Heru Budi Bantah Pangkas Anggaran Program KJMU 2024

KabarJakarta.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyanggah adanya pemangkasan anggaran untuk program bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). “Enggak ada. Artinya Pemprov DKI masih bisa membiayai mahasiswa ini kok. Terus apa masalahnya?” ungkap Heru, Kamis, 7 Maret 2024. Heru juga menegaskan bahwa tidak ada ketentuan kuota peserta program KJMU. Menurutnya, jumlah peserta didasarkan pada kriteria kelayakan warga menerima bantuan. “Kan enggak ada kuota-kuota. Ya kita lihat nanti kan enggak semuanya harus mendapatkan bantuan. Ya kita lihat nanti, secara teknis dinas lah,” jelas Heru Budi. Di kesempatan berbeda, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menduga bahwa pencabutan bantuan terhadap sejumlah peserta KJMU merupakan dampak dari pemangkasan anggaran. “Sebenarnya pendataan itu adalah masalah kedua, masalah utama adalah ketika anggaran dipotong. Ini kan yang jadi masalahnya anggaran KJMU diturunkan,” ujar Ima, Kamis, 7 Maret 2024. Menurut Ima, pemangkasan anggaran bantuan sosial KJMU oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah diprotes oleh para anggota dewan dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar). Ima menyatakan bahwa pemangkasan anggaran akan berdampak pada berkurangnya jumlah peserta KJMU yang saat ini masih menempuh pendidikan di berbagai kampus. “Makanya waktu rapat Banggar kami sempat protes. Dari total 19.000 jadi 7.900 yang dapat, turun kuotanya. Cuma ketika kami protes, tetap saja mereka bilangnya segitu. Akhirnya sekarang ini kejadian,” ujar Ima. Ima berpendapat bahwa bantuan KJMU seharusnya diberikan sampai peserta menyelesaikan kuliah. Dengan begitu, tidak ada peserta yang mengalami kesulitan finansial di tengah masa perkuliahan. “Logikanya orang yang dapat KJMU itu sudah harus sampai tuntas, dia enggak perlu pendaftaran tiap tahun. Karena kan KJMU ibarat kata kuliah itu biaya awalnya besar, ketika di awal dia layak menerima bantuan ya harus sampai selesai,” tutur Ima. “Kalau mau pendataan ya di semester pertama, bukan di tengah jalan malah dipotong,” tambahnya. Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, mengungkapkan bahwa anggaran untuk program KJMU pada tahun 2024 sebesar Rp 180 miliar, yang lebih rendah dibandingkan alokasi anggaran pada tahun 2023. “Tahun 2024 jauh lebih rendah Rp 180 miliar tahun ini, sedangkan tahun lalu Rp 360 miliar. Karena berkurang setengahnya, akhirnya pemprov ambil penerima manfaat berdasarkan rangking berdasarkan desil kemiskinan,” ungkap Iman. (*)