KabarJakarta.com — Di tengah derasnya arus informasi digital, kemampuan membedakan fakta dan hoaks menjadi semakin penting. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya menjawab tantangan tersebut dengan melibatkan generasi muda melalui program Duta Antihoaks Jakarta Tahun 2026.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menganugerahkan gelar Duta Antihoaks Jakarta 2026 kepada dua pelajar SMA, yakni Winda dari SMAN 68 Jakarta dan Muhammad Ibrahim Gumay dari SMAN 71 Jakarta. Penganugerahan berlangsung di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/11).
Keduanya diharapkan menjadi penggerak literasi digital di kalangan pelajar dan masyarakat. Tidak sekadar mengenali informasi palsu, mereka juga didorong untuk mengajak orang lain memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.
Sebagai bentuk apresiasi, Pramono memberikan kesempatan kepada kedua duta tersebut untuk berangkat ke luar negeri guna mempelajari secara langsung penanganan hoaks.
Program ini menjadi langkah baru Pemprov DKI dalam memperluas keterlibatan masyarakat untuk menghadapi penyebaran informasi palsu. Sebelumnya, Pemprov DKI telah memiliki layanan Jala Hoaks untuk membantu masyarakat memeriksa informasi yang beredar.
"Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki layanan Jala Hoaks. Namun, kami merasa perlu menghadirkan Duta Antihoaks agar pelajar SMA turut berkontribusi dalam memerangi hoaks di Jakarta," ujar Pramono.
Pelajar penggerak literasi digital
Pelibatan pelajar dalam upaya melawan hoaks bukan tanpa alasan. Kelompok usia muda memiliki akses luas terhadap internet dan media sosial. Mereka juga aktif menerima, membuat, serta menyebarkan konten melalui berbagai platform digital.
Kondisi tersebut membuat pelajar memiliki posisi strategis dalam membangun kebiasaan bermedia digital yang sehat. Informasi yang mereka temukan dapat dengan mudah menyebar di lingkungan pertemanan, sekolah, hingga komunitas yang lebih luas.
Namun, akses terhadap informasi yang melimpah tidak selalu diikuti kemampuan memeriksa kebenarannya. Informasi dengan judul provokatif, potongan video tanpa konteks, atau kabar yang menggunakan identitas lembaga tertentu dapat memengaruhi persepsi publik apabila diterima tanpa pemeriksaan.
Karena itu, Pramono menilai generasi muda perlu mengembangkan pola pikir kritis untuk menghadapi persoalan tersebut.
"Melalui program Duta Antihoaks ini, kami berharap semakin banyak anak muda yang berpikir kritis dan mampu memahami apa yang sebenarnya terjadi," katanya.
Menurut Pramono, penyebaran hoaks merupakan tantangan yang dihadapi berbagai negara, bukan hanya Indonesia. Perkembangan teknologi membuat informasi dapat menyebar dengan cepat, sementara upaya memeriksa dan meluruskan kabar yang keliru membutuhkan proses.
Oleh sebab itu, penanganan hoaks tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah atau lembaga pemeriksa fakta. Masyarakat juga perlu berperan aktif dengan memeriksa sumber informasi, membandingkan pemberitaan, dan tidak langsung meneruskan kabar yang belum terverifikasi.
Tantangan di tengah tingginya indeks digital
Pramono menyebut Jakarta memiliki Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tertinggi secara nasional, dengan skor 56,97. Meski demikian, capaian tersebut tidak serta-merta menghilangkan persoalan penyebaran hoaks.
Tingginya kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi perlu diimbangi kecakapan memahami informasi. Literasi digital bukan hanya soal menggunakan perangkat atau mengoperasikan aplikasi, melainkan juga kemampuan menilai kredibilitas sumber dan mengenali manipulasi informasi.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Marulina Dewi, menjelaskan program Duta Antihoaks Jakarta 2026 merupakan penyelenggaraan perdana yang diarahkan untuk memperkuat keterbukaan informasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Program ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kemampuan Jakarta dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi hoaks yang beredar," ujar Marulina.
Menurut dia, transformasi digital merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Perubahan tersebut diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas partisipasi masyarakat, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka.
Namun, kemudahan memperoleh informasi harus berjalan beriringan dengan kemampuan masyarakat membedakan fakta, hoaks, dan disinformasi.
Generasi muda, kata Marulina, tidak seharusnya hanya menjadi konsumen teknologi. Mereka juga dapat berperan sebagai produsen konten, pembentuk opini, serta penggerak perubahan perilaku digital di lingkungan masing-masing.
Seleksi ratusan pelajar
Program Duta Antihoaks Jakarta 2026 mendapat partisipasi dari 356 siswa yang berasal dari 119 SMA negeri di Jakarta. Para peserta menjalani seleksi bertahap hingga menghasilkan 10 finalis utama, sebelum dua di antaranya ditetapkan sebagai duta.
Para duta memiliki tugas mengampanyekan literasi digital dan membangun budaya cek fakta melalui sekolah, komunitas, ruang publik, serta kanal digital.
Tanggung jawab tersebut sekaligus menjadi ujian untuk memastikan program tidak berhenti pada seremoni penganugerahan. Dampaknya akan bergantung pada kemampuan para duta menjangkau teman sebaya dan mendorong kebiasaan memeriksa informasi sebelum menyebarkannya.
Di sisi lain, Pramono menegaskan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam mencegah disinformasi terkait penyelenggaraan pemerintahan. Pemprov DKI berkomitmen mempertanggungjawabkan program dan penggunaan anggaran kepada publik.
"Setiap sen rupiah yang dibayarkan lewat pajak, dipertanggungjawabkan kepada publik. Ini bagian transparansi yang dilakukan, dengan demikian gak ada abu-abunya sama sekali," tegasnya.
Keterbukaan tersebut menjadi bagian penting dari upaya membangun kepercayaan masyarakat. Informasi pemerintahan yang mudah diakses dan dapat diverifikasi membantu publik menilai kebijakan berdasarkan fakta, bukan kabar yang belum jelas sumbernya.
Melalui program Duta Antihoaks, Pemprov DKI berharap pelajar ikut membangun ruang digital yang lebih sehat, kritis, dan bertanggung jawab. Keberhasilan upaya ini pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengenali hoaks, tetapi juga oleh kebiasaan masyarakat untuk berhenti sejenak, memeriksa kebenaran, dan berpikir kritis sebelum menekan tombol bagikan.
