KabarJakarta.com — Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar rapat terbatas di kantor kecamatan mendapat apresiasi dari DPRD DKI Jakarta. Langkah tersebut dinilai efektif mendekatkan pemerintah dengan masyarakat sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di wilayah.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menjelaskan rapat yang digelar langsung di kecamatan memungkinkan gubernur dan jajaran perangkat daerah melihat kondisi lapangan serta mendengar persoalan warga secara langsung.
Menurut Yuke, pola tersebut membuat pembahasan masalah wilayah tidak hanya bergantung pada laporan administratif. Kehadiran dinas teknis dalam rapat juga memungkinkan persoalan yang ditemukan segera dikoordinasikan untuk ditindaklanjuti.
"Dengan rapat langsung di lokasi, khususnya di kantor kecamatan, rapat rutin kedinasan tetap berjalan, permasalahan konkret di lingkungan warga bisa langsung diserap dan ditindaklanjuti oleh dinas teknis terkait," ujar Yuke di Jakarta, Rabu (11/11).
Ia menilai, pendekatan tersebut juga dapat meningkatkan kedisiplinan dan motivasi aparatur kecamatan hingga kelurahan dalam memberikan pelayanan publik.
Namun, Yuke mengingatkan agar pembenahan lingkungan tidak hanya dilakukan ketika ada rencana kunjungan gubernur. Kebersihan dan kerapian wilayah harus menjadi tanggung jawab rutin aparatur setempat.
Ia berharap, keterlibatan gubernur, wakil gubernur, DPRD, dan perangkat daerah dalam peninjauan langsung dapat membantu mengidentifikasi akar persoalan sekaligus menentukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Persoalan wilayah mulai ditangani
Sebelumnya, rapat terbatas di tingkat kecamatan telah membahas berbagai persoalan perkotaan. Salah satunya di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (9/11).
Dalam rapat tersebut, Pramono memutuskan pembangunan puskesmas pembantu (pustu) di Taman Tulang Bawang, Cideng. Fasilitas kesehatan itu ditargetkan selesai pada 2028 untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat sekitar.
Di sektor pendidikan, Pemprov DKI memprioritaskan revitalisasi SDN 13 Petojo Utara dan SDN 07 Cideng pada tahun anggaran 2027. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan konsep gedung bertingkat hingga enam lantai dan dilengkapi lift.
Khusus SDN 13 Petojo Utara, pembangunan juga akan mengakomodasi fasilitas sekolah luar biasa (SLB). Langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan khusus yang cukup tinggi di Kecamatan Gambir.
Persoalan pengendalian banjir turut menjadi perhatian. Pramono meminta percepatan normalisasi dan pengerukan Kali Ciliwung pada segmen Jalan Batu hingga Jalan KKO Usman sepanjang 648 meter.
Penanganan tersebut dinilai penting karena potensi banjir di kawasan Gambir dapat berdampak pada lingkungan Istana Kepresidenan.
Selain itu, Pemprov DKI akan merevitalisasi Pasar Petojo Enclek yang sebelumnya tertunda akibat pandemi Covid-19. Pembangunan pasar tersebut ditargetkan rampung dan diresmikan pada Agustus 2027.
Masalah parkir liar di Kelurahan Cideng juga dibahas. Pramono meminta jajarannya berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mengusulkan pembangunan fasilitas parkir bertingkat di atas lahan milik perusahaan tersebut.
Pengendalian banjir dan penataan tanah Abang
Pembahasan serupa sebelumnya berlangsung di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (5/11). Sejumlah isu yang mengemuka antara lain kesenjangan ekonomi, pengendalian banjir, kebutuhan fasilitas pendidikan, serta penataan kawasan.
Pramono menilai Tanah Abang membutuhkan perhatian khusus karena terdapat kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi. Di satu sisi, kawasan tersebut dihuni masyarakat berpenghasilan tinggi, sementara kelompok masyarakat rentan juga masih banyak ditemukan.
Untuk mengatasi banjir akibat luapan Kali Krukut, Pemprov DKI merencanakan pemasangan sheet pile dan parapet, pengadaan pompa air bergerak, serta melanjutkan pengerukan sedimen dan perbaikan saluran mikro.
Di bidang pendidikan, Pramono menyetujui rencana integrasi SDN Petamburan 05 dan SDN Petamburan 07 dengan SMP negeri di sekitarnya. Penataan fasilitas pendidikan di atas lahan sekitar 5.000 meter persegi dan 1.900 meter persegi itu akan dimasukkan dalam anggaran 2027, dengan target penyelesaian pada 2028 atau paling lambat 2029.
Pemprov DKI juga membahas penataan kawasan Tanah Abang, termasuk persoalan premanisme, parkir liar, dan peredaran obat-obatan.
Pramono meminta Dinas Perhubungan, Satpol PP, Pasar Jaya, dan Sarana Jaya berkoordinasi melakukan penataan secara bertahap. Ia menegaskan, penertiban tidak boleh menggunakan kekerasan atau menghilangkan mata pencaharian masyarakat dan pedagang.
"Kita akan tata secara gradual. Yang paling penting, kehidupannya mulai berjalan dengan baik dan juga masyarakat tidak kehilangan periuk nasinya," kata Pramono.
Rangkaian rapat di tingkat kecamatan tersebut menunjukkan upaya Pemprov DKI membawa pembahasan kebijakan lebih dekat dengan persoalan masyarakat. Tantangan berikutnya, memastikan keputusan yang dihasilkan benar-benar dilaksanakan, memiliki target waktu yang jelas, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga.
