KabarJakarta.com — Aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di Jakarta tidak membuat kegiatan belajar mengajar di sekolah dihentikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan siswa tetap mengikuti pembelajaran secara tatap muka, meskipun demonstrasi berlangsung di sejumlah titik ibu kota, Rabu (28/10/2026).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta tidak memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Keputusan ini diambil agar aktivitas pendidikan tetap berjalan seperti biasa di tengah penyampaian aspirasi masyarakat.
"Untuk hari ini, belum ada PJJ. Jadi tetap masuk seperti biasanya," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (28/10).
Keputusan tersebut menunjukkan bahwa demonstrasi tidak serta-merta menjadi alasan untuk menghentikan kegiatan pendidikan. Namun, keberlangsungan pembelajaran tetap perlu memperhatikan kondisi keamanan dan akses siswa menuju sekolah, terutama bagi mereka yang berada di sekitar lokasi aksi.
Hak demonstrasi dan kepentingan publik
Aksi mahasiswa yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Massa yang dikoordinasikan melalui Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Pramono menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, pemerintah tidak mempersoalkan keberadaan demonstrasi selama kegiatan tersebut berlangsung tertib dan tidak merugikan masyarakat.
"Jakarta ini adalah milik kita bersama. Karena itu, Jakarta harus dirawat bersama-sama. Bahwa ada demonstrasi, itu adalah hak dari demokrasi," paparnya.
Menurut Pramono, ketertiban menjadi penting karena Jakarta merupakan pusat aktivitas pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Gangguan lalu lintas atau tindakan perusakan dapat berdampak pada masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi, termasuk siswa, pekerja, dan pengguna transportasi umum.
Ia berharap demonstrasi hari ini maupun aksi berikutnya berlangsung dengan baik tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat.
"Sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya berharap, sungguh berharap, bahwa demo yang terjadi, apakah hari ini atau selanjutnya, itu bisa berlangsung dengan baik, tertib, dan tidak mengganggu kenyamanan publik," ujarnya.
Lima tuntutan mahasiswa
Aksi bertajuk #IndonesiaSadar tersebut membawa lima tuntutan utama. Pertama, penetapan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penegakan hukum terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta pembenahan tata kelola lahan.
Kedua, mahasiswa mendesak agar anggaran negara diprioritaskan untuk kepentingan rakyat dan tidak dihamburkan demi kepentingan politik. Mereka turut menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ketiga, massa menuntut penurunan biaya pendidikan, pemerataan akses layanan dasar, serta penyediaan lapangan kerja berkualitas. Keempat, mereka meminta penghentian penyalahgunaan hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kelima, mahasiswa mendesak pemulihan kebebasan berpendapat, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta penghentian militerisasi di ruang sipil.
Tuntutan mengenai biaya pendidikan menjadi perhatian tersendiri karena berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap pendidikan. Pendidikan seharusnya tidak hanya tersedia, tetapi juga terjangkau dan dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pendidikan harus tetap berjalan
Hingga Rabu siang, massa mulai berkumpul di Bundaran HI. Petugas kepolisian dan tenaga kesehatan bersiaga, sementara arus lalu lintas di kawasan tersebut terpantau ramai lancar. Kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional untuk mengantisipasi kepadatan di sejumlah ruas jalan.
Dalam situasi ini, dunia pendidikan perlu menjaga keseimbangan antara keberlangsungan pembelajaran, keselamatan siswa, dan penghormatan terhadap hak demokratis warga negara.
Sekolah tetap dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar selama kondisi memungkinkan. Namun, pihak sekolah juga perlu memantau situasi di sekitar lingkungan pendidikan, memastikan akses masuk dan pulang siswa aman, serta berkoordinasi dengan orang tua apabila terjadi perubahan kondisi.
Di sisi lain, pendidikan tidak semestinya berhenti pada penyelesaian materi pelajaran. Sekolah dan perguruan tinggi juga perlu menjadi ruang untuk mempelajari demokrasi, kebebasan berpendapat, tanggung jawab sosial, serta penghormatan terhadap hak orang lain.
Keputusan tidak memberlakukan PJJ menjaga rutinitas belajar siswa. Sementara itu, aksi mahasiswa mengingatkan bahwa pendidikan, kesejahteraan, lingkungan, dan kebebasan sipil merupakan bagian dari persoalan publik yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Keduanya tidak harus dipertentangkan. Pembelajaran dapat terus berlangsung, sementara masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan bertanggung jawab.
