KabarJakarta.com — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memilih tidak melakukan inspeksi mendadak (sidak) sebelum menggelar rapat keliling di 44 kecamatan di Ibu Kota. Menurut dia, sidak berpotensi hanya menjadi kegiatan seremonial atau sekadar gaya-gayaan jika tidak disertai langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
Pramono menjelaskan, dirinya lebih mengutamakan pertemuan langsung dengan jajaran pemerintah daerah di tingkat kecamatan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan. Melalui rapat tersebut, ia ingin mendapatkan gambaran mengenai berbagai persoalan yang dihadapi warga sekaligus menentukan langkah penyelesaiannya.
Pernyataan itu disampaikan Pramono, saat ditemui seusai memimpin rapat di Kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (5/11).
"Saya bukan orang yang suka sidak. Itu biasanya untuk gaya-gayaan. Tapi saya ingin memecahkan masalah, memutuskan," kata Pramono.
Sikap tersebut sekaligus menjawab usulan masyarakat melalui media sosial yang meminta gubernur turun langsung melakukan sidak. Warga berharap Pramono dapat melihat persoalan Jakarta secara lebih nyata, tidak hanya berdasarkan laporan dari jajaran pemerintah.
Namun, bagi Pramono, turun langsung ke wilayah tidak harus selalu dilakukan melalui inspeksi mendadak. Ia menilai pertemuan dengan aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dapat menjadi sarana untuk mengetahui persoalan sekaligus mengambil keputusan yang diperlukan.
Tidak ingin hanya mendengar laporan positif
Sebagai pemimpin Jakarta, Pramono mengaku tidak ingin hanya menerima laporan mengenai keberhasilan program pemerintah. Ia juga ingin mengetahui persoalan yang belum terselesaikan, termasuk berbagai keluhan masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Karena itu, ia memilih menggelar rapat tatap muka dengan para lurah dan camat di wilayah Jakarta. Pertemuan tersebut diharapkan membuka ruang bagi pemerintah provinsi untuk memperoleh informasi yang lebih utuh mengenai kondisi setiap wilayah.
Selama ini, laporan administratif menjadi salah satu sumber informasi bagi pimpinan daerah dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan. Namun, melalui rapat langsung di kecamatan, Pramono ingin mendengar dan membahas persoalan yang dihadapi aparatur wilayah secara lebih terbuka.
Dengan demikian, pembahasan tidak hanya berkutat pada capaian program, tetapi juga menyentuh persoalan yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah provinsi.
Rapat kecamatan harus menghasilkan solusi
Pramono menegaskan, tujuan utama rapat keliling bukan sekadar bertemu dengan pejabat wilayah atau mendengarkan paparan program kerja. Ia menginginkan setiap pertemuan menghasilkan keputusan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Persoalan yang muncul di masing-masing kecamatan akan dibahas bersama untuk mencari jalan keluar. Dengan melibatkan jajaran pemerintah daerah, mulai dari wali kota atau bupati hingga camat dan lurah, penyelesaian masalah diharapkan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.
Gubernur bersama Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta akan memimpin pertemuan tersebut. Wali kota di wilayah masing-masing maupun Bupati Kepulauan Seribu juga dijadwalkan hadir.
Format pertemuan ini memungkinkan persoalan di tingkat paling bawah disampaikan langsung kepada pengambil kebijakan di tingkat provinsi. Dengan begitu, pemerintah tidak hanya mengetahui masalah, tetapi juga dapat menentukan pihak yang bertanggung jawab dan langkah penanganannya.
Pramono bahkan tidak mempermasalahkan apabila pertemuan dengan camat dan lurah berlangsung tanpa kehadiran wartawan. Baginya, hal terpenting adalah suasana pertemuan memungkinkan seluruh pihak berdiskusi dan menghasilkan keputusan.
"Pokoknya kita atur yang bisa menyenangkan sama-sama," tegasnya.
Target selesaikan 44 kecamatan dalam 4 bulan
Rapat keliling kecamatan mulai dilaksanakan Pramono pada November 2026. Ia menargetkan seluruh 44 kecamatan di Jakarta dapat dikunjungi dan menjadi lokasi pertemuan paling lama dalam empat bulan ke depan.
Melalui agenda tersebut, Pramono ingin memastikan pemerintah provinsi mendapatkan gambaran persoalan yang berbeda-beda di setiap wilayah. Sebab, kebutuhan dan tantangan masyarakat di satu kecamatan belum tentu sama dengan kecamatan lainnya.
Pendekatan ini menempatkan kecamatan dan kelurahan sebagai sumber informasi penting dalam penyusunan kebijakan daerah. Persoalan yang ditemukan di lapangan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan program dan prioritas penanganan.
Bagi Pramono, ukuran keberhasilan rapat keliling bukan terletak pada banyaknya wilayah yang dikunjungi ataupun kegiatan yang terekspos kepada publik. Hal yang lebih penting adalah keputusan yang dihasilkan benar-benar menjawab persoalan warga.
Dengan pendekatan tersebut, ia ingin rapat keliling menjadi ruang evaluasi sekaligus pengambilan keputusan, bukan sekadar agenda kunjungan pejabat. Tantangannya adalah memastikan setiap persoalan yang dibahas memiliki tindak lanjut yang jelas sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Jakarta.
