KabarJakarta.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat kolaborasi antara badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN), dan perangkat daerah melalui penandatanganan 15 dokumen kerja sama strategis di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/10). Kerja sama mencakup pembiayaan transportasi publik, layanan kesehatan, pengembangan kawasan berbasis transit, infrastruktur digital, perumahan, pengolahan limbah hingga pemanfaatan energi rendah karbon.
Kolaborasi memang diarahkan untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, pemerintah daerah menekankan bahwa keberhasilan kerja sama tidak cukup diukur dari jumlah dokumen yang ditandatangani, melainkan dari realisasi program dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
"Ini bukan sekadar seremoni, tanda tangan atau kerja samanya. Realisasinya, ini bagian dari upaya mempercepat pembangunan dan pelayanan publik," kata Gubernur Pramono Anung di acara penandatanganan tersebut.
Salah satu kerja sama dengan nilai terbesar yakni pembiayaan elektrifikasi armada Transjakarta senilai Rp5,07 triliun. Program itu mencakup 3.782 unit bus dan Mikrotrans yang direncanakan dalam 3 (tiga) tahun ke depan.
Pembiayaan tersebut merupakan bagian dari percepatan transportasi publik berbasis energi rendah karbon. Selain memperkuat kapasitas layanan angkutan umum, elektrifikasi diharapkan mendukung pengendalian polusi udara di Jakarta.
Pengembangan transportasi rendah karbon juga mencakup kerja sama antara Transjakarta dengan PT Pertamina (Persero) dalam membangun ekosistem hidrogen dan memanfaatkan energi rendah karbon bagi transportasi publik. Meski demikian, dampak program tersebut terhadap kualitas udara akan bergantung pada realisasi pengadaan armada, kesiapan infrastruktur pendukung, dan tingkat pemanfaatannya.
Integrasi transportasi dan pengembangan kawasan
Selain elektrifikasi armada, Pemprov DKI Jakarta mendorong integrasi transportasi dengan pengembangan kawasan perkotaan. Bank Jakarta dan PT MRT Jakarta (Perseroda) bekerja sama untuk membiayai pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas senilai Rp220 miliar.
Fasilitas pejalan kaki tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas antarmoda. Integrasi akses pejalan kaki dengan transportasi massal diperlukan agar perpindahan penumpang menjadi lebih mudah dan penggunaan angkutan umum semakin praktis.
Bank Jakarta dan MRT Jakarta juga menjalin kolaborasi terkait pengembangan lahan, properti, hingga kawasan berorientasi transit atau Transit-Oriented Development (TOD) di sekitar jalur MRT dengan nilai sebesar Rp396 miliar.
"Ada pula terkait pengembangan lahan, properti hingga kawasan berorientasi transit (TOD) di wilayah jalur MRT senilai Rp396 miliar," jelas Pramono.
Pengembangan kawasan berorientasi transit diarahkan untuk menyatukan mobilitas, aktivitas ekonomi, dan pemanfaatan ruang di sekitar simpul transportasi. Pendekatan ini berpotensi mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi apabila didukung akses pejalan kaki yang memadai dan koneksi antarmoda yang efektif.
Sinergi serupa diupayakan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dan MRT Jakarta dalam mengembangkan properti, serta TOD di jalur MRT Jakarta East–West. Kolaborasi tersebut memperluas keterkaitan antara transportasi massal dan pengembangan kawasan industri maupun properti.
Efisiensi layanan kesehatan dan perumahan
Di sektor kesehatan, sebanyak 8 (delapan) BUMD berkolaborasi dengan Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA), yang menaungi 31 rumah sakit daerah. Ruang lingkupnya meliputi dukungan rantai pasok pangan, layanan air bersih, pembiayaan dan penjaminan, pengelolaan limbah medis dan nonmedis, termasuk integrasi layanan wisata kesehatan dan perhotelan.
Kolaborasi lintas sektor ini membuka peluang bagi rumah sakit daerah untuk mengoptimalkan pengadaan kebutuhan operasional dan pengelolaan fasilitas. Penggabungan kebutuhan atau koordinasi layanan dapat membantu meningkatkan efisiensi, meskipun hasilnya tetap bergantung pada pelaksanaan, biaya, dan standar layanan yang diterapkan.
Pengelolaan limbah menjadi bagian penting dalam kerja sama tersebut. Fasilitas kesehatan menghasilkan limbah dengan karakteristik berbeda sehingga pengelolaannya memerlukan sistem yang sesuai standar. Dukungan BUMD diharapkan membantu rumah sakit menjaga kualitas lingkungan sekaligus mempertahankan mutu pelayanan.
Khusus di sektor perumahan, Bank Jakarta dan Jamkrida Jakarta bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Dinas PPKUKM DKI Jakarta. Kolaborasi untuk mendukung akses Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) bagi pekerja sektor informal.
Kerja sama ini menyasar kelompok pekerja yang akses pembiayaan perumahannya dapat menghadapi kendala, terutama ketika pendapatan tidak tetap atau persyaratan kredit sulit dipenuhi. Dukungan pembiayaan dan penjaminan diharapkan memperluas kesempatan memperoleh rumah, dengan tetap memperhatikan kemampuan membayar dan kelayakan penerima manfaat.
Di bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM), PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) turut bersinergi dengan SMK 58 Jakarta melalui fasilitasi pameran karya peserta didik. Kolaborasi tersebut menghubungkan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan industri, sekaligus membuka ruang bagi siswa untuk memperkenalkan hasil karya mereka.
Infrastruktur digital dan energi berkelanjutan
Pemprov DKI juga memperkuat infrastruktur digital melalui kerja sama antara PT Jakarta Infrastruktur Propertindo dengan PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia terkait pemanfaatan sarana pendukung telekomunikasi hingga layanan konektivitas.
Kerja sama dengan PT Danareksa (Persero) turut mencakup kegiatan penyelenggaraan media periklanan, pusat data, CCTV, serta teknologi informasi dan komunikasi.
Pemanfaatan infrastruktur bersama berpotensi mengurangi duplikasi investasi dan meningkatkan efisiensi penggunaan aset. Infrastruktur digital juga dapat mendukung operasional layanan perkotaan, mulai dari konektivitas hingga pemantauan keamanan. Namun, manfaatnya perlu diukur melalui kualitas layanan, keandalan sistem, dan efektivitas pemanfaatan fasilitas.
Pada sektor energi berkelanjutan, Perumda Paljaya bersama PT Pertamina (Persero) menjajaki pemanfaatan limbah Fat, Oil, and Grease (FOG), yakni lemak, minyak, dan sisa minyak dari aktivitas domestik maupun komersial, sebagai bahan baku biofuel.
Pemanfaatan FOG berpotensi memberikan nilai tambah pada limbah yang selama ini dapat menimbulkan masalah apabila dibuang ke saluran air. Meski demikian, penerapannya memerlukan sistem pengumpulan, pengolahan, dan pengawasan agar bahan baku yang digunakan memenuhi kebutuhan produksi serta tidak menimbulkan persoalan lingkungan baru.
PAM JAYA juga ikut berkolaborasi dengan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo dan PT Jamkrida Jakarta. Sejumlah BUMD lainnya memperkuat kerja sama pengelolaan air limbah di pasar, fasilitas MRT, kawasan industri, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
Rangkaian kerja sama tersebut menunjukkan bahwa agenda pembangunan Jakarta tidak hanya berkaitan dengan penambahan infrastruktur, tetapi juga dengan pengelolaan sumber daya dan layanan perkotaan secara lebih terintegrasi.
Tantangan ada pada realisasi
Pramono mengingatkan tentang peran strategis BUMD, bukan hanya sebagai entitas bisnis, melainkan juga sebagai Special Mission Vehicle (SMV) yang mendukung pelayanan publik dan menggerakkan perekonomian daerah.
Karena itu, setiap kerja sama seharusnya memiliki target, tata kelola, dan aksi tindak lanjut yang terukur. Pemerintah perlu memastikan pembiayaan menghasilkan keluaran yang jelas, aset dimanfaatkan secara optimal, dan pelayanan publik mengalami perbaikan.
"Yang terpenting, kerja samanya harus ditindaklanjuti dengan target yang jelas dan terukur. Keberhasilannya, bukan dilihat dari banyaknya dokumen yang ditandatangani, tapi dari manfaat yang bisa dirasakan warga. Termasuk kontribusinya terhadap Jakarta selaku kota global yang berdaya saing dan berkelanjutan,” papar Pramono.
Ia menambahkan, transformasi Jakarta menuju 50 besar kota global pada 2030 membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari penguatan infrastruktur dan konektivitas, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan energi rendah karbon, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan nilai pembiayaan besar dan cakupan lintas sektor, 15 dokumen kerja sama tersebut menjadi langkah awal untuk menyatukan sumber daya pemerintah daerah, BUMD, dan BUMN. Ukuran keberhasilannya akan ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan: transportasi yang semakin mudah diakses, layanan publik yang lebih efisien, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta penggunaan energi yang semakin berkelanjutan.
