Blokir WhatsApp dan Medsos, Pemerintah Membatasi Kebebasan Berekspresi

Pemblokiran Media Sosial

Blokir WhatsApp dan Medsos, Pemerintah Membatasi Kebebasan Berekspresi
Medsos dan whatsapp diblokir/ilustrasi

KabarJakarta.com--Media sosial ramai dengan warganet yang mengeluhkan tidak bisa mengakses beberapa media sosial dan aplikasi chatting, seperti Instagram dan WhatsApp, seperti biasanya. 

Tak lama kemudian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan beberapa akses layanan internet dinonaktifkan untuk sementara, terutama layanan untuk pengiriman dan pengunduhan foto atau video lewat aplikasi chatting, seperti WhatsApp.

SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) sebagai organisasi yang mengadvokasi hak digital di Asia Tenggara melihat langkah yang diambil pemerintah ini adalah bentuk internet throttling, atau pencekikan akses internet, yang berpotensi menjadi preseden buruk dalam menjamin hak kebebasan berekspresi di Indonesia.

"Pembatasan akses internet atau internet throttling merupakan salah satu bentuk internet shutdown secara sengaja membatasi akses publik pada internet untuk periode tertentu
bukanlah praktik baru dalam upaya mengekang kebebasan berekspresi," kata 
Kepala Divisi Akses Atas Informasi SAFEnet Unggul Sagena, Jakarta, Jumat (24/5).

Unggul menambahkan Pada 2016 silam, ada 75
internet shutdown di seluruh dunia. Lalu pada 2017, naik menjadi 108 internet shutdown dan pada 2018 menjadi 188 internet shutdown. Berdasarkan Access Now, lanjut dia organisasi yang menyuarakan hak digital, angka tersebut naik 180 persen dari tahun sebelumnya. 

"Mayoritas menggunakan alasan serupa, demi keamanan negara dan memperlambat laju penyebaran hoaks, meskipun efektivitasnya dipertanyakan dan dampaknya yang bahkan dapat mempengaruhi kondisi ekonomi negara," ujar dia.

Unggul pun merinci tuntutan kepada pemerintah atas kebijakan tersebut.

1. Menuntut Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa hak digital warganet Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia tidak akan terancam dengan pemberlakuan 
pembatasan internet ini.

2. Menuntut Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa ke depannya langkah 
pembatasan internet bukan keputusan yang bisa semena-mena diterapkan dengan dasar "demi keamanan negara" belaka tanpa ada parameter yang jelas mengenai situasi darurat yang mendorong pemberlakuan pembatasan internet ini.

3. Meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan laporan yang transparan dan akuntabel atas keputusan ini pada publik, termasuk dan tidak hanya terbatas pada alasan, parameter situasi darurat negara, dan dasar hukum, namun juga beserta informasi akses dan wilayah yang dibatasi, durasi pembatasan internet, efektivitas pemberlakuannya, serta pengukuran dampak dari pemberlakuan pembatasan internet ini.

4. Mendorong Pemerintah Indonesia untuk mencari langkah alternatif sehingga dapat mencegah pemberlakuan pembatasan internet yang berdampak pada hak berkomunikasi 
dan kebebasan berekspresi Warga Negara Indonesia.

5. Mendesak Pemerintah Indonesia mengusut dan menindak tegas pelaku penyebaran hoaks dan provokator ujaran kebencian alih-alih membatasi perilaku warganet Indonesia.

6. Meminta platform digital, seperti perusahaan penyedia media sosial, untuk lebih keras dan responsif dalam menangani potensi penyebaran hoaks yang disertai ujaran kebencian dan bermuatan politis.

7. Mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam berinternet dan tidak terprovokasi hoaks atau informasi-informasi yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

Penulis : Agi Aksara

Editor : Redaksi