Sidang Gugatan MK, Kuasa Hukum Capres 02 Tuding Aparat Negara Tak Netral

Gugatan Pilpres

Sidang Gugatan MK, Kuasa Hukum Capres 02 Tuding Aparat Negara Tak Netral
Sidang MK terkait Pilpres 2019/ist

KabarJakarta.com--Tim kuasa hukum pasangan Capres 02 Subianto-Sandiaga Uno (Kubu 02) menuding adanya ketidaknetralan dalam pemilihan Pilpres 2019, kemarin. Salah satunya, aparat negara khususnya polisi dan intelijen.

Kuasa Hukum Capres nomor urut 02, Denny Indrayana menjelaskan kalau pihaknya bakal memberikan kelengkapan pembuktian pada tahap sidang selanjutnya guna menjaga kemurnian, keamanan dan keselamatan bukti-bukti tersebut.

"Ketidaknetralan Polri dan BIN merupakan pelanggaran atas prinsip netralitas dan profesionalitas yang diatur dalam UU Polri, UU Intelijen, dan lebih khusus lagi dalam UU 7/2017 tentang Pemilu, " kata dia di gedung MK, Jumat (14/6).

Denny menambahkan pada satu kesempatan pengarahan, Presiden Petahana dengan sengaja meminta agar Polri (dan TNI) untuk membantu sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat luas. 
"Arahan yang demikian, di samping menyalahgunakan birokrasi aparatur negara, Presiden Jokowi juga menarik Polri (dan TNI) ke dalam politik Pilpres 2019, dan menjadi tidak netral, karena secara langsung ataupun tidak langsung menjadi terjebak ikut mengkampanyekan," tuturnya.

Denny mencontohkan a pengakuan dari Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Azis yang mengaku diperintahkan untuk menggalang dukungan untuk Joko Widodo-Ma'ruf Amin oleh Kapolres Kabupaten Garut. Perintah serupa juga diberikan kepada kapolsek lainnya di wilayah Kabupaten Garut.  

Penulis : Agi Aksara

Editor : Redaksi