KabarJakarta.com — Tingginya biaya logistik menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di Kabupaten Kepulauan Seribu. Kondisi geografis yang mengandalkan transportasi laut membuat pengiriman material, peralatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan wilayah daratan.
Situasi tersebut menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu lebih cermat dalam mengelola anggaran, terutama melalui pengadaan barang dan jasa (PBJ). Pengadaan yang transparan, efisien, dan berintegritas dinilai dapat menghasilkan pekerjaan berkualitas dengan harga wajar sekaligus membuka peluang penghematan anggaran untuk membiayai program strategis lainnya.
Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan menjelaskan, karakteristik wilayah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan. Selain biaya logistik yang tinggi, pemerintah juga menghadapi keterbatasan sumber daya dan persoalan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan fisik.
“Kondisi geografis Kepulauan Seribu punya tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan, utamanya tingginya biaya logistik, keterbatasan sumber daya, serta ketepatan waktu pekerjaan fisik,” kata Fadjar saat membuka lokakarya bertema Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Berintegritas, Tata Kelola Organisasi Berkualitas di Jakarta, Selasa (17/11).
Ketergantungan terhadap transportasi laut membuat distribusi material konstruksi tidak selalu mudah. Pengiriman membutuhkan perencanaan yang matang karena berkaitan dengan ketersediaan kapal, jadwal perjalanan, kondisi cuaca, serta jarak antarpulau.
Konsekuensinya, biaya pembangunan tidak hanya ditentukan oleh harga material dan upah pengerjaan. Biaya pengangkutan dan distribusi juga menjadi komponen yang harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan pengadaan.
Tantangan serupa terjadi dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Penyediaan air bersih, listrik, dan fasilitas umum membutuhkan sistem distribusi yang tidak sederhana. Keterbatasan suplai air tawar, misalnya, menjadi persoalan tersendiri bagi wilayah yang tidak memiliki sumber air baku memadai.
Dalam situasi tersebut, kesalahan perencanaan maupun pengadaan berpotensi menambah beban anggaran. Material yang tidak sesuai spesifikasi atau pekerjaan dengan kualitas rendah dapat memicu kerusakan lebih cepat, sehingga pemerintah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan.
Karena itu, Fadjar mengingatkan agar kualitas material dan hasil pengerjaan menjadi perhatian utama dalam setiap proyek pembangunan. Menurut dia, efisiensi tidak boleh sekadar dimaknai sebagai upaya mendapatkan harga termurah, tetapi harus mempertimbangkan mutu dan manfaat jangka panjang.
Pengadaan barang dan jasa, lanjutnya, merupakan instrumen penting untuk mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada prinsip value for money atau kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh.
Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah harus memastikan belanja pembangunan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Pengadaan yang efisien juga memungkinkan adanya penghematan untuk dialihkan ke kebutuhan lain yang lebih mendesak.
Sebaliknya, penyimpangan dalam proses pengadaan dapat mengurangi manfaat anggaran. Harga yang tidak wajar, spesifikasi yang tidak sesuai, maupun lemahnya pengawasan berisiko membuat hasil pembangunan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Fadjar meminta seluruh jajaran Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) memperkuat integritas, meningkatkan kompetensi teknis, dan melakukan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan.
Ia juga menekankan perlunya pembangunan antarpulau dilakukan secara terpadu, bukan berdasarkan kepentingan masing-masing sektor. Penataan kawasan harus memiliki arah yang saling mendukung agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Keberhasilan pembangunan di satu pulau diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lainnya. Dengan demikian, pemerataan pembangunan dapat dilakukan melalui perencanaan yang terintegrasi dan pemanfaatan anggaran yang lebih efektif.
Sementara itu, Inspektur Provinsi DKI Jakarta Dhany Sukma mengungkapkan, lokakarya tersebut merupakan bagian dari roadshow putaran kedua pembinaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa di seluruh wilayah kota dan kabupaten administrasi DKI Jakarta.
Menurut Dhany, Kepulauan Seribu memiliki karakteristik dan tingkat kerentanan berbeda dibandingkan wilayah daratan. Ketergantungan terhadap transportasi laut untuk mobilisasi material dan keterbatasan pasokan air tawar menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam setiap proses pengadaan.
Karena itu, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu dilakukan, salah satunya melalui peningkatan pemahaman aparatur mengenai tata kelola pengadaan.
Dhany berharap pengadaan yang berintegritas dapat menghasilkan barang dan jasa berkualitas dengan harga wajar, ekonomis, serta efisien. Penghematan yang diperoleh dapat membuka ruang realokasi anggaran untuk mendukung program prioritas daerah.
“Yang ingin dibangun, kesadaran diri dan kolektif seluruh ASN serta pemangku kepentingan untuk konsisten menjaga integritas dan menghadirkan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat Kepulauan Seribu,” ujarnya.
Dengan karakteristik geografis yang menuntut biaya pembangunan lebih tinggi, efisiensi pengadaan menjadi kebutuhan mendasar bagi Kepulauan Seribu. Bukan sekadar menekan belanja, melainkan memastikan setiap anggaran menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat.