KabarJakarta.com — Keterbatasan lahan menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Di tengah mahalnya harga tanah di ibu kota, pembangunan sekolah tidak lagi hanya mengandalkan gedung satu lantai.
Sejumlah sekolah yang direnovasi kini dirancang bertingkat dan terintegrasi agar pemanfaatan lahan lebih efisien, sekaligus memberi ruang bagi penambahan fasilitas belajar dan olahraga.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan, pendekatan tersebut menjadi salah satu cara untuk memperluas kapasitas fasilitas pendidikan tanpa harus menyediakan lahan baru yang luas. Model itu terlihat di SDN 05 Pekayon dan SMPN 91 di Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang menjadi contoh sekolah terintegrasi setelah direnovasi.
“Jakarta sekarang, mengintegrasikan salah satu contoh yang di sini, karena persoalan di Jakarta itu terkait lahan paling utama. Dengan semakin mahalnya lahan, perlu diefektivitaskan, supaya anak-anak pilihannya semakin banyak,” kata Pramono saat meninjau hasil renovasi kedua sekolah tersebut, Senin (12/10).
Menurut dia, pembangunan secara vertikal memungkinkan sekolah memaksimalkan ruang yang tersedia. Jika gedung hanya dibangun satu lantai, kebutuhan ruang kelas dan fasilitas penunjang akan lebih sulit dipenuhi ketika luas tanah terbatas.
“Sehingga dengan demikian, saat diusulkan diintegrasikan. Ada yang enam tingkat, ada lima tingkat, saya menyetujui itu. Karena pastinya lebih efektif dan efisien,” paparnya.
Di SDN 05 Pekayon dan SMPN 91, pendekatan tersebut memungkinkan tersedianya lebih banyak fasilitas olahraga, termasuk lapangan basket dan lapangan mini sepak bola. Dengan demikian, renovasi tidak hanya menyasar tampilan bangunan, tetapi juga diarahkan untuk memperluas fungsi ruang sekolah.
Namun, gedung bertingkat juga membawa kebutuhan baru. Akses antarlantai harus tetap mudah dijangkau oleh seluruh siswa, termasuk penyandang disabilitas. Karena itu, fasilitas lift disediakan untuk menunjang mobilitas di dalam gedung.
Pramono mengakui penggunaan fasilitas baru membutuhkan masa penyesuaian. Meski demikian, ia meyakini siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan belajar yang telah diperbarui.
Renovasi sekolah belum berhenti
Perubahan di Pasar Rebo merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperbaiki sarana pendidikan di Jakarta. Pemprov DKI sebelumnya telah merampungkan renovasi 16 dari 19 gedung sekolah yang menjadi target pada tahun anggaran 2025.
Program tersebut mencakup 5 (lima) wilayah administrasi dengan total anggaran Rp876,7 miliar. Renovasi dan revitalisasi dilakukan pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.
Sejumlah sekolah yang masuk dalam program tersebut tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat. Selain memperbaiki bangunan yang sudah ada, pemerintah juga memasukkan pembangunan unit sekolah baru, termasuk SMPN 298 dan SMPN 299, dalam rangkaian program pengembangan fasilitas pendidikan.
Pramono mengungkapkan, perbaikan sekolah akan terus dilanjutkan berdasarkan pendataan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sekolah yang membutuhkan renovasi akan diidentifikasi untuk kemudian diajukan kepada gubernur.
Meski demikian, ia menilai pembangunan fisik harus diikuti pengelolaan dan pemeliharaan yang baik. Saat ini, tantangan pemerintah bukan hanya mendirikan bangunan, melainkan memastikan fasilitas tersebut tetap berfungsi dalam jangka panjang.
“Salah satu kelemahan yang kita sadari adalah, kita seringkali bisa membangun tapi tidak bisa merawat secara baik,” ucap Pramono.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sekolah tidak cukup diukur dari jumlah gedung yang selesai direnovasi. Kondisi fasilitas, kemudahan akses, serta pemanfaatannya dalam kegiatan belajar sehari-hari juga menjadi bagian penting dari kualitas layanan pendidikan.
KJP dan KJMU melengkapi perbaikan fasilitas
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta berupaya memperluas akses pendidikan melalui bantuan biaya bagi siswa dan mahasiswa. Dua program yang menjadi perhatian adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
KJP ditujukan untuk membantu kebutuhan pendidikan siswa yang memenuhi persyaratan, sedangkan KJMU mendukung mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria program. Kedua skema tersebut melengkapi kebijakan pembangunan sarana pendidikan dengan membantu mengurangi hambatan biaya yang dapat mengganggu keberlanjutan pendidikan.
Pramono menyebut dukungan terhadap pendidikan sebagai salah satu prioritas pemerintah daerah. Ia menilai fasilitas yang memadai perlu berjalan beriringan dengan dukungan bagi peserta didik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas.
“Kalau sarana prasarana pendidikan tidak dipersiapkan secara baik, maka percuma juga,” ujarnya.
Pernyataan itu memperlihatkan 2 (dua) sisi kebijakan pendidikan yang ingin diperkuat Jakarta: ketersediaan ruang belajar yang layak dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan. Gedung sekolah yang lebih baik tidak otomatis menghilangkan persoalan biaya, sebagaimana bantuan pendidikan tidak dengan sendirinya menjamin tersedianya ruang kelas dan fasilitas yang memadai.
Karena itu, efektivitas kedua kebijakan perlu dilihat dari hasilnya. Renovasi sekolah perlu dinilai berdasarkan kualitas fasilitas, keamanan, aksesibilitas, dan pemeliharaan. Sementara itu, program bantuan pendidikan perlu ditopang ketepatan sasaran serta keberlanjutan dukungan bagi penerima yang memenuhi persyaratan.
Mengejar posisi teratas
Pramono mengungkapkan, kombinasi perbaikan fasilitas pendidikan dan program bantuan tersebut turut mendukung posisi Jakarta sebagai kota pelajar dengan peringkat tertinggi di Indonesia. Dalam pemeringkatan QS Best Student Cities 2027, Jakarta menempati posisi ke-117 dunia. Yogyakarta berada tepat di bawahnya, pada peringkat ke-118.
“Itu terbukti, yang selama ini Jakarta bukan nomor 1 kota terdidik ya. Sekarang Jakarta menjadi kota pelajar nomor satu se-Indonesia,” kata Pramono.
Posisi tersebut menjadi capaian yang disoroti pemerintah daerah. Namun, peringkat kota pelajar tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan kebijakan pendidikan.
Pemerintah tetap perlu memastikan bahwa peningkatan fasilitas dan bantuan pendidikan berdampak pada pengalaman belajar siswa, keterjangkauan pendidikan, serta kualitas layanan yang diterima masyarakat. Dengan lahan yang semakin terbatas dan harga tanah yang tinggi, pembangunan sekolah bertingkat dan terintegrasi menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan ruang pendidikan di Jakarta.
Dukungan KJP dan KJMU melengkapi pendekatan itu dengan membantu siswa dan mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut berjalan konsisten.
Gedung yang telah direnovasi harus terawat, fasilitasnya dapat digunakan secara optimal, dan bantuan pendidikan menjangkau penerima yang tepat. Dengan demikian, predikat kota pelajar bukan sekadar capaian dalam pemeringkatan, melainkan tercermin dalam layanan pendidikan yang semakin baik dan dapat diakses masyarakat.
