Langsung ke konten
Pemerintahan

Pemprov DKI Copot Foto Gibran Serentak, Tunggu Wapres Pengganti

Redaksi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menurunkan foto Gibran Rakabuming Raka, saat menjabat sebagai Wakil Presiden RI dari seluruh kantor pemerintahan menyusul proses pengunduran dirinya dari jabatan tersebut. Foto: Pemprov DKI
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menurunkan foto Gibran Rakabuming Raka, saat menjabat sebagai Wakil Presiden RI dari seluruh kantor pemerintahan menyusul proses pengunduran dirinya dari jabatan tersebut. Foto: Pemprov DKI

KabarJakarta.com — Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai diturunkan dari seluruh kantor pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (16/11). Kebijakan ini menyusul pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden yang telah disampaikan secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Penurunan foto tersebut dilakukan serentak, tidak hanya di Balai Kota DKI Jakarta, tetapi juga di seluruh kantor pemerintahan tingkat wilayah. Pencopotan mencakup kantor kelurahan, kecamatan, wali kota, bupati administrasi, hingga organisasi perangkat daerah (OPD).

Langkah ini menjadi tindak lanjut Pemprov DKI terhadap perubahan situasi politik di tingkat nasional, khususnya setelah posisi wakil presiden dinyatakan mengalami kekosongan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, keputusan menurunkan foto Gibran telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemerintah pusat. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun polemik di tengah masyarakat.

"Supaya tidak menjadi misinterpretasi ataupun apa pun. Kemarin Pemerintah DKI sudah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait foto presiden dan wakil presiden," ujar Pramono seusai peletakan batu pertama pembangunan Pasar Senen Blok VI, Jakarta, Senin (16/11).

Menurut Pramono, pemerintah pusat telah memberikan persetujuan untuk menurunkan foto Gibran setelah surat pengunduran dirinya diproses secara resmi oleh MPR.

"Secara resmi, surat pengunduran diri itu sudah diproses di MPR dan secara resmi kami mendapatkan blessing bahwa foto wakil presiden sudah bisa diturunkan. Itu karena memang sudah pengunduran diri," katanya.

Pramono menegaskan, Pemprov DKI tidak ingin mengambil langkah yang justru memunculkan tafsir berbeda di masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah memilih berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebelum melakukan penyesuaian pemasangan foto pejabat negara di lingkungan perkantoran.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa Pemprov DKI menempatkan persoalan ini sebagai bagian dari penyesuaian administrasi pemerintahan. Pemprov DKI tidak mengambil posisi dalam polemik politik yang mengiringi keputusan pengunduran diri Gibran.

Pemilihan pengganti wakil presiden

Sementara itu, proses pengisian jabatan wakil presiden kini menjadi kewenangan pemerintah pusat bersama MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa surat pengunduran diri Gibran telah diterima pada Kamis (12/11). MPR menyatakan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan sejak tanggal tersebut.

Penentuan pengganti wakil presiden tidak dilakukan melalui pemilihan umum langsung seperti pemilihan presiden dan wakil presiden pada umumnya. Mekanismenya telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut menyebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.

Presiden kemudian mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR. Selanjutnya, MPR memilih satu di antara kedua calon tersebut melalui sidang paripurna.

Mekanisme itu juga diperinci dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Aturan tersebut mengatur bahwa calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden. Jika perolehan suara kedua calon sama, pemilihan diulang satu kali. Apabila hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang menentukan salah satu calon.

MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelesaikan proses tersebut. Sementara itu, Presiden harus menyampaikan dua nama calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar.

Pramono menjelaskan, proses penentuan pengganti Gibran saat ini masih berlangsung dengan melibatkan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat, dan MPR.

"Sekarang dalam proses menunjuk pengganti atau siapa pun yang nanti akan diputuskan oleh MPR bersama pemerintah pusat, bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujar Pramono.

Di tengah dinamika politik tersebut, Pemprov DKI memilih bersikap hati-hati dengan mengedepankan koordinasi dan kepastian prosedur. Penurunan foto Gibran pun dilakukan setelah memperoleh persetujuan pemerintah pusat, bukan sebagai bentuk sikap politik terhadap keputusan pengunduran diri tersebut.

Dengan demikian, Pemprov DKI menunggu proses konstitusional di tingkat nasional untuk menentukan sosok yang akan mengisi posisi wakil presiden hingga akhir masa jabatan.

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua