Aidir: Dosen yang Tak Dikenal Mahasiswanya, Hingga Dianggap Calon Pemimpin Masa Depan Indonesia

Aidir: Dosen yang Tak Dikenal Mahasiswanya, Hingga Dianggap Calon Pemimpin Masa Depan Indonesia
Foto: Fouder dan CEO KGINetwork menyerahkan plakat kepada Bupati Bantaeng Dr Ilham Azikin dan Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, disaksikan Ketua DHI FH Unhas Dr Lin usai bedah buku Memangkas Birokrasi seri kedua di Kampus Unhas (15/03/2019)

KabarJakarta.Com --- BUKU berjudul "Memangkas Birokrasi", karya Aidir Amin Daud di bedah di Kampus Universitas Hasanuddin Makassar di ruang Promosi Doktor Prof Dr Mr Andi Zainal Abidin Farid SH Fakultas Hukum Unhas, Kampus Tamalanrea Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (15/3) pukul 14.00-17.00 WITA.

Bedah buku yang berlangsung selama tiga jam di kampus Unhas ini sendiri, merupakan bedah buku seri kedua, setelah 12 Desember 2018 lalu digelar di Perpustakaan  Nasional Jakarta.

Pembahasan bedah buku Dr Aidir Amin Daud yang dijuluki Teknokrat Pembebas dihadiri sejumlah tokoh yang mewakili bidangnya masing-masing.
 
Para pembicara yang hadiri bersama sekitar 150 peserta itu adalah, Bupati Bantaeng Dr H Ilham Syah Azikin, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Anggota Majelis Wali Amanat Unhas Prof Dr Syamsul Bachri, dan Ketua Departemen ilmu Hubungan Internasional Fakultas Hukum Unhas Dr Lin Karita Sakharina yang juga tampil sebagai pemantik diskusi.

Bedah buku yang diinisasi KabarMakassar members Kabar Grup Indonesia Network bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini dimoderatori Founder dan CEO PT Kabar Grup Indonesia, Upi Asmaradhana. 

Aidir Amin Daud, dalam sambutannya melalui video yang dikirimkan dari Bali mengatakan, Buku tersebut diharapkan dikritisi secara lebih terbuka. "Saya berharap buku yang berisi catatan perjalanan saya selama mengabdi di 
Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua, " tutur pria yg diakrab dipanggil Kak Aidir ini.

Dr Lin Sakharita yang bertindak sebagai pemantik diskusi berharap Bedah Buku yg digelar di Fakultas Hukum ini berharap menjadi ajang "comeback" Aidir di almameternya. " Saya pikir dan kami harap momentum hari ini menjadi ajang kembalinya Pak Aidir di almamaternya," kata Dr. Lin.

Usman Hamid yang diberi kesempatan tampil sebagai pembicara pertama mengatakan Fakultas Hukum, dan Indonesia mestinya berbangga hati atas sosok dan kiprah  Aidir Amin Daud selama ini. 

" Pak Aidir ini adalah sosok teknokrat pembebas yang sangat susah dicari di era pemerintahan saat ini. Saya mohon maaf kalau tidak bisa menemukan hal-hal negatif dari buku ini," kata Usman. Usman malah menilai Aidir ini adalah salah satu sosok pemimpin yang dimiliki Kawasan Timur Indonesia saat ini.

Usman menyatakan Aidir sebagai salah satu tokoh yang patut diperhitungkan di pentas nasional. Ia tokoh Sulsel yang saat ini berkiprah secara nasional, dan memiliki track record yang baik. 

Ia mencontohkan ketokohan Jusuf Kalla Wakil Presiden RI saat ini dan Abraham Samad mantan Ketua KPK.

JK itu identik sebagai seorang juru damai yang berbasis pengusaha. Abraham Samad identik dengan tokoh anti korupsi. Sementara Aidir seorang Teknokrat pembebas berbasis akademisi dan jurnalis. Menurut dia, Aidir bisa menjadi pembeda diantara tokoh-tokoh Sulsel yang berkiprah di Jakarta saat ini. 

"Saya pikir Pak Aidir seharusnya diberi ruang dan mendapat tempat sebagai salah satu pemimpin dari  timur Indonesia, " katanya.

Usman yang juga mantan ketua Kontras ini berharap Aidir bisa terus berkarya, sehingga namanya tidak tenggelam di pentas nasional. 

Bupati Bantaeng Dr Ilham Azikin punya pendapat yang berbeda. Awalnya kata dia, ia menduga buku Memangkas Birokrasi karya mantan Irjen Kementerian Hukum dan HAM RI, tak lebih dari upaya mengkultuskan sosok Aidir Amin Daud.

 "Tapi saya salah menduga buku ini nyatanya berisi pemikiran, gagasan dan langkah nyata seorang birokrat yang mampu membuat terobosan dan hasilnya bisa dilihat," puji Ilham Azikin.

Bupati yang juga seorang ASN selama 23 tahun ini menilai, kehadiran Aidir di kalangan birokrat di kementerian Hukum dan HAM telah memberi warna tersendiri. Cara dan sikap Aidir dalam menyelesaikan masalah itu adalah sebuah contoh reformasi birokrasi yang melahirkan akuntablitas dan transparansi.

"Banyak cerita dalam buku ini meski tak sepenuhnya saya baca. Dan buku ini setidaknya menjadi pelajaran penting buat para birokrat di level bawah seperti kami di kabupaten Bantaeng," katanya.

Meski mengapresiasi berbagai gebrakan Aidir saat menjadi orang penting di kementerian, Ilham Azikin berharap apakah Aidir bisa melakukan reformasi kultural birokrasi. " Reformasi birokraksi khan ada dua jenis, reformasi struktural dan kultural. Pak Aidir saya lihat sukses melakukan reformasi struktural tapi apakah beliau mampu melakukan reformasi kultural, itulah yang hendak kita tanyakan ke beliau," kritiknya.

Kritik lain juga datang dari Guru Besar Fakultas Hukum Unhas yang juga kolega Aidir di Unhas. Prof Dr Syamsul Bachri mengatakan, kalaupun ada yang kurang dari seorang Aidir sebagai dosen itu ya karena malas mengajar.

" Sebagai dosen Pak Aidir dikenal dosen yang malas mengajar," kritiknya yang disambut tawa para peserta. Meski demikian, Prof Syamsul Bachri mengatakan hal itu dimaklumi sebab sejak tercatat sebagai dosen, Aidir langsung mengabdi ditempat lain.

" Pak Aidir tidak dikenal mahasiswanya sendiri karena lebih banyak mengabdi di tempat lain. Pernah jadi ketua KPU sulsel, selama 12 tahun menjadi pejabat penting di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi beliau mengabdi di tempat lain karena dibutuhkan negara, " Urai Prof Syamsul Bachri.

 Prof Syamsul mengakui kalau buku Aidir ini merupakan penggambaran seorang birokrat berjiwa dosen sekaligus aktivis jurnalis. "Buku ini sebenarnya memberikan gambaran utuh soal sosok Pak Aidir," katanya.

CEO Kabar Grup Indonesia Upi Asmaradhana mengatakan  Bedah buku ke-2 ini sendiri, diinisasi oleh para sahabat, murid dan orang-orang yang selama ini mengenal Aidir Amin 

" Kak Aidir sebenarnya tidak ingin dan mau bukunya digelar. Tapi setelah dipaksa ia luluh juga karena sesunggunya bedah buku ini dibuat agar masyarakat tahu sepak terjang dan inspirasinya buat generasi mendatang," kata Upi.

Sebagai tokoh Sulsel Aidir Amin Daud selama menjabat di Kementerian Hukum dan HAM 12 tahun di Jakarta, ia patut diapresiasi. 

" Bedah buku ini akan berlanjut agar pikiran baik Kak Aidir bisa disebarkan ke seluruh pelosok negeri," katanya.


Profil Aidir Amin Daud 

Aidir Amin Daud dilahirkan di Makassar, 20 November 1958. Sejak 1987, menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar sembari aktif sebagai jurnalis di Harian Fajar.
 
Aidir pernah menjadi Ketua KPU Sulawesi Selatan Periode 2003 - 2006. Tahun 2007 - 2009, mantan Pemred Harian Fajar Makassar dan penggiat jurnalis kampus Identitas Unhas ini diangkat menjadi Direktur Tata Negera Kemenkumham 2007 - 2009.

Tahun 2010, Doktor Hukum Unhas ini diangkat menjadi Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU). Kemudian lima tahun berikutnya menjabat sebagai Dirjen Hak Asasi Manusia. Ia ditunjuk sebagai Irjen Kemenkumham hingga memasuki purna bakti Desember 2018. Aidir juga pernah merangkap Pelaksana Tugas Dirjen AHU (2015) dan Dirjen Kekayaan Intelektual (2016). 

Saat ini pasca pensiun, Aidir Amin Daud kembali mengajar di Fakultas Hukum Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Meski pensiun, ia masih diberdayakan di dua kementerian di Jakarta, sebagai Staf Khusus Kementerian Pembedayaan Apatur Negara dan Penasehat Menteri Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta. Aidir juga termasuk salah birokrat yang mampu dipercaya lima menteri Hukum dan HAM berbeda era kepemimpinan Presiden SBY dan Jokowi.

Semoga Kak Aidir diberi kesehatan, umur panjang dan kekuatan untuk terus berkarya dan meyebarkan kebaikan-kebaikan bagi generasi Indonesia di masa mendatang. Semoga (KM)

Penulis : Redaksi

Editor : Redaksi