Kabar JakartaNews With Data

Ini Fakta Hukum Karikatur Majalah Tempo

  • Rubrik : Peristiwa
  • Penulis : Firman
  • Terbit : Terbit 16/3/18
Ini Fakta Hukum Karikatur Majalah Tempo
Salah satu cover karikatur majalah Tempo. [Foto: ist]

KabarJakarta.com, Jakarta --- Beredar informasi Tempo akan didatangi massa dari Front Pembela Islam (FPI) terkait tudingan penghinaan imam besar di Jakarta Jumat, 16 Maret 2018.

Terkait tudingan penghinaan imam besar di cover karikatur Majalah Tempo edisi 26 Februari 2018, LBH Pers menyampaikan beberapa fakta kekuatan hukum yang melindungi karya jurnalistik Majalah Tempo diantaranya.

1. Yang dilakukan Tempo adalah sebuah karya jurnalistik yang dilindungi undang-undang dan konstitusi. Khususnya undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 28 F UUD 1945.

2. Sesuai dengan fungsi pers, bahwa pers adalah lembaga kontrol yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan.

3. Seharusnya, jika salah satu pihak atau kelompok ada yang keberatan atau dirugikan dengan sebuah karya jurnalistik mekanismenya adalah menempuh jalur sengketa jurnalistik dengan memberikan hak jawab atau hak koreksi sebagaimana dalam Pasal 4 UU Pers atau mengadukan media atau karya jurnalistik tersebut kepada Dewan Pers. Karena Dewan Pers lah yang berhak menilai dan memiliki kewenangan menilai apakah sebuah karya jurnalistik tersebut telah melanggar kode etik jurnalistik atau tidak.

4. Demonstrasi adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi juga undang-undang. Namun dengan niat akan "menduduki", memaksa untuk mengakui kesalahan, intervensi ruang redaksi dan berbagai bentuk intimidasi lainya adalah hal yang tidak dibenarkan oleh hukum. Sehingga jika itu terjadi, aparat penegak hukum sudah sepatutnya bertindak demi melindungi Pers dan kemerdekaan pers sama saja melindungi wujud kedaulatan rakyat.

Demikian pernyataan sikap LBH Pers yang diterbitkan di Jakarta, 16 Maret 2018 melalui siaran pers resmi Lembaga Bantuan Hukum Pers. (*)