KabarJakarta.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya memperluas akses pendidikan bagi kalangan santri dan pelajar sekolah keagamaan. Mulai 2027, Pemprov DKI berencana menggulirkan program beasiswa LPDP DKI Jakarta yang salah satu peruntukannya menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan prestasi akademik yang baik.
Program tersebut diharapkan membuka kesempatan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi luar negeri, termasuk memperdalam ilmu keagamaan di sejumlah negara seperti Mesir dan Arab Saudi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, keterbatasan ekonomi seharusnya tidak menjadi penghalang bagi anak-anak berprestasi untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Karena itu, sebagian alokasi program LPDP DKI Jakarta nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan kelompok tersebut.
"Kalau tahun depan, LPDP DKI Jakarta sudah bisa kita gulirkan. Saya berkeinginan sebagian digunakan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, tetapi punya prestasi akademis yang bagus. itu agar bisa bersekolah ke luar negeri. Apakah ke Mesir, ke Saudi Arabia, dan sebagainya," ujar Pramono.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/11).
Rencana beasiswa ini menjadi salah satu langkah untuk memperluas kesempatan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pendidikan keagamaan. Selama ini, santri tidak hanya dituntut memahami ilmu agama, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjawab berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
Kesempatan memperdalam ilmu keagamaan di luar negeri dapat memberikan pengalaman akademik dan wawasan yang lebih luas. Mesir, misalnya, dikenal memiliki tradisi pendidikan Islam yang panjang. Sementara Arab Saudi juga menjadi salah satu tujuan pendidikan bagi pelajar yang ingin mendalami berbagai disiplin ilmu keislaman.
Dengan dukungan beasiswa, santri berprestasi dari keluarga kurang mampu berpeluang memperoleh akses pendidikan yang mungkin sulit dijangkau melalui pembiayaan mandiri. Mereka diharapkan dapat kembali berkontribusi dalam pengembangan pendidikan, kehidupan keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Meski demikian, Pemprov DKI masih perlu menyiapkan mekanisme pelaksanaan program, termasuk kriteria penerima, skema pembiayaan, kuota, serta bidang studi yang menjadi prioritas agar bantuan tepat sasaran.
Tambah sekolah gratis swasta
Selain rencana beasiswa LPDP DKI Jakarta, Pemprov DKI juga menyiapkan kebijakan untuk memperluas akses pendidikan melalui penambahan sekolah gratis swasta.
Pramono menyampaikan, pemerintah daerah berencana menambah 100 sekolah gratis swasta sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 253 sekolah di Jakarta. Rencana tersebut masih dibahas bersama DPRD DKI Jakarta.
'Kita akan tambah lagi, ini untuk swasta, sekolah gratis. Kita akan tambah lagi 100. Jadi jumlah gratisnya 253 sekolah. Termasuk sekolah-sekolah keagamaan dan pondok pesantren," katanya.
Kebijakan itu diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh layanan pendidikan tanpa terbebani biaya sekolah. Pelibatan sekolah keagamaan dan pondok pesantren juga menunjukkan bahwa perluasan akses pendidikan tidak hanya diarahkan pada sekolah umum.
Kedua kebijakan tersebut memiliki sasaran yang saling melengkapi. Penambahan sekolah gratis memperluas akses pendidikan di tingkat dasar dan menengah, sedangkan beasiswa LPDP DKI Jakarta diproyeksikan membuka kesempatan bagi lulusan berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
Dukungan kehidupan keagamaan
Komitmen Pemprov DKI terhadap pendidikan keagamaan juga mendapat apresiasi dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).
Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Muhyiddin Ishaq, menilai Pramono merupakan sosok pemimpin yang dekat dengan tokoh agama dan kalangan santri.
Menurut Muhyiddin, Pramono selalu memberikan ruang bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan. Dukungan tersebut dinilai turut menciptakan suasana Jakarta yang lebih tenteram dan nyaman.
"Saya kira, mungkin satu-satunya gubernur yang bisa merayakan Hari Santri di Balai Agung. Tidak hanya itu, beliau punya terobosan baru," ujarnya.
Pramono sendiri menilai peran tokoh agama penting dalam menjaga kehidupan sosial dan kerukunan masyarakat. Menurut dia, kehidupan beragama yang terawat bersama dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial sekaligus pertumbuhan ekonomi daerah.
"Saya berharap, kalau kita rawat bersama-sama kehidupan keagamaan, budaya, kehidupan sosial, pasti saya yakin ini akan memberi dampak positif bagi kita semua," kata Pramono.
Melalui rencana beasiswa, penambahan sekolah gratis, dan dukungan terhadap pesantren, Pemprov DKI berupaya memperkuat peran pendidikan keagamaan dalam pembangunan sumber daya manusia. Tantangan berikutnya, pastikan kebijakan tersebut terlaksana dengan mekanisme yang jelas, pembiayaan memadai, dan kesempatan yang terbuka bagi santri berprestasi dari keluarga kurang mampu.