Nagara Institute: Dinasti Politik di Indonesia Terus Menguat

Nagara Institute: Dinasti Politik di Indonesia Terus Menguat

Dinasti politik meningkat pada pemilihan umum 2019. Setidaknya premis ini terkonfirmasi oleh riset lembaga studi Nagara Institute yang menyebut sekitar 17,22 persen anggota DPR RI 2019-2024 merupakan bagian dari dinasti, sebab memiliki hubungan dengan pejabat publik, baik hubungan darah, pernikahan, maupun kombinasi keduanya.

Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal mengatakan selama ini oligarki sering diperbincangkan dan dikhawatirkan akan merusak demokrasi. Namun, kenyataannya hal ini terjadi, bahkan menguat pada Pemilu 2019.

“Kami melakukan riset, menelaah para legislator DPR. Dan hasilnya ditemukan total 178 kasus keterpilihan anggota DPR dinasti politik dalam pemilu 2009, 2014, 2019,” kata Akbar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/2/2020).

Jika diklasifikasi secara partai, maka terdapat tujuh partai yang paling banyak menerapkan politik dinasti di level legislatif nasional. Di urutan pertama adalah Partai Nasdem yang meloloskan 20 orang berdasarkan politik dinasti dari total 59 perolehan atau 33,90 persen anggota lolos ke Senayan.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menempati urutan kedua, yaitu sebesar 31,58 persen dari total kursi DPR RI, kemudian secara berturut-turut Golkar sebesar 21,18 persen, Demokrat 18,52 persen, PAN 18,18 persen, Partai Gerindra 16,67 persen, dan PDIP 13,28 persen.

Sementara PKB dan PKS menjadi partai yang menempatkan dinasti politik di bawah 10 persen. Berdasarkan riset Nagara Institute, PKB memiliki persentase paling kecil terpapar politik dinasti, yaitu 5,17 persen dari total perolehan 58 kursi. Sedangkan PKS sebesar 8,00 persen dari total 50 kursi di DPR. Selain di level legislatif, kata Faisal, dinasti politik juga terjadi di ranah eksekutif.

Berdasarkan data yang dihimpun Nagara Institute, hampir 80 wilayah di seluruh Indonesia hasil dari politik dinasti. “Nagara menemukan tiga kali pilkada serentak di 541 wilayah (33 provinsi, 419 kabupaten, dan 89 kota), ada 80 wilayah (14,78%) yang terpapar dinasti politik,” kata Faisal.

Menurut Faisal, Jawa Timur merupakan daerah terbanyak yang menjalankan politik dinasti, yaitu di 14 wilayah. Diikuti Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan dengan masing-masing 6 wilayah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Banten berada di urutan ketiga dengan 5 wilayah. Lalu, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Lampung dengan 4 wilayah.

Penulis : Redaksi

Editor : Redaksi

AJI