Langsung ke konten
Pemerintahan

Pramono Tetapkan 5 Prioritas Pembenahan Duren Sawit, dari Banjir hingga Penataan KBT

Redaksi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menetapkan 5 agenda pembenahan di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Keputusan diambil setelah menggelar rapat terbatas di Kantor Kecamatan Duren Sawit, Selasa (17/11). Foto: Pemprov DKI
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menetapkan 5 agenda pembenahan di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Keputusan diambil setelah menggelar rapat terbatas di Kantor Kecamatan Duren Sawit, Selasa (17/11). Foto: Pemprov DKI

KabarJakarta.com — Persoalan banjir, akses layanan kesehatan, hingga penataan ruang publik menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan 5 (lima) agenda pembenahan yang mencakup sejumlah persoalan mendasar di kawasan tersebut.

Lima agenda itu meliputi penanganan banjir, peningkatan akses menuju fasilitas kesehatan, pembangunan dan rehabilitasi sekolah, penataan kawasan Kanal Banjir Timur (KBT), serta penghijauan di sekitar Jalan Tol Becakayu.

Keputusan tersebut diambil setelah Pramono menggelar rapat terbatas bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di Kantor Kecamatan Duren Sawit, Selasa (17/11).

Pembenahan ini tidak hanya menyasar infrastruktur, tetapi juga menyangkut kemudahan masyarakat memperoleh pelayanan publik dan penataan lingkungan perkotaan.

Pengerukan sungai mengatasi banjir

Penanganan banjir menjadi salah satu prioritas yang harus segera ditindaklanjuti. Pramono meminta pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aliran air.

Persoalan ini membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sebab, sungai yang menjadi perhatian tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Pramono memastikan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pengerukan dapat segera dilaksanakan. Namun, ia meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta tidak hanya menunggu apabila proses penanganan dari pemerintah pusat membutuhkan waktu lama.

"Saya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, utamanya Kementerian PU. Kalau bisa diatasi pemerintah pusat, tentu akan lebih baik dilakukan. Tetapi, jika terlalu lama tidak ditangani, saya meminta Dinas SDA segera mengatasi hal itu," ujarnya.

Langkah tersebut menunjukkan perlunya pembagian peran yang jelas agar persoalan pendangkalan sungai tidak berlarut-larut dan penanganan banjir bisa berjalan lebih cepat.

Permudah akses menuju puskesmas pembantu

Selain persoalan banjir, Pemprov DKI juga menyoroti akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar.

Pramono meminta jajarannya mencari solusi agar warga lebih mudah menjangkau puskesmas pembantu (pustu) terdekat. Saat ini, akses menuju fasilitas kesehatan tersebut terhalang keberadaan Jalan Tol Becakayu.

Padahal, perjalanan menuju pustu diperkirakan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit menggunakan sepeda motor. Hambatan akses tersebut membuat pengaturan lalu lintas di kawasan itu perlu menjadi perhatian.

Menurut Pramono, kemudahan menjangkau fasilitas kesehatan merupakan bagian penting dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, keberadaan infrastruktur jalan tidak seharusnya menjadi penghalang warga untuk memperoleh layanan kesehatan.

Sekolah terintegrasi dan rehabilitasi gedung SD

Di sektor pendidikan, Pemprov DKI menyetujui pembangunan sekolah terintegrasi yang menggabungkan sekolah dasar (SD) dengan sekolah luar biasa (SLB) negeri.

Konsep tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan sekaligus memperluas kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus.

Pramono menilai penggabungan fasilitas pendidikan dalam satu kawasan dapat memberikan manfaat lebih besar, terutama dalam pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah.

"Dari pengalaman selam ini, sekolah yang kami integrasikan ternyata memberikan manfaat yang jauh lebih baik," katanya.

Selain pembangunan sekolah terintegrasi, pemerintah juga menyetujui rehabilitasi gedung SD Negeri Malakasari 01. Perbaikan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan belajar mengajar agar berlangsung lebih nyaman.

Penataan KBT dengan memperhatikan pedagang

Agenda berikutnya adalah pembenahan kawasan Kanal Banjir Timur. Penataan akan melibatkan sejumlah OPD, antara lain Dinas Bina Marga, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), serta perangkat daerah yang menangani usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keberadaan pedagang di kawasan tersebut. Pramono menegaskan perlunya penertiban agar kawasan KBT lebih tertata dan tidak mengganggu fungsi ruang publik.

Namun, penataan tidak boleh mengabaikan keberlangsungan usaha para pedagang. Pemerintah diminta mempertimbangkan kepentingan pelaku UMKM agar mereka tetap memiliki kesempatan mencari nafkah.

Dengan demikian, penertiban diharapkan tidak sekadar memindahkan persoalan, tetapi juga menghasilkan pengaturan kawasan yang lebih baik bagi masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Penghijauan di sekitar Tol Becakayu

Agenda kelima menyasar lingkungan di sekitar Jalan Tol Becakayu. Pramono meminta jajarannya memperbanyak ruang hijau melalui pembangunan taman vertikal dan penanaman berbagai jenis tanaman di area bawah jalan tol.

Penghijauan tersebut sekaligus diarahkan untuk memperbaiki wajah Jakarta, terutama di kawasan yang menjadi salah satu pintu masuk menuju ibu kota.

"Supaya masyarakat yang dari mana pun masuk ke Jakarta, karena ini pintu utama di awal Jakarta, akan mendapatkan pemandangan yang lebih baik," jelasnya.

Lima agenda tersebut memperlihatkan bahwa pembenahan Duren Sawit mencakup persoalan yang saling berkaitan, mulai dari infrastruktur pengendalian banjir, akses pelayanan dasar, fasilitas pendidikan, aktivitas ekonomi, hingga kualitas lingkungan. Tantangan berikutnya, memastikan setiap rencana ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang terukur, koordinasi antarinstansi, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua