkan rekomendasi yang diperlukan Pemprov DKI untuk mengakses pembiayaan dari PT SMI.

"Setelah saya mendengar langsung paparan beliau (Gubernur), kami akan mengeluarkan rekomendasi segera," jelasnya.

Dengan dukungan pembiayaan tersebut, Pemprov DKI berharap kebutuhan anggaran pembangunan pada 2027 dapat terpenuhi. Tantangan berikutnya adalah memastikan penggunaan dana berjalan sesuai prioritas, sementara kewajiban pembayaran pinjaman tetap terjaga agar tidak membebani keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua