KabarJakarta.com — DKI Jakarta menempati posisi teratas sebagai kota pelajar di Indonesia berdasarkan pemeringkatan QS Best Student Cities 2027. Jakarta berada pada peringkat ke-117 dunia, unggul satu tingkat dari Yogyakarta yang berada di posisi ke-118.
Capaian ini menjadi pengakuan terhadap daya tarik Jakarta sebagai kota pendidikan, sekaligus pengingat bahwa kualitas pendidikan tidak cukup diukur dari peringkat internasional.
Peringkat tersebut membuka peluang bagi Jakarta untuk memperkuat reputasinya sebagai tujuan pendidikan tinggi. Namun, tantangan yang harus diselesaikan pemerintah daerah tidak berhenti pada daya saing perguruan tinggi.
Pemerataan akses, kualitas pembelajaran, kelayakan fasilitas sekolah, serta keberlanjutan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu tetap menjadi bagian penting dari pembangunan pendidikan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani, menyambut baik capaian itu. Ia menilai posisi Jakarta dalam pemeringkatan internasional itu dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus memperluas kesempatan belajar bagi seluruh warga.
"Ini jadi motivasi untuk kita semua, agar terus meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta. Namun yang terpenting, bukan hanya soal peringkat, melainkan bagaimana seluruh anak di Jakarta benar-benar mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, merata, dan tentunya terjangkau," ujar Rany di Jakarta, Rabu (14/10).
QS Best Student Cities
QS Best Student Cities merupakan pemeringkatan yang diterbitkan lembaga pemeringkat pendidikan tinggi internasional Quacquarelli Symonds (QS). Pemeringkatan itu menilai daya tarik kota bagi mahasiswa, terutama mereka yang mempertimbangkan studi di luar daerah atau luar negeri.
Penilaian QS tidak semata-mata berfokus pada reputasi perguruan tinggi, tetapi juga mempertimbangkan aspek seperti keberagaman mahasiswa, biaya hidup, pengalaman mahasiswa, peluang kerja, dan daya tarik kota. Karena itu, posisi Jakarta di peringkat ke-117 dunia perlu dibaca dalam konteks yang tepat.
Hasil tersebut menunjukkan daya tarik kota sebagai tujuan studi berdasarkan indikator QS, bukan berarti seluruh sekolah di Jakarta telah memiliki kualitas yang merata atau bahwa Jakarta otomatis menjadi kota dengan mutu pendidikan terbaik pada setiap jenjang.
Perkuat citra Jakarta
Meski demikian, pencapaian tersebut berpotensi memperkuat citra Jakarta di mata calon mahasiswa, perguruan tinggi, dan mitra pendidikan. Reputasi yang baik dapat membantu menarik mahasiswa dari berbagai daerah, memperluas jejaring akademik, serta membuka peluang kerja sama pendidikan.
Agar manfaat itu terasa lebih luas, daya tarik kota perlu didukung oleh lingkungan belajar yang aman, fasilitas memadai, biaya pendidikan yang terjangkau, dan layanan publik yang mendukung kehidupan mahasiswa.
Di sinilah kebijakan anggaran pendidikan menjadi penting. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga akses pendidikan, antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Kedua program tersebut ditujukan untuk membantu peserta didik dan mahasiswa memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai ketentuan masing-masing program.
Pada 2025, Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp876,7 miliar untuk merenovasi dan merevitalisasi 19 gedung sekolah di seluruh wilayah ibu kota. Besarnya alokasi itu menunjukkan perhatian terhadap keberadaan infrastruktur pendidikan.
Penggunaan anggaran tepat sasaran
Namun, besaran anggaran saja belum cukup untuk memastikan keberhasilan. Pemerintah juga perlu membuktikan bahwa dana yang digunakan telah sesuai kebutuhan, pekerjaan selesai dengan mutu yang baik, serta hasilnya benar-benar mampu meningkatkan kenyamanan serta proses belajar mengajar.
Rany menegaskan, pihaknya terus mendorong penggunaan anggaran pendidikan yang optimal dan tepat sasaran. Program KJP dan KJMU harus membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar bisa melanjutkan pendidikan tanpa terkendala persoalan ekonomi.
Penggunaan anggaran yang tepat sasaran berpengaruh langsung terhadap kesempatan belajar. Bantuan biaya pendidikan, misalnya, dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sekolah.
Sementara itu, perbaikan ruang kelas, sanitasi, laboratorium, dan perpustakaan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak. Jika kedua aspek tersebut dikelola secara terpadu, anggaran tidak sekadar terserap, tetapi menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan siswa, guru, dan orang tua.
Karena itu, validasi serta pemutakhiran data penerima bantuan harus dilakukan secara berkala. Kondisi ekonomi keluarga dapat berubah, sementara data yang tidak diperbarui berisiko menyebabkan bantuan diterima oleh pihak yang tidak lagi memenuhi kriteria atau justru tidak menjangkau warga yang membutuhkan.
Data yang akurat membantu pemerintah menetapkan prioritas, mengurangi kesalahan penyaluran, dan mengukur apakah program telah menjangkau kelompok sasaran.
Rany juga meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan proses tersebut disertai pola pengawasan dan pelaporan yang transparan. Informasi mengenai persyaratan, kuota, mekanisme seleksi, jadwal penyaluran, serta prosedur pengaduan perlu disampaikan secara terbuka.
"Masyarakat juga harus memiliki saluran dalam melaporkan dugaan terjadinya kesalahan, tanpa harus khawatir kehilangan haknya," kata Rany,
Jakarta harus transparan
Transparansi bukan sekadar memublikasikan angka penerima atau jumlah anggaran. Pemerintah perlu menjelaskan dasar penetapan penerima, perkembangan penyaluran, penanganan pengaduan, dan tindak lanjut atas temuan evaluasi.
Dengan tetap melindungi data pribadi penerima, keterbukaan tersebut memungkinkan masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program dan mendorong pemerintah memperbaiki kekurangan.
Persoalan serupa berlaku dalam pembangunan fasilitas sekolah. Pemerataan tidak cukup dilakukan dengan membagi anggaran secara sama rata kepada setiap sekolah.
Kebutuhan masing-masing sekolah berbeda sehingga prioritas harus ditentukan berdasarkan kondisi bangunan, jumlah siswa, tingkat kerusakan, ketersediaan fasilitas, dan kebutuhan wilayah. Sekolah dengan ruang kelas rusak atau kekurangan ruang belajar perlu mendapat perhatian lebih dahulu.
Sanitasi yang bersih dan akses air yang memadai harus menjadi standar dasar, bukan fasilitas tambahan. Laboratorium dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran praktik, sedangkan perpustakaan menyediakan akses terhadap bahan bacaan dan sumber pengetahuan.
Teknologi pembelajaran juga perlu diperluas dengan memperhatikan ketersediaan perangkat, koneksi internet, serta kemampuan guru menggunakannya secara efektif.Pemerataan tersebut harus menjangkau sekolah di kawasan pusat hingga wilayah pinggiran Jakarta.
Susun skala prioritas
Tanpa pemetaan kebutuhan yang jelas, pembangunan berisiko terkonsentrasi di kawasan yang lebih terlihat, sementara sekolah dengan persoalan mendasar tertinggal. Pemerintah perlu menyusun prioritas berdasarkan kebutuhan nyata, menetapkan target perbaikan, serta mengevaluasi hasilnya secara berkala.
"Terkait renovasi dan revitalisasi sekolah, kami ingin pastikan pembangunannya tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di pusat kota, namun harus menjangkau wilayah pinggiran yang membutuhkan perhatian," imbuh Rany.
Pengawasan anggaran menjadi penentu apakah kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana. Pengawasan sebaiknya dilakukan sejak tahap perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pemeriksaan hasil pekerjaan. Pemerintah perlu memastikan spesifikasi bangunan sesuai kontrak, harga pengadaan wajar, pekerjaan memenuhi standar keselamatan, dan proyek selesai tepat waktu.
Pemeriksaan setelah proyek rampung juga penting untuk memastikan fasilitas benar-benar berfungsi, bukan sekadar selesai secara administratif. Selain pemeriksaan internal, pengawasan perlu diperkuat melalui audit, pelaporan berkala, dan tindak lanjut atas temuan.
Indikator keberhasilan sebaiknya tidak berhenti pada persentase penyerapan anggaran atau jumlah gedung yang direnovasi, tetapi mencakup penurunan jumlah ruang kelas rusak, ketersediaan sanitasi layak, pemanfaatan laboratorium dan perpustakaan, serta peningkatan akses siswa terhadap teknologi pembelajaran.
Peringkat QS Best Student Cities 2027 dapat menjadi modal reputasi bagi Jakarta, tetapi mempertahankan daya saing memerlukan pembenahan yang konsisten. Peningkatan kualitas guru, mutu pembelajaran, pemerataan fasilitas, ketepatan bantuan pendidikan, dan akuntabilitas anggaran harus berjalan beriringan.
Rany berharap capaian Jakarta diikuti peningkatan kesempatan belajar bagi seluruh anak, utamanya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
"Keberhasilan pendidikan bukan semata-mata diukur dari prestasi sebuah kota, tetapi dari sejauh mana setiap anak di Jakarta memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-citanya," tandasnya.
