KabarJakarta.com — Aktivitas belajar mengajar di seluruh sekolah di Jakarta tetap berlangsung normal pada Selasa (10/11), meskipun sejumlah elemen masyarakat berencana menggelar aksi unjuk rasa bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak akan memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi para siswa.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, kegiatan pendidikan tidak perlu dihentikan hanya karena adanya rencana demonstrasi. Sekolah tetap menjalankan aktivitas sebagaimana hari biasa.
“Tidak ada PJJ. Sekolah seperti biasanya,” kata Pramono di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (9/11).
Keputusan tersebut menunjukkan Pemprov DKI ingin memastikan kegiatan masyarakat, khususnya pendidikan, tetap berjalan di tengah dinamika politik dan rencana penyampaian aspirasi di ibu kota.
Meski demikian, Pramono berharap demonstrasi berlangsung aman dan damai. Dia mengakui penyampaian pendapat melalui unjuk rasa merupakan hak warga negara yang dijamin dalam kehidupan demokrasi. Namun, hak tersebut harus dijalankan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.
Menurut Pramono, demonstrasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengganggu ketertiban umum, apalagi merusak fasilitas publik yang dibangun menggunakan anggaran negara dan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
"Demonstrasi itu merupakan hak warga, tapi yang paling penting, mari kita bersama-sama menjaga agar Jakarta tetap adem, ayem, tenteram. Dan jangan merusak fasilitas publik," ujarnya.
Imbauan tersebut menjadi penting mengingat Jakarta merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Gangguan keamanan maupun kerusakan fasilitas umum berpotensi berdampak terhadap mobilitas warga dan kegiatan sehari-hari.
Pemerintah antisipasi aksi
Di tingkat pemerintah pusat, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman memastikan pemerintah telah mengantisipasi rencana demonstrasi tersebut. Koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak juga telah dilakukan agar penyampaian aspirasi berjalan tertib.
Dudung menilai demonstrasi pada 10 November tidak harus dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas keamanan. Menurutnya, penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu dihormati selama dilakukan secara damai.
Dia juga mengajak masyarakat menjadikan peringatan Hari Pahlawan sebagai momentum membangun bangsa. Semangat perjuangan para pemuda Indonesia dalam mengusir penjajah, menurut Dudung, harus menjadi inspirasi bagi generasi muda saat ini.
Pengorbanan para pejuang yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia dinilai dapat diterjemahkan melalui perjuangan menyampaikan aspirasi dan mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.
"Mari jadikan momen 10 November, menjadi momen yang baik untuk membangun bangsa," tegasnya.
Dudung sebelumnya juga menyebut demonstrasi yang direncanakan bukan merupakan aksi besar-besaran. Dia berharap aparat keamanan dan peserta demonstrasi dapat mengedepankan pendekatan persuasif.
Mahasiswa dan masyarakat gelar aksi
Berdasarkan sejumlah seruan aksi yang beredar, demonstrasi pada Selasa melibatkan berbagai kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat. Salah satunya Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (BEM PTMA) Indonesia yang mengusung gerakan #PulihkanIndonesia. Aksi dijadwalkan berlangsung di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, mulai pukul 12.00 WIB dengan perkiraan peserta sekitar 500 orang.
Selain itu, terdapat seruan aksi dari Front Mahasiswa Nasional dan Front Mahasiswa Jayakarta. Aliansi PPPK Paruh Waktu Teknis Indonesia juga merencanakan penyampaian aspirasi terkait persoalan kesejahteraan dan pemenuhan hak pekerja.
Beragam persoalan menjadi perhatian kelompok tersebut, mulai dari krisis ekologis, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, hingga penegakan hukum. Namun, jumlah keseluruhan peserta dari berbagai kelompok belum dapat dipastikan.
Dinamika politik nasional jadi sorotan
Rencana demonstrasi berlangsung ketika situasi politik nasional tengah menjadi perhatian menyusul perkara dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.
Bareskrim Polri telah menetapkan 4 (empat) orang sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tiga tersangka, yakni Listyo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso, telah ditahan. Sementara Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatan.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data elektronik serta kemungkinan adanya unsur makar.
Kasus ini turut memunculkan sorotan terhadap hubungan politik Prabowo dengan mantan Presiden Joko Widodo. Listyo selama ini dikenal memiliki kedekatan dengan Jokowi. Perkembangan perkara tersebut berpotensi memperbesar ketegangan di antara kelompok-kelompok dalam koalisi pemerintahan, meskipun motif dan keterlibatan pihak lain masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Di tengah perkembangan itu, Komisi III DPR RI dijadwalkan memanggil Kapolri pada 12 November untuk meminta penjelasan mengenai penanganan kasus penyadapan tersebut.
Meski demikian, dugaan makar belum merupakan kesimpulan hukum. Penyidik masih mendalami perkara tersebut.
Situasi politik dan rencana demonstrasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus menjamin kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat.
Bagi Pramono, yang terpenting adalah seluruh aktivitas masyarakat tetap berjalan, termasuk kegiatan pendidikan. Demonstrasi boleh berlangsung, tetapi hak menyampaikan aspirasi tidak boleh mengorbankan kepentingan publik.
Dengan demikian, peringatan Hari Pahlawan diharapkan tidak hanya menjadi momentum menyuarakan tuntutan, tetapi juga mengingatkan semua pihak bahwa perjuangan membangun Indonesia harus dilakukan tanpa kekerasan dan perusakan fasilitas umum.
