YLKI Sebut Penghilangan Diskon Tarif Ojol Menghindari 'Predatory Price'

Tarif ojek online

YLKI Sebut Penghilangan Diskon Tarif Ojol Menghindari 'Predatory Price'
Ojek online soal perang harga/ilustrasi

KabarJakarta.com--Rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghilangkan diskon tarif ojek online (ojol) menuai berbagai polemik di masyarakat. 

Bagi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI ), pelarangan pemerintah atas diskon tarif ojol tidak masalah asalkan tarif yang telah dipotong diskon oleh operator atau partnernya masih dalam rentang Tarif Batas Bawah (TBB) sampai dengan Tarif Batas Atas (TBA).

Tulus Abadi, selaku Ketua Pengurus Harian YLKI memahami bahwa rencana Kemenhub tersebut adalah untuk menciptakan persaingan yang sehat. Sehingga akan menghindari predatory price. Kemenhub sendiri sebelumnya telah menetapkan aturan Nomor KP 348 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.

Dengan berlandaskan aturan itu sudah sangat jelas bahwa ketentuan tarif transportasi online berdasar biaya batas bawah, biaya batas atas, dan biaya jasa minimal ditetapkan berdasarkan sistem zonasi. Oleh sebab itu, diskon itu tidak bisa diterima ketika penerapannya di bawah TBB.

"Kalau diskonnya bermain di antara ambang TBB-TBA itu tidak masalah. Tidak ada yg salah dengan diskon selama masih di rentang TBB-TBA. Sebab diskon salah satu daya pikat konsumen," kata Tulus di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Meski begitu ada hal lain yang juga patut diperhatikan yaitu adanya potensi operator memberikan diskon tarif melewati batas yang telah ditentukan oleh Kepmenhub dengan mematok di bawah TBB. Jika hal itu terjadi, bisa menjurus pada persaingan tidak sehat, bahkan menjurus predatory pricing.

"Di sinilah tugas Kemenhub untuk melakukan pengawasan jangan sampai diskon yang diberikan keluar dari rentang TBB-TBA. Kemenhub wajib memberikan sanksi kepada operator yang memberikan harga di bawah ketentuan Kepmenhub tersebut," imbuhnya.

Munculnya rencana pelarangan diskon di Ojol, lanjut Tulus, patut diduga Kemenhub dalam posisi gamang untuk mengatur ojol. Dengan Kepmenhub yang sudah ada, sebetulnya cukup untuk memberikan patokan soal tarif. Kemenhub tak perlu turun tangan untuk membuat aturan soal diskon lagi.

Menurut Tulus yang perlu diperketat adalah aturan soal standar pelayanan minimal bagi ojol khususnya yang berdimensi keselamatan. Sebab sejatinya dimensi keselamatan pada ojol sangat rendah. Oleh karena itu YLKI meminta operator dan partnernya untuk konsisten dan mematuhi regulasi tersebut, agar diskon yang diberikan tidak melanggar TBB.

"Kemenhub harus konsisten dalam pengawasan baik terkait implementasi tarif TBA dan TBB, dan juga terkait standar pelayanan yang berdimensi keselamatan, safety," ucapnya.

Penulis : Agi Aksara

Editor : Redaksi