Peringatan Harkitnas, Rabu Hijrah Bersama Pemerintah akan Kawal Kebangkitan Ekonomi

Peringatan Harkitnas, Rabu Hijrah Bersama Pemerintah akan Kawal Kebangkitan Ekonomi
Peringatan Harkitnas, Rabu Hijrah Bersama Pemerintah akan Kawal Kebangkitan Ekonomi

Jakarta - Memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Komunitas Rabu Hijrah kembali mengadakan Talkshow mengundang para pembicara  di bidang keuangan dan ekonomi syariah, Rabu (20/5) sore.

Talkshow daring yang memasuki edisi keempat ini mengangkat tema “Roadmap Kebangkitan Ekonomi Islam”.

Pembicara yang hadir ialah Sutan Emir Hidayat (Direktur Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah – KNEKS), Muhammad Anwar Bashori (Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia),  Dwi Irianti Hadiningdyah (Direktur Pembiayaan Syariah - DJPPR Kementerian Keuangan),  Deden Firman Hendarsyah (Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah – OJK) dan Arief Rosyid (Co-Founder Rabu Hijrah & MPI) selaku host. Adapun Wimboh Santoso mendadak berhalangan hadir.

Dari rilis yang diterima, talkshow ini dilaksanakan melalui Zoom Meeting dan disaksikan puluhan peserta secara langsung di channel Youtube Rabu Hijrah.

Diskusi dimulai dengan paparan oleh Anwar Banshori yang menjelaskan, pilar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di bank Indonesia. Di mana menurutnya, sektor-sektor Industri halal dan keuangan syariah harus terus dirorong sebagai arus pertumbuhan baru ekonomi Indonesia.

“Mohon maaf pendapatan kita di sektor Migas sudah menurun, sehingga kita harus berpikir bahwa ekonomi syariah ini adalah arus baru pertumbuhan ekonomi negara. Tiongkok telah menjadi eksportir utama baju muslim ke Timur Tengah, Thailand menjadi dapur halal dunia dan tetangga kita Malaysia ingin menjadi pusat Industri Halal dan Keuangan Syariah Global 2020. Kalau semua negara sudah bergerak dengan visi sementara kita hanya consume maka ujungnya satu, ekonomi syariah bukan lagi sebagai pemain tapi kita menjadi korban, ” jelasnya.

Namun, ia menambahkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah berada di jalur yang tepat berbekal kebijakan pemerintah yang semakin berpihak. 

“Blueprint Kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia yang disahkan oleh tanggal 6 Juni 2017 telah menjadi dasar perumusan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia oleh KNKS atau yang sekarang menjadi KNEKS dan diluncurkan oleh presiden pada 14 Mei 2019,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan Syariah,  Kementerian Keuangan Dwi Irianti Hadiningdyah menjelaskan perihal perkembangan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau  Sukuk Negara. Sukuk sendiri adalah produk investasi syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah kepada individu atau warga negara yang aman, mudah, terjangkau, menguntungkan, dan sesuai syariah.

Pada Maret 2020 Kementerian Keuangan mencatat penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau  Sukuk Negara yang telah diterbitkan mencapai Rp1.230 triliun dengan outstanding sebesar Rp738 triliun.

Oleh karena itu, menurut Dwi Irianti Sukuk di Indonesia cukup berperan penting untuk membantu pemerintah sebagai alternatif pembiayaan APBN, menjadi pengganti utang luar negeri.

“kita adalah penerbit Sukuk pertama di dunia, selama lima tahun ini kita adalah leading the market. Mengapa Sukuk Malaysia lebih dikenal, ini karena market korporasinya jauh lebih besar. Inilah tantangan buat kita karena porsi Sukuk oleh korporasi masih sangat kecil,” keluhnya. 

Padahal manfaat dari Sukuk ini, menurut Dwi amat besar ditinjau dari hasil investasi Sukuk. 

“Telah membiayai berbagai pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan jembatan di 30 provinsi, pembangunan jalur kereta api, gedung perkuliahan di 62 perguruan tinggi, serta pengembangan dan revitalisasi asrama haji & umrah terpadu di 24 lokasi,” jelasnya. 

*Indonesia Merebut Pasar Dunia*

Ditinjau dari kondisi ekonomi syariah global, Direktur Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah KNEKS mengatakan Indonesia punya peluang besar. 

Hal ini berkaca dari belanja masyarakat dunia untuk industri halal yang saat ini sangat besar. Mencapai 2,2 triliun dolar AS per tahun. 

“Kini Indonesia merangsek sebagai sebagai negara kelima terbaik pada Ekonomi Syariah Global. Pertumbuhan itu menjadi yang tertinggi di antara negara lainnya di tambah kita punya sumber daya manusia yang besar dan kompeten di bidang halal food, kosmetik maupun industri pakaian,” jelasnya. 

Ia menjelaskan bahwa belanja makanan halal dunia mencapai1,369 miliar dolar AS, industri fashion sebesar 283 miliar dolar AS, Media & rekreasi 220 Miliar dolar AS, dan farmasi serta kosmetik halal sebesar.189 M dolar AS.

Sementara itu peran perbankan syariah dalam membangun ekonomi umat cukup besar, seperti dijelaskan oleh Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK, Deden Firman Hendarsyah.

Ia menjelaskan,  potensi pasar modal syariah Indonesia sangat besar, tidak hanya karena memiliki populasi muslim terbesar di dunia tapi juga karena industri halal dalam negeri yang terus berkembang.

Menurutnya, Ada beberapa hal yang harus dilakukan agar perbankan dan ekonomi syariah berkembang seperti operasional jasa keuangan syariah harus berinovasi untuk terdepan dalam pelayanan berbasis digital. 

Jasa keuangan syariah harus mampu  melayani ekosistem ekonomi syaríah sehingga diperlukan dukungan induk usaha melalui konsep platform sharing. Serta diperlukan sinergi dan integrasi antara sektor riil keuangan komersial, dan keuangan sosial.

“Kini salah satu tantangannya juga ialah bagaimana mengconect-kan sektor riil syariah dengan pembiayaan syariah. Namun, jika mencermati angka-angka ini ada harapan besar dari potensi 33 juta nasabah bank syariah sekarang yang didominasi oleh usia relatif muda. sehingga kedepannya mereka akan menjadj nasabah potensial di masa mendatang,” pungkasnya.

Perbankan dan ekonomi syariah memang menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menargetkan Indonesia menjadi salah pemain utama ekonomi Syariah dunia dalam 5 tahun mendatang. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) memperkirakan ekonomi Syariah global diperkirakan akan mencapai USD3 triliun pada 2023.

Penulis : Redaksi

Editor : Redaksi

AJI