KabarJakarta.com — Penguatan ketahanan keluarga menjadi salah satu pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tengah perubahan kehidupan masyarakat perkotaan. Kerentanan ekonomi, keterbatasan hunian layak, persoalan kesehatan mental, hingga tingginya angka perceraian menunjukkan bahwa pembangunan keluarga tidak cukup hanya mengandalkan program bantuan sosial.
Persoalan tersebut mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta menyusun landasan hukum yang lebih menyeluruh. Upaya itu mencapai tahap penting setelah DPRD DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Keluarga menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/11).
Pengesahan regulasi itu diharapkan sebagai dasar dalam mengintegrasikan berbagai kebijakan pembangunan keluarga yang selama ini berjalan di sejumlah sektor. Pemerintah daerah juga dituntut memastikan kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai aturan tertulis, tetapi benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi keluarga di ibu kota.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menjelaskan pembentukan perda tersebut merupakan kebutuhan mendesak. Selama ini, program yang berkaitan dengan keluarga masih tersebar di berbagai perangkat daerah dan belum memiliki payung hukum yang mengatur pembangunan keluarga secara komprehensif.
"Perda dibentuk mengatasi kesenjangan normatif di tingkat daerah, mengingat kebijakan sektoral selama ini, terfragmentasi dan berfokus pada tataran administratif semata," ujar Aziz dalam rapat paripurna.
Menurut Aziz, tantangan pembangunan keluarga semakin kompleks seiring transformasi Jakarta menuju kota global. Persoalan keluarga tidak hanya berkaitan dengan hubungan antaranggota rumah tangga, tetapi juga dipengaruhi kondisi ekonomi, lingkungan tempat tinggal, kesempatan pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan.
Data yang disampaikan dalam pembahasan perda menunjukkan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) DKI Jakarta berada di angka 63,59. Capaian tersebut masih di bawah rata-rata nasional.
Selain itu, angka perceraian disebut mencapai 30 persen dari total perkawinan. Kondisi itu menjadi salah satu gambaran tekanan sosial yang dihadapi keluarga di tengah kehidupan metropolitan.
Kerentanan ekonomi, pekerjaan informal, dan keterbatasan akses terhadap hunian layak turut memperbesar risiko ketidakstabilan keluarga. Di sisi lain, persoalan psikososial dan kesehatan mental membutuhkan perhatian yang tidak kalah penting.
Mencakup ekonomi hingga perlindungan anak
Untuk menjawab persoalan tersebut, materi Raperda yang dibahas Bapemperda bersama Pemprov DKI Jakarta telah disempurnakan menjadi 13 bab dan 31 pasal setelah melalui proses pembahasan serta fasilitasi Kementerian Dalam Negeri.
Regulasi tersebut memuat sejumlah aspek pembangunan keluarga, mulai dari pencegahan stunting, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), akses permodalan, hingga pemberian beasiswa pendidikan.
Selain itu, terdapat pengaturan mengenai layanan kesehatan mental, bimbingan pranikah, literasi digital untuk melindungi anak, serta dukungan terhadap lingkungan kerja yang ramah keluarga.
Perda ini juga mencakup edukasi dan pendampingan terkait legalitas perkawinan. Perangkat daerah nantinya memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan keluarga.
Cakupan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan keluarga tidak hanya diarahkan pada perlindungan ketika masalah muncul. Pemerintah juga perlu memperkuat kemampuan keluarga agar mampu mencegah dan menghadapi persoalan sejak dini.
Aziz menegaskan, pendekatan yang digunakan dalam perda ini lebih mengutamakan langkah promotif dan preventif, bukan memberikan hukuman kepada keluarga.
Pemerintah daerah diharapkan bertindak sebagai penyedia layanan sekaligus fasilitator agar keluarga memiliki kemandirian ekonomi dan kemampuan menghadapi berbagai guncangan sosial.
"Perda ini tidak sekadar sebagai instrumen perlindungan sosial yang bersifat pasif, melainkan meningkatkan kesejahteraan material dan nonmaterial. Sehingga setiap kepala keluarga memiliki kapasitas ekonomi yang kokoh serta perlindungan nyata dari guncangan sosial-ekonomi perkotaan," tegasnya.
Menunggu pelaksanaan di lapangan
Persetujuan Raperda berlangsung setelah pimpinan rapat paripurna, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco, meminta persetujuan anggota dewan melalui mekanisme lisan. Seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan setuju.
Dokumen persetujuan bersama kemudian ditandatangani pimpinan DPRD DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rano mengapresiasi persetujuan DPRD terhadap regulasi tersebut. Menurut dia, keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan karakter, penanaman nilai kehidupan, serta tumbuh kembang sumber daya manusia.
Karena itu, pembangunan keluarga harus menjadi bagian penting dari pembangunan daerah, terutama ketika Jakarta sedang menjalani transformasi sebagai kota global.
Melalui perda tersebut, Pemprov DKI berkomitmen memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan layanan yang responsif terhadap kebutuhan warga.
"Kami ingin memastikan setiap keluarga di Jakarta, tanpa terkecuali, punya kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman dan harmonis," tegas Rano.
Ia juga menyatakan berbagai masukan dan rekomendasi selama pembahasan perda akan menjadi bahan bagi jajaran eksekutif dalam menindaklanjuti regulasi tersebut.
Meski demikian, pengesahan perda baru merupakan tahap awal. Tantangan berikutnya terletak pada penerjemahan 13 bab dan 31 pasal menjadi program yang dapat diakses masyarakat secara merata.
Integrasi kebijakan antarperangkat daerah, kejelasan pembagian tanggung jawab, ketersediaan anggaran, serta pengawasan pelaksanaan menjadi faktor penting agar regulasi tidak berhenti pada tataran administratif.
Pemerintah juga perlu memiliki indikator untuk mengukur dampaknya, mulai dari peningkatan kualitas keluarga, akses pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi rumah tangga, hingga perlindungan anak.
Dengan demikian, keberhasilan Perda Pembangunan Keluarga tidak cukup diukur dari jumlah program yang dijalankan. Ukuran utamanya adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperbaiki kondisi kehidupan keluarga Jakarta dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan.
