KabarJakarta.com — “Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia.” Pesan Nelson Mandela tersebut menggambarkan pendidikan sebagai jalan untuk mengubah kehidupan. Namun, bagi anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan keterbatasan ekonomi, kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas tidak selalu terbuka lebar.
Biaya sekolah, keterbatasan fasilitas, hingga sulitnya membiayai pendidikan tinggi dapat menjadi penghalang bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik. Tanpa intervensi yang memadai, kondisi tersebut berisiko memperpanjang lingkaran kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memahami persoalan tersebut dari pengalaman pribadinya. Sebagai anak seorang guru dengan enam saudara, ia mengaku tidak mungkin mengenyam pendidikan tinggi tanpa bantuan beasiswa.
"Kalau bangsa ini mau maju, maka pendidikan menjadi kata kunci utama," ujar Pramono saat membuka Workshop Nasional Creativity Day for Teachers (CDFT) 2026 di Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Pengalaman itu menjadi salah satu landasan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menjadikan pendidikan sebagai instrumen mengurangi kemiskinan. Upayanya tidak hanya menyasar biaya sekolah, tetapi juga keberlanjutan pendidikan, kualitas fasilitas belajar, hingga kesempatan melanjutkan studi ke luar negeri.
Memperluas akses, menjaga anak tetap sekolah
Salah satu persoalan yang dihadapi keluarga kurang mampu adalah keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Anak yang tidak lolos seleksi sekolah negeri berpotensi menghadapi pilihan sulit ketika keluarganya tidak sanggup membayar biaya sekolah swasta.
Untuk memperluas akses pendidikan, Pemprov DKI Jakarta menghadirkan 103 sekolah swasta gratis. Program ini ditujukan bagi siswa yang membutuhkan bantuan agar tetap dapat bersekolah meskipun tidak diterima di sekolah negeri.
Kebijakan tersebut menjadi penting karena pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dengan menyediakan sekolah negeri. Pemerintah juga perlu memastikan keterbatasan daya tampung tidak membuat anak dari keluarga berpenghasilan rendah kehilangan kesempatan belajar.
Dukungan berikutnya diberikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Pada 2026, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan sekitar Rp3,4 triliun untuk KJP dan hampir Rp399 miliar untuk KJMU.
Kedua program tersebut memiliki sasaran berbeda, tetapi saling melengkapi. KJP membantu siswa memenuhi kebutuhan pendidikan, sedangkan KJMU mendukung mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi.
Pramono bahkan memperluas cakupan KJMU sehingga penerima bantuan berkesempatan melanjutkan pendidikan hingga jenjang magister (S2) dan doktoral (S3). Dengan demikian, dukungan pendidikan tidak berhenti ketika seorang siswa lulus sekolah menengah.
Kesempatan menempuh pendidikan tinggi juga perlu dijaga agar keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang untuk memperoleh kualifikasi yang lebih baik.
Komitmen tersebut tetap dipertahankan ketika pemerintah daerah menghadapi pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Pramono menegaskan anggaran pendidikan tidak boleh ikut dipangkas.
Sikap tersebut mencerminkan pilihan kebijakan bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas di tengah tekanan fiskal. Sebab, pengurangan bantuan pendidikan berisiko membebani keluarga yang justru paling membutuhkan dukungan pemerintah.
Bukan hanya biaya, fasilitas belajar juga menentukan
Pendidikan yang merata tidak cukup diukur dari jumlah anak yang dapat masuk sekolah. Kualitas ruang belajar dan fasilitas yang tersedia juga menentukan apakah siswa memperoleh lingkungan belajar yang layak.
Karena itu, Pemprov DKI Jakarta menjalankan program revitalisasi sekolah di lima wilayah administrasi dengan total anggaran Rp876,7 miliar. Dari 19 sekolah yang masuk dalam program tersebut, 16 sekolah dilaporkan telah selesai direnovasi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut terdapat sekitar 214 sekolah yang sedang dikaji untuk revitalisasi lebih lanjut.
Pembenahan tidak sebatas memperbaiki bangunan. Sejumlah sekolah yang direvitalisasi juga dilengkapi fasilitas pendukung, seperti lift, kamera pengawas atau CCTV, serta papan pintar (smart board) untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Langkah itu memperlihatkan bahwa pemerataan pendidikan membutuhkan dua pendekatan sekaligus: membuka akses bagi anak yang terkendala biaya dan meningkatkan mutu fasilitas sekolah.
Meski demikian, keberhasilan revitalisasi tidak semestinya hanya dinilai dari bangunan yang selesai diperbaiki. Ketersediaan guru, pemeliharaan fasilitas, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran juga perlu diperhatikan agar investasi tersebut benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan.
Beasiswa hingga luar negeri dan pemutihan ijazah
Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan peluang bagi putra-putri daerah untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.
Melalui program yang disebut LPDP Jakarta tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk 75 calon mahasiswa asal Jakarta pada 2027.
Program tersebut diarahkan untuk membuka kesempatan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Untuk menjaga transparansi seleksi, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan LPDP pusat dalam menentukan penerima bantuan.
"Walaupun orang yang diberangkatkan, kami akan lebih mengutamakan masyarakat Jakarta, dari keluarga yang tidak mampu tetapi memiliki kemampuan akademik yang baik," terang Pramono.
Selain memperluas kesempatan melanjutkan studi, Pemprov DKI Jakarta menjalankan program pemutihan ijazah bagi lulusan yang belum dapat mengambil dokumen kelulusannya karena terkendala biaya.
Persoalan ini kerap luput dari perhatian. Padahal, ijazah merupakan dokumen penting untuk melanjutkan pendidikan maupun melamar pekerjaan yang mensyaratkan bukti kelulusan.
Melalui program tersebut, lulusan yang memenuhi ketentuan diharapkan dapat memperoleh kembali ijazahnya tanpa terbebani tunggakan yang tidak sanggup mereka lunasi.
Berbagai kebijakan ini membentuk rangkaian dukungan yang saling berkaitan, mulai dari menjaga anak tetap bersekolah, membantu pembiayaan pendidikan tinggi, memperbaiki fasilitas belajar, hingga membuka akses terhadap pekerjaan setelah lulus.
Kemiskinan turun, apakah kesejahteraan merata?
Upaya memperluas akses pendidikan berjalan di tengah perkembangan positif angka kemiskinan Jakarta. Berdasarkan data yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 3,96 persen. Angka tersebut untuk pertama kalinya berada di bawah empat persen.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim menilai penurunan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba. Salah satu faktor pendukungnya adalah keberadaan bantuan sosial yang membantu melindungi kelompok rentan, termasuk melalui program pendidikan KJP dan KJMU.
Namun, penurunan angka kemiskinan tidak serta-merta membuktikan bahwa kesejahteraan seluruh masyarakat telah meningkat secara merata.
Angka kemiskinan merupakan indikator penting untuk mengukur jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, kondisi kesejahteraan juga berkaitan dengan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari, memperoleh pekerjaan yang layak, serta membiayai pendidikan dan kesehatan tanpa terus bergantung pada bantuan.
Karena itu, perubahan angka kemiskinan perlu dibaca bersama indikator lain, termasuk pendapatan rumah tangga, kualitas pekerjaan, biaya hidup, dan ketimpangan ekonomi.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengapresiasi pencapaian angka kemiskinan di bawah empat persen. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya melihat kondisi masyarakat secara langsung untuk menilai dampak penurunan tersebut.
Tantangan ini semakin relevan karena rasio Gini Jakarta masih berada di kisaran 0,435, yang menunjukkan ketimpangan distribusi pengeluaran masih perlu mendapat perhatian. Penurunan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan merupakan dua persoalan berbeda yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, jumlah sekolah gratis, atau banyaknya penerima bantuan. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah anak-anak dari keluarga kurang mampu benar-benar dapat menyelesaikan pendidikan, memperoleh pekerjaan yang lebih baik, dan meningkatkan taraf hidup keluarganya.
Pendidikan memang tidak dapat menghapus kemiskinan dalam waktu singkat. Namun, ketika akses belajar terbuka, kualitas pendidikan terjaga, dan kesempatan kerja semakin luas, peluang untuk memutus rantai kemiskinan menjadi lebih besar.
Bagi Jakarta, pekerjaan berikutnya bukan sekadar mempertahankan angka kemiskinan di bawah empat persen, melainkan memastikan perubahan tersebut dirasakan oleh masyarakat yang selama ini paling rentan tertinggal.
