Kabar JakartaNews With Data

Prof Hambali : Wakil Kepala Daerah Fokus Fungsi Pengawasan Saja

  • Rubrik : Nasional
  • Penulis : Redaksi
  • Terbit : 3 pekan, 5 hari lalu
Prof Hambali : Wakil Kepala Daerah Fokus Fungsi Pengawasan Saja
Prof . Hambali Thalib. (Ist)

KabarJakarta.com -- Undang Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, jelas mengisyaratkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus mengacu pada regulasi dan aturan yang ada.

Hal ini juga dimaksudkan agar harmonisasi dan etika pemerintahan tetap terjaga.

Pengamat Hukum dan Pemerintahan, Prof Hambali Thalib menegaskan, keretakan dan disharmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah disebabkan oleh karena terkadang wakil kepala daerah over autority atau melampaui kewenangannya dalam pemerintahan.

Padahal menurut Prof Hambali Thalib, tugas dan fungsi wakil kepala daerah sudah jelas hanya dibidang pengawasan saja, terkecuali ada tugas dan kewajiban lain yang diberikan kepala daerah.

"Demi menjaga harmonisasi, sebaiknya wakil kepala daerah, fokus saja pada tugas dan fungsinya dibidang pengawasan," tegas Hambali Thalib.

Lebih jauh dijelaskan, sesuai undang undang otonomi daerah dan undang undang pemerintahan daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah memang dipilih dalam satu paket pemilihan dalam pilkada.

Hanya saja, tugas dan wewenangnya berbeda. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan keputusan serta edaran yang akan dikeluarkan, apalagi ditujukan kepada para kepala daerah, bupati/walikota dalam wilayah provinsi harusnya ditandatangani oleh kepala daerah, terkecuali kepala daerah berhalangan atau sudah ada petunjuk dari kepala daerah yang bersangkutan.

"Pemilihan memang satu paket, tapi dalam hal kebijakan dan keputusan serta wewenang berbeda. Ini yang perlu di pahami oleh wakil kepala daerah atau wakil gubernur ditingkat provinsi," tegas Hambali Thalib.