Kabar JakartaNews With Data

KPK Segera Umumkan Tersangka Calon Kepala Daerah

  • Rubrik : Peristiwa
  • Penulis : Firman
  • Terbit : Terbit 11/3/18
KPK Segera   Umumkan Tersangka Calon Kepala Daerah
Foto: KPK [IST]

KabarJakarta.com, Jakarta-- Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia  mempertanyakan sekaligus mengecam  rencana  Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang  akan memanggil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas dugaan banyaknya calon kepala daerah  yang sedang bertarung sekarang sedang diincar dan  berpotensi menjadi tersangka. KOPEL memandang langkah tersebut bisa dipersepsikan sebagai bentuk intervensi langsung terhadap  penegakan hukum  yang harusnya berjalan secara mandiri dan profesional.

KOPEL memandang sekarang ini KPK seharusnya diberi ruang yang maksimal tentu dengan harapan segera mengumumkan status calon Kepala Daerah yang dianggap sudah cukup bukti. Jangan membuat ketidak pastian dalam hukum.

“Kita desak KPK umumkan sekarang. Jangan setelah pilkada karena risikonya berat. Tidak hanya dari segi stabilitas politik tapi juga biaya. Bayangin kalau mereka menang lalu kemudian jadi tersangka dan terbukti, kita akan mencari lagi penggantinya,” kata Direktur KOPEL Indonesia, Syamsuddin Alimsyah kepada wartawan.

Syamsuddin Alimsyah menyadari,  pernyataan Ketua KPK yang melansir bahwa sebagian besar calon kepala daerah berpotensi tersangka telah mengundang polemik di publik. Calon yang dimaksud  bukan hanya dari calon petahana, tapi juga ada yang sudah mantan dan maju lagi. Oleh karenanya karena sudah terpublikasi maka solusinya adalah segera umumkan saja siapa kandidat di maksud.

 Menurut Syam, langkah penyelidikan oleh  KPK sekarang ini harus didukung publik,  meski tetap dikritik. Misal, soal  cara yang kurang tepat, di tengah momen pilkada sudah berjalan. Sudah tahapan kampanye baru merilis. 

" Ini bagi saya terlambat dan cenderung dipersepsikan KPK terjebak masuk ranah politik,” tuturnya dengan nada tanya lalu apa manfaat terhadap pendidikan hukum dan politik bagi masyarakat untuk bersikap kritis. 

Sekarang ini publik juga belum atau tidak paham siapa calon bakal tersangka. dikuatirkan  publik  ditarik ke ranah politik yang tidak pasti dan saling curiga.

" Takutnya juga publik menjustifikasi pernyataan KPK, bahwa semua petahana dan mantan gubernur atau mantan bupati adalah korupsi. Lalu, apakah calon lain yang bukan petahana dan mantan kepala daerah itu bisa dijamin lebih bersih? Belum tentu juga. Persepsi  ini yang harus dihindari, katanya.

Masih menurut Syam,  baiknya KPK tidak perlu mempublikasi ada cakada yang 90 persen calon tersangka, melainkan percepat saja proses penyelidikan lalu naikkan tersangka. Itu lebih terhormat. Dan perlu diketahui bahwa KPK  juga punya tanggungjawab menjaga dan memastikan pilkada berintegritas. Selama ini dalam proses verifikasi calon kepala daerah sesungguhnya juga dilibatkan yakni dalam administrasi laporan kekayaan kandidat. KPK seharusnya dari awal lebih tegas di sini, maksimal melakukan penelusuran atas sumber kekayaan kandidat yang dianggap tidak rasional. KPK sejak dini baiknya memanfaatkan kewenangannya ikut memastikan pilkada berintegritas dengan cara secara serius memastikan kekayaan kandidat.

“Akan lebih terhormat bila KPK dari awal memberi catatan kepada kandidat yang kekayaannya abu-abu.
Lihat di jaman kepemimpinan AS (Abraham Samad) malah saat itu kita kenal tinta saksi stabilo bagi sang menteri. Harusnya ini bisa dikembangkan KPK di pilkada. KPK bisa memberi warna, mana kandidat yang kekayaannya bersih,” imbuhnya.