KabarJakarta.com — Komitmen menjadikan Jakarta sebagai kota yang inklusif bagi anak penyandang disabilitas tidak cukup diukur dari banyaknya bantuan sosial, sekolah khusus, atau fasilitas transportasi. Ukuran yang lebih penting adalah apakah anak-anak tersebut benar-benar bisa belajar, memperoleh layanan kesehatan, bergerak secara mandiri, dan tumbuh tanpa diskriminasi.
Persoalan inilah yang perlu dijawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tengah berbagai program yang telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.
Saat menghadiri Special Kids Expo (SPEKIX) 2026 di Jakarta International Convention Centre (JICC), Jakarta Pusat, Sabtu (10/10), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya membangun kota yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus.
Salah satu program yang disampaikan adalah pemberangkatan 120 anak beserta orang tua pendamping untuk mengikuti olimpiade anak berkebutuhan khusus di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada 10–19 Oktober 2026.
Pramono juga menyebut Jakarta memiliki 88 sekolah luar biasa (SLB), termasuk 13 SLB negeri. Pemerintah daerah turut menyediakan bantuan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta rencana beasiswa kuliah ke luar negeri yang akan dimulai pada 2027.
“Bila ada anak berkebutuhan khusus yang memang berminat ikut program LPDP, kami akan pastikan difasilitasi,” kata Pramono.
Berbagai program tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas. Namun, banyaknya program belum otomatis membuktikan bahwa layanan yang tersedia sudah inklusif dan menjangkau semua anak yang membutuhkan.
Data anak disabilitas jadi tantangan
Salah satu persoalan mendasar adalah ketersediaan data yang akurat dan berkesinambungan. Tanpa data yang memadai, pemerintah sulit mengetahui berapa banyak anak penyandang disabilitas yang belum bersekolah, membutuhkan terapi, atau tidak memperoleh bantuan sosial.
Data referensi pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat peserta didik berkebutuhan khusus yang teridentifikasi di sekolah-sekolah Jakarta. Namun, data tersebut hanya menggambarkan anak yang tercatat dalam sistem pendidikan, bukan keseluruhan populasi anak penyandang disabilitas di ibu kota.
Karena itu, angka peserta didik tidak dapat langsung dianggap sebagai jumlah seluruh anak penyandang disabilitas di Jakarta. Anak yang belum bersekolah, belum teridentifikasi, atau tidak tercatat dalam sistem berisiko tidak terjangkau oleh kebijakan.
Masalah pendataan ini juga ditemukan secara nasional. UNICEF dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dalam Analisis Lanskap Anak-anak dengan Disabilitas di Indonesia yang diterbitkan pada Desember 2023, mengidentifikasi keterbatasan kualitas data sebagai salah satu hambatan penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Laporan tersebut mencatat sekitar 36 persen anak penyandang disabilitas di Indonesia tidak bersekolah, dibandingkan dengan delapan persen anak tanpa disabilitas. Angka nasional ini bukan gambaran khusus Jakarta, tetapi memperlihatkan besarnya risiko ketertinggalan yang perlu diantisipasi pemerintah daerah.
UNICEF juga menekankan bahwa tantangan anak penyandang disabilitas tidak berhenti pada pendidikan. Akses kesehatan, pemenuhan gizi, perlindungan dari kekerasan, dan layanan sosial turut menentukan kualitas hidup mereka.
Dengan demikian, pemerintah membutuhkan data yang terintegrasi, bukan sekadar daftar penerima bantuan atau jumlah siswa di sekolah khusus.
KPDJ: Bantuan belum menjawab seluruh kebutuhan
Di bidang perlindungan sosial, Pemprov DKI memiliki Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ). Program ini memberikan bantuan Rp300.000 per bulan kepada penerima yang memenuhi persyaratan.
Jumlah penerima KPDJ menunjukkan perubahan dalam dua tahun terakhir. Pada pencairan tahap ketiga 2024, pemerintah mencatat 17.326 penerima. Pada 2025, kuota program ditetapkan sebanyak 20.890 orang. Namun, jumlah yang benar-benar menerima bantuan berubah pada setiap tahap penyaluran.
Data Pemprov DKI menunjukkan, pada tahap pertama 2025 terdapat 14.317 penerima, sedangkan pada tahap kesepuluh jumlahnya mencapai 20.519 orang. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kuota, jumlah penerima terdaftar, dan realisasi penyaluran merupakan tiga hal yang perlu dibedakan. Data penyaluran bansos 2025 menjadi rujukan untuk menilai perkembangan program ini.
Dinas Sosial DKI menyatakan proses verifikasi dilakukan melalui pemadanan data kependudukan, kepemilikan aset, data perpajakan, serta data penerima bantuan sosial lainnya. Mekanisme tersebut penting untuk mencegah bantuan salah sasaran.
Meski demikian, efektivitas KPDJ tidak cukup dinilai dari jumlah kartu yang dibagikan atau bantuan yang dicairkan. Pemerintah juga perlu mengukur apakah bantuan tersebut mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga, membantu pemenuhan kebutuhan anak, dan menjangkau warga yang selama ini terlewat dari pendataan.
Evaluasi semacam itu memerlukan indikator yang jelas, seperti ketepatan waktu pencairan, jumlah pengaduan yang diselesaikan, jumlah penerima yang dinyatakan layak tetapi belum memperoleh bantuan, serta perubahan kondisi penerima setelah mendapatkan bantuan.
Data publik yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan seberapa besar dampak KPDJ terhadap kualitas hidup anak penyandang disabilitas. Karena itu, pemerintah perlu membuka hasil evaluasi program secara berkala, termasuk alasan perubahan jumlah penerima dan tindak lanjut terhadap keluhan warga.
Inklusif bukan sekadar menyediakan fasilitas
Di sektor kesehatan, Pramono menyebut Jakarta memiliki 44 puskesmas kecamatan, 31 rumah sakit, dan 292 puskesmas pembantu yang ramah disabilitas. Pemerintah juga mengoperasikan 584 anggota Pasukan Putih untuk memberikan layanan kesehatan dari rumah ke rumah, terutama bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
“Karena tanpa keberpihakan dengan hati, tidaknmungkin ini bisa kita dilakukan,” ujar Pramono.
Di bidang transportasi, Pemprov DKI menyediakan 37 bus sekolah khusus disabilitas yang melayani 10 rute. Pemerintah juga menyebut telah menyediakan akses transportasi publik, termasuk jalur pemandu atau guiding block, serta membuka kesempatan kerja melalui bursa kerja khusus penyandang disabilitas.
Namun, keberadaan fasilitas secara administratif belum menjamin akses yang setara. Jalur pemandu, misalnya, hanya efektif jika tidak terhalang pedagang, kendaraan, atau pekerjaan konstruksi. Bus khusus juga harus memiliki jangkauan rute yang sesuai dengan tempat tinggal dan sekolah anak.
Hal serupa berlaku di sekolah. Pendidikan inklusif tidak cukup dengan menerima anak penyandang disabilitas di sekolah reguler. Sekolah harus memiliki guru yang terlatih, metode pembelajaran yang sesuai, fasilitas aksesibel, dan lingkungan yang mencegah perundungan.
UNICEF menekankan pentingnya pelatihan tenaga pendidik, teknologi bantu, serta evaluasi terhadap kemampuan sekolah inklusif memenuhi kebutuhan siswa. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari jumlah sekolah, melainkan juga kualitas pengalaman belajar dan keberlanjutan pendidikan anak.
Mengukur keberhasilan dari kebutuhan anak
Kebutuhan anak penyandang disabilitas berbeda-beda. Sebagian membutuhkan alat bantu mobilitas, terapi rutin, atau layanan kesehatan khusus. Sebagian lainnya memerlukan pendamping belajar, materi dalam format aksesibel, transportasi yang aman, dan dukungan bagi keluarga yang harus mengurangi waktu bekerja untuk merawat anak.
Karena itu, Jakarta perlu menghubungkan bantuan sosial dengan layanan pendidikan, kesehatan, rehabilitasi, dan perlindungan anak. Pemerintah juga perlu melibatkan anak penyandang disabilitas, orang tua, serta organisasi penyandang disabilitas dalam evaluasi kebijakan.
Langkah berikutnya adalah membangun basis data lintas dinas yang diperbarui secara berkala, memetakan kebutuhan hingga tingkat kelurahan, serta menerbitkan laporan capaian yang dapat diperiksa publik.
Jakarta telah memiliki sejumlah modal kebijakan untuk membangun kota inklusif. Tantangannya sekarang adalah memastikan seluruh program tersebut benar-benar menjangkau anak yang membutuhkan dan menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan mereka.
Sebab, kota yang inklusif bukanlah kota yang sekadar menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Kota yang inklusif adalah kota yang memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk belajar, bergerak, berkembang, dan menentukan masa depannya.
