Soal Laporan UU ITE, Ini Perintah Presiden ke Kapolri

Soal Laporan UU ITE, Ini Perintah Presiden ke Kapolri
Ilustrasi

KabarJakarta.com -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo terkait laporan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jenderal Listyo Sigit dioerintahkan untuk selektif dalam menerima laporan UU ITE.

Perintah tersebut tertuang dalam cuitan Presiden RI di akun media sosial Twitternya. "Belakangan ini sejumlah warga saling melapor ke polisi dengan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya," kata dia membuka kicauan yang diunggah pukul 09.01 WIB tersebut. Saya memerintahkan Kapolri lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu. Pasal-pasal yang multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati," ujar Jokowi di akun resminya.

Tak hanya itu Jokowi mengingatkan lagi semangat awal pembentukan UU ITE yang kemudian disahkan pada 2008 lalu terjadi perubahan pada 2016 silam.

"Semangat awal UU ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya jika Presiden Jokowi memang membuka peluang soal revisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) itu dalam Rapim TNI Polri, Senin (15/2).

Dia berencana untuk menghapus pasal-pasal karet dalam payung hukum tersebut. Terlebih, jika aturan itu tidak menimbulkan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Penulis : Adri Willy

Editor : Redaksi

AJI